Berita

muchlis hasyim/ist

Jurnalis Senior: SBY Harus Keluarkan Dekrit Presiden

SENIN, 11 JULI 2011 | 23:04 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Sikap Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, mengenai berbagai tudingan yang disampaikan mantan bendahara umum partai itu, Muhammad Nazaruddin, harus dibuktikan dengan sejumlah langkah konkret yang dapat memulihkan kepercayaan rakyat kepada pemerintahan SBY yang berkuasa sejak 2004.

Demikian disampaikan jurnalis senior dan pengamat media, Muchlis Hasyim, mengomentari pernyataan SBY yang disampaikan dalam jumpa pers khusus di kediamannya, Cikeas, Jawa Barat, Senin malam (11/7).

Langkah konkret yang ditawarkan Muchlis adalah penerbitan dekrit presiden tentang negara dalam keadaan darurat korupsi dan perang melawan praktik korupsi tanpa pandang bulu. Kasus-kasus yang menjadi target dari dekrit ini adalah sejumlah kasus yang terjadi sejak SBY menjadi presiden dan menjadi perhatian publik dan masih menggantung hingga kini. Misalnya: skandal danatalangan Bank Century, sejumlah kasus penggelapan pajak, juga berbagai kasus penjarahan APBN yang melibatkan elite politik dari partai manapun.

"Sebagai kepala pemerintah, SBY harus perintahkan agar aparat penegak hukum segera menangkap Nazaruddin, dan membawanya ke KPK, sehingga dengan demikian apapun yang disampaikannya jadi bermakna pro justicia. Hanya dengan demikian, kita bisa membuktikan, mana yang salah, dan mana yang fitnah," ujar Muchlis dalam perbincangan jarak jauh dengan Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Senin, 11/7).

Muchlis yang pernah menjadi press officer Jusuf Kalla saat menjabat sebagai wakil presiden, mengatakan, kalau hanya berhenti pada pernyataan seperti yang disampaikan di Cikeas itu, jelas tidak akan berarti. Bahkan, bukan tidak mungkin, publik semakin curiga dengan itikad SBY melawan korupsi.

Modus seperti yang sedang terjadi saat ini akan terus terulang di masa yang akan datang, setidaknya sampai 2013, setahun sebelum pemilihan umum dan pemilihan presiden berlangsung. Berbagai dugaan kasus akan bermuculan tanpa mendapat kejelasan apakah benar atau sekadar fitnah untuk menyudutkan pihak-pihak tertentu.

“Salah satu mandat utama SBY sebagai presiden adalah memimpin perang melawan korupsi. Dia sendiri berkali-kali menyatakan siap memimpin di barisan depan. Jadi jangan bikin wacana lagi, langsung ambil tindakan konkret,” ujar pria yang akrab disapa MHJ ini.

“Mengingat bahwa korupsi mengancam keutuhan Indonesia, dapat dikatakan bahwa ini adalah saat yang tepat bagi SBY untuk membuktikan dirinya memiliki visi kebangsaan yang kuat. Buktikan bahwa tidak ada yang kebal hukum. Pelaku korupsi siapapun dan dari partai manapun harus bertanggung jawab,” demikian Muchlis. [guh]


Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

16 Negara Tersingkir dari Piala Dunia 2026, Tujuh Wakil Asia

Senin, 29 Juni 2026 | 02:03

Prediksi Skor Babak 32 Besar

Senin, 29 Juni 2026 | 02:00

Bareskrim Gagalkan Peredaran 325 Kg Sabu Jaringan Thailand-Aceh

Senin, 29 Juni 2026 | 01:31

Segera Terbitkan Regulasi Pelarangan LGBT!

Senin, 29 Juni 2026 | 01:12

Forum Konferensi Republik Hasilkan Tiga Mandat

Senin, 29 Juni 2026 | 01:03

Mesir vs Iran: Stadion Berubah Jadi Arena Adu Gengsi Ribuan Tahun

Senin, 29 Juni 2026 | 00:38

Pelarangan Konferensi Republik di Kampus UI Tak Menumbuhkan Pesimisme

Senin, 29 Juni 2026 | 00:27

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

BPPKB Banten HDS Melepas Stigma Negatif terhadap Ormas

Minggu, 28 Juni 2026 | 23:41

Forum Konferensi Republik Dibatalkan Sepihak oleh Kampus UI

Minggu, 28 Juni 2026 | 23:05

Selengkapnya