Berita

sb yudhoyono/ist

SBY juga Harus Bersihkan Menterinya yang Sibuk Urus Partai

SELASA, 12 JULI 2011 | 09:38 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

RMOL. Setelah diminta untuk meninggalkan jabatan di Partai Demokrat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selanjutnya diminta membersihkan para menteri yang sebagian waktu dan energinya digunakan untuk mengurus partai politik.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPD La Ode Ida.

"Para pembantunya juga dia harus bersihkan dari semua unsur yang masih dijebak oleh kepentingan. (Agar) Para pembantunya memang benar-benar membantu program pemerintah secara baik. Karena para pembantunya itu, sebagian besar waktu dan energinya terkuras untuk mengurusi kepentingan keolompoknya masing-masing," katanya kepada Rakyat Merdeka Online pagi ini.


Karena kalau SBY sudah meninggalkan jabatan di Partai Demokrat, para menteri yang lain juga akan mengikuti langkah tersebut.

"Kalau sudah jadi pejabat itu, fokuslah pada jabatan itu. Urusan partai itu biarkan diurus yang lain. Dia dibayar oleh negara loh untuk mengurus kepentingan umum," mantan aktivis ini mengingatkan.

Kabinet Indonesia Bersatu II saat ini diisi mayoritas oleh menteri yang berlatar belakang politik, meski tidak semuanya menjabat di partai politik pada saat bersamaan. Pos menteri itu tersebar di enam partai pendukung pemerintahan. Berikut menteri yang berasal dari partai politik.

Partai Demokrat
1. Darwin Zahedy Saleh (Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral)
2. Jero Wacik (Menteri Kebudayaan dan Pariwisata)
3. Syarif Hasan (Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah)
4. EE Mangindaan (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara)
5. Andi Mallarangeng (Menteri Pemuda dan Olahraga)
6. Freddy Numberi (Menteri Perhubungan)

PKS
1. Suswono (Menteri Pertanian)
2. Tifatul Sembiring (Menteri Komunikasi dan Informatika)
3. Salim Segaf Al-Jufri (Menteri Sosial)
4. Suharna Surapranata (Menteri Riset dan Teknologi)

Golkar
1. Agung Laksono (Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat)
2. MS Hidayat (Menteri Perindustrian)
3. Fadel Muhammad (Menteri Kelautan dan Perikanan)

PAN
1. Patrialis Akbar (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia)
2. Zulkifli Hasan (Menteri Kehutanan)
3. Hatta Rajasa (Menteri Koordinator Perekonomian)

PKB
1. Muhaimin Iskandar (Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi)
2. Helmy Faishal Zaini (Menteri Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal)

PPP
1. Suryadharma Ali (Menteri Agama)
2. Suharso Monoarfa (Menteri Perumahan Rakyat). [zul]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

Tourism Malaysia Gencarkan Promosi Wisata di Tiga Kota Indonesia

Selasa, 28 April 2026 | 10:20

DPR Desak Evaluasi Nasional Perlintasan Sebidang Usai Tabrakan Kereta di Bekasi

Selasa, 28 April 2026 | 10:13

Bus Shalawat Gratis 24 Jam Disiapkan untuk Jemaah Haji di Makkah

Selasa, 28 April 2026 | 10:09

Update Korban Jiwa Tabrakan KA di Bekasi Bertambah Jadi 14 Orang

Selasa, 28 April 2026 | 10:00

Prabowo Minta Segera Investigasi Kasus Tabrakan Kereta Bekasi

Selasa, 28 April 2026 | 09:56

Lokomotif Argo Bromo Berhasil Dipindahkan, Tim SAR Fokus Evakuasi Korban

Selasa, 28 April 2026 | 09:53

Purbaya Pede IHSG Bisa Terbang 28.000, Pasar Langsung Terkoreksi

Selasa, 28 April 2026 | 09:51

Dinamika Global Tekan Indeks DXY ke Level 98,45 Jelang Keputusan Federal Reserve

Selasa, 28 April 2026 | 09:48

Kopdes Jadi Instrumen Capai Nol Kemiskinan Ekstrem

Selasa, 28 April 2026 | 09:39

Imbas Tabrakan Kereta di Bekasi Timur, Belasan Perjalanan KA Jarak Jauh dari Jakarta Resmi Dibatalkan

Selasa, 28 April 2026 | 09:27

Selengkapnya