RMOL. Perjalanan demokrasi di Indonesia tidak semulus yang dibayangkan dan dimimpikan banyak orang. Ketika Soeharto berkuasa kelompok prodemokrasi berusaha sekuat tenaga mendobrak tembok kekuasaan Orde Baru untuk membangun sistem demokrasi yang genuine dan authentic.
Demokrasi yang dikembangkan Orde Baru dianggap tidak mencukupi karena hanya bermakna prosedural dan hanya menjadi alat untuk memperkaya kelompok penguasa. Di masa itu memang ada tiga partai politik yang diperbolehkan mengikuti pemilihan umum yang digelar sekali dalam lima tahun.
Juga ada parlemen yang memilih presiden dan menyusun UU. Lembaga yudikatif dan peradilan pun eksis. Begitu juga dengan media massa dan organisasi kemasyarakatan. Namun semua institusi itu harus tunduk di bawah kekuasaan tangan besi rezim penguasa.
Ironisnya, begitu menurut ekonom senior DR. Rizal Ramli ketika berbicara dalam pelantikan Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) Sumatera Utara, di Medan, Sabtu malam (9/7), di era Reformasi, khususnya belakangan ini, praktik demokrasi Indonesia semakin membahayakan.
Demokrasi yang kini berlaku di Indonesia bukan hanya prosedural, tapi juga kriminal. Pada praktiknya, demokrasi prosedural dan kriminal ini memanfaatkan
money politics atau uang sogokan untuk mendapatkan dukungan rakyat, juga untuk memanipulasi perolehan suara. Bukti dari praktik demokrasi prosedural-kriminal ini adalah, hingga sekarang sudah ratusan kepala daerah yang dihukum karena melakukan kecurangan untuk mendapatkan jabatan.
Praktik demokrasi prosedural-kriminal tidak bisa dilakukan hanya dengan mengganti orang-orang atau kelompok yang terlibat di dalamnya. Selain itu sistem juga perlu dibenahi, antara lain dengan kebijakan pembiayaan partai politik oleh negara.
"Syaratnya tentu ada. Parpol harus diaudit. Dan hasil audit kelayakan itu disampaikan kepada publik sebagai konstituen, sehingga tahu mana parpol yang sungguh-sungguh ingin membangun bangsa dan mana parpol yang ingin menjadi perampok APBN," ujar Rizal Ramli sambil menambahkan bahwa parpol juga memiliki kewajiban mencalonkan orang-orang yang kredibel untuk duduk di lembaga legislatif dan eksekutif.
Di sisi lain, demokrasi kriminal melahirkan pemimpin feodal yang walaupun tidak memiliki kecakapan namun bisa berkuasa karena faktor uang.
"Karena itu, demokrasi Indonesia sekarang membawa kita mundur ke abad ke -18, dimana feodalisme diagung-agungkan. Sikap feodalisme ini harus diubah," kata tokoh oposisi ini lagi.
Rizal Ramli meminta agar semua orang yang memadati ruang pelantikan di Hotel Madani di Jalan Sisingamangaraja itu berani memulai perubahan. Hanya dengan perubahan, bangsa ini bisa kembali menapaki jalan kebenaran.
"Demokrasi kriminal dan feodal berkembang dengan cepat karena masyarakat Indonesia yang mayoritas sangat baik tidak berani meneriakkan kebenaran dan membiarkan kebohongan-kebohongan berkembang. Kelompok kecil yang jahat, menguasai orang-orang yang baik karena orang-orang yang baik itu tidak berani melakukan perlawanan," demikian Rizal mengingatkan.
[guh]
