Istana: Ada Mafioso Demokrasi Bertopeng Oposisi

RMOL. Kalangan Istana menuding ada kelompok mafioso demokrasi yang mengenakan topeng oposisi yang sedang bekerja untuk mendelegitimasi pemerintahan yang sah.

Kelompok tersebut menggunakan berbagai cara, katanya. Mulai dari skandal danatalangan Bank Century, berbagai kasus penggelapan pajak, hingga surat palsu Mahkamah Konstitusi dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) serta kecurangan melalui teknologi informasi yang digunakan dalam pemilu.

Menurut salah seorang staf Presiden SBY, Andi Arief, ada sejumlah hal yang perlu diluruskan berkaitan dengan sejumlah tuduhan itu. Persoalan DPT, misalnya. Hal ini sudah dinyatakan selesai setelah menjelang Pilpres 2009 Mahkamah Konstitusi memperbolehkan pemilih menggunakan kartu identitas untuk memilih walau tak terdaftar di DPT.

Lalu isu penggelembungan suara pada DPT pun tak bisa diterima. Bagi yang paham proses pemilu, sebut Andi Arief, tidak mungkin DPT dijadikan instrumen untuk berbuat curang. Sebab setiap daerah pemilihan sudah memiliki DPT dan itu menjadi pegangan resmi. Suara sisa yang tak memenuhi angka DPT tidak bisa diberikan kepada calon lain yang kekurangan suara. Perhitungan suara di TPS, PPK, dan KPU kabupaten/kota/propinsi pun dikontrol oleh partai peserta pemilu dan pihak-pihak lain. Dengan kata lain, penggelembungan DPT hanya akan memperbesar angka golput.

Begitu juga dengan teknologi informasi. Penghitungan yang sah adalah penghitungan secara manual. Sementara data yang ditampilkan IT hanya untuk memudahkan masyarakat yang ingin mengetahui lebih lebih cepat. Pada kenyataannya, karena sidang penentuan suara di PPK dan KPU memakan waktu lama, pengumuman perolehan suara sementara lewat IT pun dihentikan.

Juga telah disebutkan bahwa berdasarkan data Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kecurangan yang terjadi tidak signifikana. Dan, kecurangan paling banyak dilakukan oleh Partai Golkar dan PDI Perjuangan. Sebagian besar adalah perebutan suara di internal partai.

Adapun tuduhan yang sedang dialamatkan pada Andi Nurpati, kata dia, selain harus dibuktikan terlebih dahulu, juga tidak bisa dianggap sebagai pembenar untuk menyatakan bahwa pemilu curang.

Intinya, sebut Andir Arief sekali lagi, mafioso demokrasi itu harus dilawan karena mengabarkan kebohongan.

“Mereka mencoba memanfaatkan ketidakmengertian rakyat. Kalau demokrasi  ibarat jembatan, maka jangan hancurkan di saat jembatan itu penuh sesak orang,” demikian Andi Arief. [zul]