Berita

rizal ramli/ist

SBY Tak Bisa Disandingkan dengan Bung Karno dan Bung Lula

SABTU, 09 JULI 2011 | 16:44 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Bila dikelola dengan baik oleh pemerintahan yang memiliki visi dan karakter nasionalisme yang kuat Indonesia memiliki peluang yang sangat besar menjadi salah satu raksasa ekonomi di Asia dan bahkan dunia.

Sayangnya, pemerintahan SBY-Boediono tidak memiliki kedua hal itu. Demikian disampaikan ekonom senior Dr. Rizal Ramli ketika memberikan studium generale di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Medan, Sabtu siang (9/7).

Selain memberikan kuliah umum di UMSU, kunjungan Rizal Ramli ke Medan juga dalam rangka menghadiri pelantikan Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) Sumatera Utara. Turut hadir dalam kuliah umum itu Rektor UMSU, Drs. Agussani, M.AP.


Dalam kuliahnya, Rizal yang pernah jadi Menko Perekonomian mengatakan, ada banyak fakta yang tidak bisa dibantah berkaitan dengan ketiadaan visi dan karakter kebangsaan di tubuh pemerintahan SBY.

"Hanya 20 persen yang bisa diklaim pemerintah sebagai keberhasilan ekonomi. Sisanya tidak bisa dirasakan rakyat. Kalau dikelola dengan benar, Indonesia masih punya harapan menjadi negara besar, dan rakyat benar-benar sejahtera. Sehingga kesejahteraan bukan hanya miliki kelompok tertentu saja," ujarnya.

Rizal Ramli membandingkan pemerintahan SBY dengan pemerintahan Luiz Inácio Lula da Silva di Brazil yang memiliki visi dan karakter kebijakan yang pro pada rakyat dan kepentingan nasional.

"Di Brasil, Presiden Lula hanya butuh delapan tahun untuk menjadikan Brazil sebagai negara dengan ekonomi terkuat di Amerika Latin," ujarnya lagi.

Rizal Ramli juga membandingkan SBY dengan Presiden Sukarno yang jauh hari sebelum menjadi presiden telah memiliki visi kebangsaan yang tegas. Dalam pengadilan di Bandung pada 1930, Sukarno menguraikan penderitaan akibat penjajahan selama ratusan tahun yang dilakukan kolonial Belanda.

"Dalam pledoi Indonesia Menggugat, Bung Karno mengecam penjajahan yang memiskinkan rakyat negeri jajahan, dan sebaliknya menguntungkan penjajah dan sebagian anggota masyarakat terjajah yang mau menjadi kaki tangan kaum kolonial," masih kata Ketua Dewan Kurator Universitas Bung Karno (UBK) itu.

Sementara di masa pemerintahan SBY yang sudah berlangsung selama tujuh tahun, Indonesia kembali ke masa kolonial pra kemerdekaan. Dimana kekayaan negara lebih banyak dinikmati orang asing yang mencari keuntungan dari Indonesia, dan orang Indonesia yang menjadi antek nekolim. Karena tidak punya visi dan karakter kebangsaan yang tegas, pemerintahan SBY masuk dalam kelompok ini. Demikian Rizal Ramli. [guh]

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Turbulensi Kepercayaan dalam Teropong Nobel Ekonomi

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 22:16

Jadi Tersangka KPK, Bupati Klaten Didepak PDIP

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:45

Kapolri Rangkul Ulama Jatim untuk Jaga Kamtibmas

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:32

Ilham Habibie hingga Chappy Hakim Dianugerahi Golden PIN INACA

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:02

DPR: Kehadiran Kapolri di BEI Sinyal Negara Serius Menegakkan Hukum

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 20:33

Ketua Gappura Minta DPR Turun Tangan Mediasi PHK dan GHS di Krakatau Steel

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 19:35

Walhi Soroti Tanggung Jawab Lintas Sektor dalam Penanganan Karhutla

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 19:28

Kementerian UMKM Pulihkan 908 Usaha Terdampak Bencana di Sumatera

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 18:51

Komjak Diminta Turun Tangan Teliti JPU di Kasus Febrie

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 18:30

Surati Presiden Prabowo, YLKI Minta Menteri Bahlil Dicopot

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 17:49

Selengkapnya