Berita

muchlis hasyim/ist

Jurnalis Senior: SBY Harus Keluarkan Dekrit Presiden

SENIN, 11 JULI 2011 | 23:04 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Sikap Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, mengenai berbagai tudingan yang disampaikan mantan bendahara umum partai itu, Muhammad Nazaruddin, harus dibuktikan dengan sejumlah langkah konkret yang dapat memulihkan kepercayaan rakyat kepada pemerintahan SBY yang berkuasa sejak 2004.

Demikian disampaikan jurnalis senior dan pengamat media, Muchlis Hasyim, mengomentari pernyataan SBY yang disampaikan dalam jumpa pers khusus di kediamannya, Cikeas, Jawa Barat, Senin malam (11/7).

Langkah konkret yang ditawarkan Muchlis adalah penerbitan dekrit presiden tentang negara dalam keadaan darurat korupsi dan perang melawan praktik korupsi tanpa pandang bulu. Kasus-kasus yang menjadi target dari dekrit ini adalah sejumlah kasus yang terjadi sejak SBY menjadi presiden dan menjadi perhatian publik dan masih menggantung hingga kini. Misalnya: skandal danatalangan Bank Century, sejumlah kasus penggelapan pajak, juga berbagai kasus penjarahan APBN yang melibatkan elite politik dari partai manapun.

"Sebagai kepala pemerintah, SBY harus perintahkan agar aparat penegak hukum segera menangkap Nazaruddin, dan membawanya ke KPK, sehingga dengan demikian apapun yang disampaikannya jadi bermakna pro justicia. Hanya dengan demikian, kita bisa membuktikan, mana yang salah, dan mana yang fitnah," ujar Muchlis dalam perbincangan jarak jauh dengan Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Senin, 11/7).

Muchlis yang pernah menjadi press officer Jusuf Kalla saat menjabat sebagai wakil presiden, mengatakan, kalau hanya berhenti pada pernyataan seperti yang disampaikan di Cikeas itu, jelas tidak akan berarti. Bahkan, bukan tidak mungkin, publik semakin curiga dengan itikad SBY melawan korupsi.

Modus seperti yang sedang terjadi saat ini akan terus terulang di masa yang akan datang, setidaknya sampai 2013, setahun sebelum pemilihan umum dan pemilihan presiden berlangsung. Berbagai dugaan kasus akan bermuculan tanpa mendapat kejelasan apakah benar atau sekadar fitnah untuk menyudutkan pihak-pihak tertentu.

“Salah satu mandat utama SBY sebagai presiden adalah memimpin perang melawan korupsi. Dia sendiri berkali-kali menyatakan siap memimpin di barisan depan. Jadi jangan bikin wacana lagi, langsung ambil tindakan konkret,” ujar pria yang akrab disapa MHJ ini.

“Mengingat bahwa korupsi mengancam keutuhan Indonesia, dapat dikatakan bahwa ini adalah saat yang tepat bagi SBY untuk membuktikan dirinya memiliki visi kebangsaan yang kuat. Buktikan bahwa tidak ada yang kebal hukum. Pelaku korupsi siapapun dan dari partai manapun harus bertanggung jawab,” demikian Muchlis. [guh]


Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Bawaslu Minta Masukan Insan Pers Maksimalkan Kinerja Pengawasan Pemilu

Jumat, 04 September 2026 | 04:41

Dihadiri Kapolri, Apel Kebangsaan dan Kemah Nasional PUI 2026 Bidik Kaderisasi Pemuda

Jumat, 04 September 2026 | 04:14

Jangan Sampai Indonesia jadi Jalur Lalu Lintas Narkoba Internasional!

Jumat, 04 September 2026 | 03:59

PTUN Jakarta Kukuhkan PERKAPI sebagai Organisasi Kurator yang Sah

Jumat, 04 September 2026 | 03:39

PBB Perkuat Regenerasi dan Siapkan Kader Muda Rebut Kursi Parlemen 2029

Jumat, 04 September 2026 | 03:19

TNI Perkuat Pendidikan Siswa SMP di Papua Selatan

Jumat, 04 September 2026 | 02:52

Kasus Keracunan MBG Marak Lagi, Kepala BGN Mengaku Terpukul dan Drop

Jumat, 04 September 2026 | 02:26

Harga Pertamax Tidak Naik, Daya Beli Masyarakat Terjaga

Jumat, 04 September 2026 | 01:48

Kuasa Hukum Bantah Febrie Terima Rp40 Miliar dari Pengusaha Tan Kian

Jumat, 04 September 2026 | 01:20

Penjelasan Kepala BGN soal Kasus Keracunan MBG Berulang Bikin Syok

Jumat, 04 September 2026 | 00:59

Selengkapnya