Berita

muchlis hasyim/ist

Jurnalis Senior: SBY Harus Keluarkan Dekrit Presiden

SENIN, 11 JULI 2011 | 23:04 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Sikap Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, mengenai berbagai tudingan yang disampaikan mantan bendahara umum partai itu, Muhammad Nazaruddin, harus dibuktikan dengan sejumlah langkah konkret yang dapat memulihkan kepercayaan rakyat kepada pemerintahan SBY yang berkuasa sejak 2004.

Demikian disampaikan jurnalis senior dan pengamat media, Muchlis Hasyim, mengomentari pernyataan SBY yang disampaikan dalam jumpa pers khusus di kediamannya, Cikeas, Jawa Barat, Senin malam (11/7).

Langkah konkret yang ditawarkan Muchlis adalah penerbitan dekrit presiden tentang negara dalam keadaan darurat korupsi dan perang melawan praktik korupsi tanpa pandang bulu. Kasus-kasus yang menjadi target dari dekrit ini adalah sejumlah kasus yang terjadi sejak SBY menjadi presiden dan menjadi perhatian publik dan masih menggantung hingga kini. Misalnya: skandal danatalangan Bank Century, sejumlah kasus penggelapan pajak, juga berbagai kasus penjarahan APBN yang melibatkan elite politik dari partai manapun.

"Sebagai kepala pemerintah, SBY harus perintahkan agar aparat penegak hukum segera menangkap Nazaruddin, dan membawanya ke KPK, sehingga dengan demikian apapun yang disampaikannya jadi bermakna pro justicia. Hanya dengan demikian, kita bisa membuktikan, mana yang salah, dan mana yang fitnah," ujar Muchlis dalam perbincangan jarak jauh dengan Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Senin, 11/7).

Muchlis yang pernah menjadi press officer Jusuf Kalla saat menjabat sebagai wakil presiden, mengatakan, kalau hanya berhenti pada pernyataan seperti yang disampaikan di Cikeas itu, jelas tidak akan berarti. Bahkan, bukan tidak mungkin, publik semakin curiga dengan itikad SBY melawan korupsi.

Modus seperti yang sedang terjadi saat ini akan terus terulang di masa yang akan datang, setidaknya sampai 2013, setahun sebelum pemilihan umum dan pemilihan presiden berlangsung. Berbagai dugaan kasus akan bermuculan tanpa mendapat kejelasan apakah benar atau sekadar fitnah untuk menyudutkan pihak-pihak tertentu.

“Salah satu mandat utama SBY sebagai presiden adalah memimpin perang melawan korupsi. Dia sendiri berkali-kali menyatakan siap memimpin di barisan depan. Jadi jangan bikin wacana lagi, langsung ambil tindakan konkret,” ujar pria yang akrab disapa MHJ ini.

“Mengingat bahwa korupsi mengancam keutuhan Indonesia, dapat dikatakan bahwa ini adalah saat yang tepat bagi SBY untuk membuktikan dirinya memiliki visi kebangsaan yang kuat. Buktikan bahwa tidak ada yang kebal hukum. Pelaku korupsi siapapun dan dari partai manapun harus bertanggung jawab,” demikian Muchlis. [guh]


Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Turbulensi Kepercayaan dalam Teropong Nobel Ekonomi

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 22:16

Jadi Tersangka KPK, Bupati Klaten Didepak PDIP

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:45

Kapolri Rangkul Ulama Jatim untuk Jaga Kamtibmas

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:32

Ilham Habibie hingga Chappy Hakim Dianugerahi Golden PIN INACA

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:02

DPR: Kehadiran Kapolri di BEI Sinyal Negara Serius Menegakkan Hukum

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 20:33

Ketua Gappura Minta DPR Turun Tangan Mediasi PHK dan GHS di Krakatau Steel

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 19:35

Walhi Soroti Tanggung Jawab Lintas Sektor dalam Penanganan Karhutla

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 19:28

Kementerian UMKM Pulihkan 908 Usaha Terdampak Bencana di Sumatera

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 18:51

Komjak Diminta Turun Tangan Teliti JPU di Kasus Febrie

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 18:30

Surati Presiden Prabowo, YLKI Minta Menteri Bahlil Dicopot

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 17:49

Selengkapnya