Berita

sby/ist

Muhammadiyah: Jangan Sampai Krisis Malaysia Melimpah

MINGGU, 10 JULI 2011 | 08:18 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Dari Afrika Utara dan Timur Tengah, gelombang perlawanan rakyat melompat ke Yunani dan Inggris dan kini tiba di Malaysia.

Pemerintahan SBY diminta tidak memandang sepele gelombang besar demonstrasi di negeri tetangga itu. Apalagi, belakangan ini berbagai bentuk ketidakpuasan mulai merebak di banyak tempat di Indonesia.

"Carut marut persoalan politik di Indonesia sudah sepatutnya tidak dianggap sepele oleh SBY. Terutama yang berkaitan dengan dinamika di internal Partai Demokrat," ujar Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah (PPPM), Saleh Partaonan Daulay, usai pelantikan Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) Sumatera Utara di Medan, Sabtu malam (9/7).


"Fakta menunjukkan bahwa sampai hari ini, SBY sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat belum mampu menuntaskan persoalan internal partai itu. Belum lagi tengah terjadi pertarungan di Parlemen mengenai dugaan kecurangan dalam pelaksanaan pemilu yang lalu. Isu-isu politik nasional ini bisa saja menjadi pemicu meningkatnya suhu politik yg dapat memicu eskalasi massa," ujar Saleh dalam perbincangan dengan Rakyat Merdeka Online.

Dia mengingatkan, ada kesamaan isu antara Malaysia dan Indonesia. Saat ini Malaysia tengah membenahi sistem penyelenggaraan pemilihan umum.

"Kesamaan isu  ini bisa saja memancing gerakan sosial yang sama serupa di Indonesia. Bukankah hal itu pun telah kita saksikan di negara-negara Timur Tengah," katanya lagi.

Saleh sungguh berharap SBY tidak lengah menyikapi suasana seperti ini. Jangan sampai, katanya lagi, eskalasi massa di negeri sebelah melimpah ke Indonesia. Apalagi, sambung Saleh, saat ini kelihatannya banyak sekali pihak yang menunggu momentum seperti di Malaysia itu. [guh]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya