Prof. Jimly: SBY Harus Beri Contoh Pejabat Lain, Tinggalkan Partai

RMOL. Rangkap jabatan di negara ini sudah menjadi gejala umum. Hampir semua pejabat, baik di eksekutif, legislatif, dan yudikatif, di semua tingkatan melakukan itu. Malah, banyak gubernur, bupati, dan walikota, yang sebelumnya tidak berpartai, sesudah terpilih, baru masuk ke partai.

"Ini kan gejala yang tidak sehat. Dipandang dari teknis kepartaian dan kekuasaan ya baik. Dia akan mempunyai grade lebih efektif. Tetapi buktinya, selama 13 tahun efektivitas pemerintahan itu kan tidak terbukti. Jadi efektivitas tidak ditentukan oleh penguasaan kepada partai politik. Yang terjadi malah sebaliknya conflik of interest," kata gurubesar Ilmu Hukum Tata Negara, Jimly Asshiddiqie, kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu.

Selain para pejabat di daerah, pucuk pimpinan pemerintahan tertinggi di negara ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, juga merangkap jabatan. Karena itu SBY disarankan meninggalkan Partai Demokrat, agar dia menjadi panutan bagi pejabat lainnya.

"Kalau dia mau, bisa saja. Apalagi dia kan tidak punya kepentingan lagi. Kepentinganya apa, mau dipilih lagi kan nggak. Jadi sebetulmya kalau mau (lebih baik tinggalkan partai)," ungkap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini.

Namun, sepertinya dia ragu SBY mau melakukan itu. Karena berada di pusat kekuasaan itu membuat orang yang bersangkutan merasa nyaman. Apalagi politik saat ini sudah jadi panglima.

"Kita yang tidak punya minat berpolitik, nggak laku. Jadi semua orang itu mainannya politik, mempersepsi semua hal dengan politik juga. Ada orang berbeda pendapat langsung dilihat, dicap politik. Karena virus politik itu sudah merajalela. Jadi ada dua panglima, ekonomi dan politik. Padahal konstitusi kita mengatakan yang jadi panglima adalah hukum, aturan," tandasnya. [zul]