Berita

ilustrasi/ist

Mengapa Greenpeace Tak Pernah Menggugat Newmont dan Freeport

SELASA, 12 JULI 2011 | 17:04 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Tak kurang dari 300 anggota Forum Betawi Rempug (FBR) mendatangi gedung DPRD DKI Jakarta di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, siang tadi (Selasa, 12/7). Mereka mengecam kehadiran Greenpeace di Indonesia yang menurut mereka lebih mewakili kepentingan asing dan memiliki agenda untuk melemahkan perekonomian nasional.

Yang dipertanyakan FBR dalam aksi tadi, antara lain, adalah mengapa Greenpeace selalu menyerang perusahaan milik pengusaha Indonesia. Dan tidak pernah menggugat berbagai kecurangan, yang dilakukan oleh perusahan multinasional milik asing, seperti Newmont dan Freeport, yang telah lama bercokol di Indonesai dan mengeruk keuntungan dari bumi Nusantara.

“Kami minta DPRD DKI Jakarta segera mendesak pemerintah Jakarta untuk mengusir Greenpeace. Mereka ini pihak asing yang mengangkangi kedaulatan Indonesia,” kata Koordinator aksi, Ibrahim.

“Greenpeace tidak pernah mau mengutak-atik Freeport dan Newmont yang jelas-jelas sangat merusak lingkungan,” tambahnya.

Menurut FBR ada baiknya DPRD segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut aktivitas LSM ilegal seperti Greenpeace.

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz dan Suprawito, yang menyambut delegasi FBR mengatakan, menyambut baik tuntutan FBR.

“Pada prinsipnya kami tidak setuju ada pihak yang melanggar hukum. Kami juga akan mendesak Pemprov DKI untuk mengevaluasi Greenpeace,” ujar Abdul.

“Kalau memang tidak membawa kemaslahatan bagi bangsa, sebaiknya ditindak saja,” kata dia lagi sambil berjanji membawa usul pembentukan Pansus Greenpeace itu ke pimpinan DPRD. [guh]


Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya