Berita

ilustrasi/ist

Mengapa Greenpeace Tak Pernah Menggugat Newmont dan Freeport

SELASA, 12 JULI 2011 | 17:04 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Tak kurang dari 300 anggota Forum Betawi Rempug (FBR) mendatangi gedung DPRD DKI Jakarta di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, siang tadi (Selasa, 12/7). Mereka mengecam kehadiran Greenpeace di Indonesia yang menurut mereka lebih mewakili kepentingan asing dan memiliki agenda untuk melemahkan perekonomian nasional.

Yang dipertanyakan FBR dalam aksi tadi, antara lain, adalah mengapa Greenpeace selalu menyerang perusahaan milik pengusaha Indonesia. Dan tidak pernah menggugat berbagai kecurangan, yang dilakukan oleh perusahan multinasional milik asing, seperti Newmont dan Freeport, yang telah lama bercokol di Indonesai dan mengeruk keuntungan dari bumi Nusantara.

“Kami minta DPRD DKI Jakarta segera mendesak pemerintah Jakarta untuk mengusir Greenpeace. Mereka ini pihak asing yang mengangkangi kedaulatan Indonesia,” kata Koordinator aksi, Ibrahim.

“Greenpeace tidak pernah mau mengutak-atik Freeport dan Newmont yang jelas-jelas sangat merusak lingkungan,” tambahnya.

Menurut FBR ada baiknya DPRD segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut aktivitas LSM ilegal seperti Greenpeace.

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz dan Suprawito, yang menyambut delegasi FBR mengatakan, menyambut baik tuntutan FBR.

“Pada prinsipnya kami tidak setuju ada pihak yang melanggar hukum. Kami juga akan mendesak Pemprov DKI untuk mengevaluasi Greenpeace,” ujar Abdul.

“Kalau memang tidak membawa kemaslahatan bagi bangsa, sebaiknya ditindak saja,” kata dia lagi sambil berjanji membawa usul pembentukan Pansus Greenpeace itu ke pimpinan DPRD. [guh]


Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Misteri Listrik Kejagung Padam di Tengah Pemeriksaan Febrie Adriansyah, Mobil Tahanan Bersiaga

Jumat, 24 Juli 2026 | 22:06

Prabowo Perlu Tiru Trik Cerdas Mahathir Hadapi Krisis

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:52

Indonesia Putar Haluan dari AS dan Bidik Pasar Ekspor Baru

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:38

Mentan Ngamuk, Minta Polisi Sikat Tujuh Perusahaan Culas Penolak Tebu Petani

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:29

100 Tahun Rarud Batur: Ketika Lava Tak Mampu Menghapus Peradaban

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:19

DPR Desak Operator Seluler Patuhi Putusan MK soal Kuota Internet Hangus

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:16

KUII VIII Jadi Momentum Bersejarah, Wantim MUI Ajak Umat Perkuat Peran Menuju Indonesia Emas 2045

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:13

Pemprov DKI Gelontorkan Rp249 Miliar untuk Rehabilitasi Empat Sekolah Rusak

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:01

PIKI Gelar Seminar Nasional di Tentena, Dorong Reformulasi Tata Kelola Dana Bagi Hasil Pertambangan

Jumat, 24 Juli 2026 | 20:52

PPP Banten Bergejolak, dari Gugatan ke Pengadilan hingga Saling Somasi

Jumat, 24 Juli 2026 | 20:51

Selengkapnya