Jimly juga Dinilai Rangkap Jabatan Saat Masih Ketua MK

RMOL. Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie dituding tidak memahami bahwa jabatan publik juga berasal dari jabatan politik.

"Kedua-duanya itu tidak bisa dipisahkan. Hampir tidak bisa dipisahkan. Intinya kan berbasis kinerja. Kalau kinerja ada, untuk apa dipersoalkan," kata Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa Marwan Jafar kepada Rakyat Merdeka Online, (Rabu, 13/7).

Kemarin, Jimly Asshiddiqie mengusulkan agar dibentuk satu undang-undang yang melarang pejabat publik untuk melakukan rangkap jabatan. Hal ini agar pejabat itu tidak terjadi konflik kepentingan dan fokus bekerja di jabatan publik tersebut.

Tak terima dengan usul Jimly, Marwan pun membuka masa lalu Gurubesar Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Indonesia. Kata Marwan, saat masih menjabat Ketua MK, Jimly juga masih mengajar.

"Kalau dia mau fair, dia tidak ngajar dong. Salah satu yang dipilih. Dulu dia masih ngajar juga dimana-dimana. Kadang-kadang kawan ini nggak objektif juga melihat dirinya," sergah Marwan. [zul]