Berita

ilustrasi/ist

Mengapa Greenpeace Tak Pernah Menggugat Newmont dan Freeport

SELASA, 12 JULI 2011 | 17:04 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Tak kurang dari 300 anggota Forum Betawi Rempug (FBR) mendatangi gedung DPRD DKI Jakarta di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, siang tadi (Selasa, 12/7). Mereka mengecam kehadiran Greenpeace di Indonesia yang menurut mereka lebih mewakili kepentingan asing dan memiliki agenda untuk melemahkan perekonomian nasional.

Yang dipertanyakan FBR dalam aksi tadi, antara lain, adalah mengapa Greenpeace selalu menyerang perusahaan milik pengusaha Indonesia. Dan tidak pernah menggugat berbagai kecurangan, yang dilakukan oleh perusahan multinasional milik asing, seperti Newmont dan Freeport, yang telah lama bercokol di Indonesai dan mengeruk keuntungan dari bumi Nusantara.

“Kami minta DPRD DKI Jakarta segera mendesak pemerintah Jakarta untuk mengusir Greenpeace. Mereka ini pihak asing yang mengangkangi kedaulatan Indonesia,” kata Koordinator aksi, Ibrahim.

“Greenpeace tidak pernah mau mengutak-atik Freeport dan Newmont yang jelas-jelas sangat merusak lingkungan,” tambahnya.

Menurut FBR ada baiknya DPRD segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut aktivitas LSM ilegal seperti Greenpeace.

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz dan Suprawito, yang menyambut delegasi FBR mengatakan, menyambut baik tuntutan FBR.

“Pada prinsipnya kami tidak setuju ada pihak yang melanggar hukum. Kami juga akan mendesak Pemprov DKI untuk mengevaluasi Greenpeace,” ujar Abdul.

“Kalau memang tidak membawa kemaslahatan bagi bangsa, sebaiknya ditindak saja,” kata dia lagi sambil berjanji membawa usul pembentukan Pansus Greenpeace itu ke pimpinan DPRD. [guh]


Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Turbulensi Kepercayaan dalam Teropong Nobel Ekonomi

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 22:16

Jadi Tersangka KPK, Bupati Klaten Didepak PDIP

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:45

Kapolri Rangkul Ulama Jatim untuk Jaga Kamtibmas

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:32

Ilham Habibie hingga Chappy Hakim Dianugerahi Golden PIN INACA

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:02

DPR: Kehadiran Kapolri di BEI Sinyal Negara Serius Menegakkan Hukum

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 20:33

Ketua Gappura Minta DPR Turun Tangan Mediasi PHK dan GHS di Krakatau Steel

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 19:35

Walhi Soroti Tanggung Jawab Lintas Sektor dalam Penanganan Karhutla

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 19:28

Kementerian UMKM Pulihkan 908 Usaha Terdampak Bencana di Sumatera

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 18:51

Komjak Diminta Turun Tangan Teliti JPU di Kasus Febrie

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 18:30

Surati Presiden Prabowo, YLKI Minta Menteri Bahlil Dicopot

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 17:49

Selengkapnya