Berita

muchlis hasyim/ist

Jurnalis Senior: SBY Harus Keluarkan Dekrit Presiden

SENIN, 11 JULI 2011 | 23:04 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Sikap Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, mengenai berbagai tudingan yang disampaikan mantan bendahara umum partai itu, Muhammad Nazaruddin, harus dibuktikan dengan sejumlah langkah konkret yang dapat memulihkan kepercayaan rakyat kepada pemerintahan SBY yang berkuasa sejak 2004.

Demikian disampaikan jurnalis senior dan pengamat media, Muchlis Hasyim, mengomentari pernyataan SBY yang disampaikan dalam jumpa pers khusus di kediamannya, Cikeas, Jawa Barat, Senin malam (11/7).

Langkah konkret yang ditawarkan Muchlis adalah penerbitan dekrit presiden tentang negara dalam keadaan darurat korupsi dan perang melawan praktik korupsi tanpa pandang bulu. Kasus-kasus yang menjadi target dari dekrit ini adalah sejumlah kasus yang terjadi sejak SBY menjadi presiden dan menjadi perhatian publik dan masih menggantung hingga kini. Misalnya: skandal danatalangan Bank Century, sejumlah kasus penggelapan pajak, juga berbagai kasus penjarahan APBN yang melibatkan elite politik dari partai manapun.

"Sebagai kepala pemerintah, SBY harus perintahkan agar aparat penegak hukum segera menangkap Nazaruddin, dan membawanya ke KPK, sehingga dengan demikian apapun yang disampaikannya jadi bermakna pro justicia. Hanya dengan demikian, kita bisa membuktikan, mana yang salah, dan mana yang fitnah," ujar Muchlis dalam perbincangan jarak jauh dengan Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Senin, 11/7).

Muchlis yang pernah menjadi press officer Jusuf Kalla saat menjabat sebagai wakil presiden, mengatakan, kalau hanya berhenti pada pernyataan seperti yang disampaikan di Cikeas itu, jelas tidak akan berarti. Bahkan, bukan tidak mungkin, publik semakin curiga dengan itikad SBY melawan korupsi.

Modus seperti yang sedang terjadi saat ini akan terus terulang di masa yang akan datang, setidaknya sampai 2013, setahun sebelum pemilihan umum dan pemilihan presiden berlangsung. Berbagai dugaan kasus akan bermuculan tanpa mendapat kejelasan apakah benar atau sekadar fitnah untuk menyudutkan pihak-pihak tertentu.

“Salah satu mandat utama SBY sebagai presiden adalah memimpin perang melawan korupsi. Dia sendiri berkali-kali menyatakan siap memimpin di barisan depan. Jadi jangan bikin wacana lagi, langsung ambil tindakan konkret,” ujar pria yang akrab disapa MHJ ini.

“Mengingat bahwa korupsi mengancam keutuhan Indonesia, dapat dikatakan bahwa ini adalah saat yang tepat bagi SBY untuk membuktikan dirinya memiliki visi kebangsaan yang kuat. Buktikan bahwa tidak ada yang kebal hukum. Pelaku korupsi siapapun dan dari partai manapun harus bertanggung jawab,” demikian Muchlis. [guh]


Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya