Berita

muchlis hasyim/ist

Jurnalis Senior: SBY Harus Keluarkan Dekrit Presiden

SENIN, 11 JULI 2011 | 23:04 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Sikap Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, mengenai berbagai tudingan yang disampaikan mantan bendahara umum partai itu, Muhammad Nazaruddin, harus dibuktikan dengan sejumlah langkah konkret yang dapat memulihkan kepercayaan rakyat kepada pemerintahan SBY yang berkuasa sejak 2004.

Demikian disampaikan jurnalis senior dan pengamat media, Muchlis Hasyim, mengomentari pernyataan SBY yang disampaikan dalam jumpa pers khusus di kediamannya, Cikeas, Jawa Barat, Senin malam (11/7).

Langkah konkret yang ditawarkan Muchlis adalah penerbitan dekrit presiden tentang negara dalam keadaan darurat korupsi dan perang melawan praktik korupsi tanpa pandang bulu. Kasus-kasus yang menjadi target dari dekrit ini adalah sejumlah kasus yang terjadi sejak SBY menjadi presiden dan menjadi perhatian publik dan masih menggantung hingga kini. Misalnya: skandal danatalangan Bank Century, sejumlah kasus penggelapan pajak, juga berbagai kasus penjarahan APBN yang melibatkan elite politik dari partai manapun.

"Sebagai kepala pemerintah, SBY harus perintahkan agar aparat penegak hukum segera menangkap Nazaruddin, dan membawanya ke KPK, sehingga dengan demikian apapun yang disampaikannya jadi bermakna pro justicia. Hanya dengan demikian, kita bisa membuktikan, mana yang salah, dan mana yang fitnah," ujar Muchlis dalam perbincangan jarak jauh dengan Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Senin, 11/7).

Muchlis yang pernah menjadi press officer Jusuf Kalla saat menjabat sebagai wakil presiden, mengatakan, kalau hanya berhenti pada pernyataan seperti yang disampaikan di Cikeas itu, jelas tidak akan berarti. Bahkan, bukan tidak mungkin, publik semakin curiga dengan itikad SBY melawan korupsi.

Modus seperti yang sedang terjadi saat ini akan terus terulang di masa yang akan datang, setidaknya sampai 2013, setahun sebelum pemilihan umum dan pemilihan presiden berlangsung. Berbagai dugaan kasus akan bermuculan tanpa mendapat kejelasan apakah benar atau sekadar fitnah untuk menyudutkan pihak-pihak tertentu.

“Salah satu mandat utama SBY sebagai presiden adalah memimpin perang melawan korupsi. Dia sendiri berkali-kali menyatakan siap memimpin di barisan depan. Jadi jangan bikin wacana lagi, langsung ambil tindakan konkret,” ujar pria yang akrab disapa MHJ ini.

“Mengingat bahwa korupsi mengancam keutuhan Indonesia, dapat dikatakan bahwa ini adalah saat yang tepat bagi SBY untuk membuktikan dirinya memiliki visi kebangsaan yang kuat. Buktikan bahwa tidak ada yang kebal hukum. Pelaku korupsi siapapun dan dari partai manapun harus bertanggung jawab,” demikian Muchlis. [guh]


Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

UPDATE

Dubes Najib: Dunia Masuki Era Realisme, Indonesia Harus Bersatu

Rabu, 04 Februari 2026 | 12:10

Purbaya Jamin Tak Intervensi Data BPS

Rabu, 04 Februari 2026 | 12:06

Polisi Bantah Dugaan Rekayasa BAP di Polsek Cilandak

Rabu, 04 Februari 2026 | 11:58

Omongan dan Tindakan Jokowi Sering Tak Konsisten

Rabu, 04 Februari 2026 | 11:43

Izin Operasional SMA Siger Lampung Ditolak, Siswa Diminta Pindah Sekolah

Rabu, 04 Februari 2026 | 11:23

Emas Antam Naik Lagi, Nyaris Rp3 Jutaan per Gram

Rabu, 04 Februari 2026 | 11:14

Prabowo Janji Keluar dari Board of Peace Jika Terjadi Hal Ini

Rabu, 04 Februari 2026 | 10:50

MUI Melunak terkait Board of Peace

Rabu, 04 Februari 2026 | 10:44

Gibran hingga Rano Karno Raih Anugerah Indoposco

Rabu, 04 Februari 2026 | 10:30

Demokrasi di Tengah Perang Dingin Elite

Rabu, 04 Februari 2026 | 10:15

Selengkapnya