MALING bisa lebih pintar dari polisinya. Inilah pameo yang terjadi di negeri tercinta, Indonesia saat ini. Para pejabat, anggota legistlatif, politisi dan partai politik di negeri ini semakin lihai menyiasati penggelapan dana dan semakin lihai juga untuk lari dari jeratan hukum. Mereka yang seharusnya menjadi wakil serta panutan bagi rakyat, malah merugikan rakyat dengan mengkorupsi uang negara. Bahkan tanpa rasa malu mereka melarikan diri ke negeri tetangga.
Beragam upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengeliminir kasus korupsi, namun sampai saat ini belum ada yang membuahkan hasil yang signifikan. Rakyat sebagai korban dari tindakan korupsi, hanya bisa mengutarakan ketertindasan mereka melalui unjuk rasa.
Ironisnya lagi, aparat kepolisian dan kejaksaan yang selama ini mem-back up pemerintah, tidak cukup kuat untuk memberantas para koruptor yang jumlahnya terus berlipat ganda dan berjejer dari Sabang sampai Merauke.
Negativitas dari beragam carut marut kasus korupsi, seyogyanya tidak menjadikan rakyat berhenti untuk berusaha memberantas tindakan tersebut. Masih ada secercah harapan untuk memulihkan negeri ini dari penyakit korupsi. Pemberantasan korupsi akan sangat optimal bila badan yang secara khusus ditujukan untuk memberantas korupsi, yakni KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dimaksimalkan kinerjanya.
Selain itu, dibutuhkan juga peran masyarakyat dari berbagai lapisan untuk bersikap
konsisten memberantas korupsi. Masyarakat harus kompak untuk tidak memilih
calon legislatif, partai atau pejabat yang pernah terlibat kasus korupsi.
Komisi yang didirikan pemerintah saat ini, membuktikan adanya itikad yang kuat untuk
menghapus korupsi. Tentu menghapus korupsi adalah amanat yang berat, karena di
negeri ini korupsi sudah mengakar. Melihat fakta tersebut, KPK diharapkan mampu
mengoptimalkan perannya sebagai garda terdepan dalam pemberantas korupsi. Optimalisasi akan berjalan baik, apabila KPK dapat bersikap tegas dalam menyelesaikan kasus-kasus korupsi. Disamping itu KPK juga harus melibatkan lembaga-lembaga resmi pemerintah untuk bekerja sama mengeradikasi korupsi.
Korupsi yang merajalela dan mengakar bukanlah kartu mati. Pemerintah dan masyarakat hanya perlu meningkatkan kerjasamanya untuk saling mengawasi tindak tanduk korupsi dan membasmi korupsi. Pemerintah, dalam hal ini diwakili KPK, adalah pihak yang sangat berpengaruh dalam pemberantasan korupsi. KPK dituntut untuk bisa mengoptimalkan kinerja dengan cara bersikap tegas serta berkoordinasi dengan lembaga-lembaga pemerintahaan di Indonesia.
Sementara masyarakat, dalam hal ini meliputi semua kalangan, juga merupakan elemen yang kuat. Terlepas dari ragam status sosial, ras, agama atau kelompok, semua warga
negara harus mau menggotong tanggung jawab bersama-sama dan tidak terkecuali
untuk mengkerdilkan tindakan-tindakan korupsi dalam bentuk apapun. Oleh sebab
itu, kekompakkan dan konsistensi perlu terus diasah sehingga tumbuh kesadaran
moral bangsa. Dengan itikad yang baik dan usaha yang maksimal, bersama-sama
dapat kita hapuskan korupsi di negeri ini. Bila ini terlaksana, niscaya manusia
macam Nazaruddin bukan menjadi masalah yang berarti.
I Made AdiyaksaJalan Wira Bhakti VI Jatiwaringin Jakarta Timur email: antiwati2002@yahoo.com
