Berita

sby/ist

Pengusaha Pribumi: SBY, Tak Perlu Sungkan Menaikkan Harga BBM

RABU, 13 JULI 2011 | 07:00 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Nilai subsidi harga BBM saat ini mencapai angka Rp 120,7 triliun. Sungguh jumlah yang luar biasa, dan sungguh beban yang begitu berat bagi cash flow keuangan negara.

Dengan nilai subsidi harga BBM setinggi itu resiko yang harus ditanggung pemerintah dan bangsa ini jadi berlebihan. Karena itu, pemerintah mestinya lebih realistis dan rasional, dan jangan sungkan-sungkan menaikkan harga BBM.

"Bila  digunakan untu membiayai program peningkatan kesejahteraan bagi rakyat miskin dan pembangunan proyek infrastruktur, dana subsidi sebesar Rp 120,7 triliun itu tentu jauh lebih bermanfaat," kata Ketua DPP Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI), Ismed Hasan Putro, dalam perbincangan tadi malam (Selasa, 12/7).


Presiden SBY harus berani membuat kebijakan menaikkan BBM demi kepentingan nasional. Jangan ragu-ragu karena terperangkap jerat politik pencitraan.

Lanjut Ismed, sekaranglah saat yang tepat bagi pemerintah untuk tidak lagi memanjakan para pengguna kendaraan yang sepatutnya tidak mendapatkan subsidi tapi tetap menikmati subsidi dari negara.

Menaikkan harga BBM secara terukur dan proporsional jauh lebih rasional daripada membatasi konsumsi BBM yang akan mengganggu upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional.

"Juga saatnya menghentikan pertikaian opini antar-kementerian soal kenaikan harga BBM. Sekarang waktunya bagi Presiden SBY untuk berani melaksanakan kebijakan yang berorientasi untuk mengurangi beban subsidi BBM yang nyata-nyata sangat membebani APBN," demikian Ismed. [guh]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya