Jangan Sampai SBY Dituding Tak Paham UU

RMOL. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono seharusnya fokus menyelesaikan berbagai persoalan internal Partai Demokrat, khususnya kasus suap proyek pembangunan wisma atlet SEA Games di Palembang yang melibatkan M. Nazaruddin, dan juga diduga melibatkan kader-kader yang lain.

Karena itu sikap SBY yang menuding media massa dan pihak ekternal Demokrat lainnya telah memojokkan partai Demokrat disayangakan. SBY tak selayaknya menuding media.

"Tugas media sesungguhnya adalah memberitakan, mengabarkan kepada masyarakat atas sesuatu realitas, termasuk realitas politik yang terjadi. Media sudah menjalankan tugasnya secara baik dan proporsional," kata pengamat politik Saleh P. Daulay saat dihubungi Rakyat Merdeka Online melalui sambungan telepon sesaat lalu.
 

 
Dalam pengamatan Saleh, pemberitaan media yang bersumber pada Short Message Service dan BlackBerry Messenger tidak ada yang salah. Semua kode etik jurnalistik dijalankan. Jadi tidak ada penghakiman lewat media atau trial by the press.

"Setiap pemberitaan ada cover both side-nya. Media juga tidak hanya menerima begitu saja. Setiap nama yang disebut dalam BBM itu dimintai konfirmasi dan tanggapannya. Masyarakat juga tidak bodoh asal mencerna berita. Pasti menggunakan akalnya, mana yang benar dan mana yang salah," jelas dosen FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini.

Andai saja Presiden menemukan pemberitaan satu, dua media, yang dianggap melakukan penyelewangan dari tugas pers, menurut Saleh, sebaiknya SBY mengadukannya ke Dewan Pers. SBY tidak selayaknya berdiam diri kalau dirinya dan Partainya diperlakukan secara tidak fair oleh media. Karena memang hal itu diatur dalam Undang Undang Pers.

"Semua sudah sudah diatur dalam undang-undang. Jangan sampai orang menganggap (SBY) tidak menegerti undang-undang. Kalau SBY tidak melaporkannya, berarti media sudah benar," tegas Saleh.

Karena itu Saleh mewanti-wanti bahwa sikap SBY yang menuding pihak luar ini bukan sebagai cara untuk menutupi persoalan yang saat ini dihadapi oleh Partai Demokrat. [zul]