Berita

rizal ramli/ist

SBY Tak Bisa Disandingkan dengan Bung Karno dan Bung Lula

SABTU, 09 JULI 2011 | 16:44 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Bila dikelola dengan baik oleh pemerintahan yang memiliki visi dan karakter nasionalisme yang kuat Indonesia memiliki peluang yang sangat besar menjadi salah satu raksasa ekonomi di Asia dan bahkan dunia.

Sayangnya, pemerintahan SBY-Boediono tidak memiliki kedua hal itu. Demikian disampaikan ekonom senior Dr. Rizal Ramli ketika memberikan studium generale di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Medan, Sabtu siang (9/7).

Selain memberikan kuliah umum di UMSU, kunjungan Rizal Ramli ke Medan juga dalam rangka menghadiri pelantikan Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) Sumatera Utara. Turut hadir dalam kuliah umum itu Rektor UMSU, Drs. Agussani, M.AP.


Dalam kuliahnya, Rizal yang pernah jadi Menko Perekonomian mengatakan, ada banyak fakta yang tidak bisa dibantah berkaitan dengan ketiadaan visi dan karakter kebangsaan di tubuh pemerintahan SBY.

"Hanya 20 persen yang bisa diklaim pemerintah sebagai keberhasilan ekonomi. Sisanya tidak bisa dirasakan rakyat. Kalau dikelola dengan benar, Indonesia masih punya harapan menjadi negara besar, dan rakyat benar-benar sejahtera. Sehingga kesejahteraan bukan hanya miliki kelompok tertentu saja," ujarnya.

Rizal Ramli membandingkan pemerintahan SBY dengan pemerintahan Luiz Inácio Lula da Silva di Brazil yang memiliki visi dan karakter kebijakan yang pro pada rakyat dan kepentingan nasional.

"Di Brasil, Presiden Lula hanya butuh delapan tahun untuk menjadikan Brazil sebagai negara dengan ekonomi terkuat di Amerika Latin," ujarnya lagi.

Rizal Ramli juga membandingkan SBY dengan Presiden Sukarno yang jauh hari sebelum menjadi presiden telah memiliki visi kebangsaan yang tegas. Dalam pengadilan di Bandung pada 1930, Sukarno menguraikan penderitaan akibat penjajahan selama ratusan tahun yang dilakukan kolonial Belanda.

"Dalam pledoi Indonesia Menggugat, Bung Karno mengecam penjajahan yang memiskinkan rakyat negeri jajahan, dan sebaliknya menguntungkan penjajah dan sebagian anggota masyarakat terjajah yang mau menjadi kaki tangan kaum kolonial," masih kata Ketua Dewan Kurator Universitas Bung Karno (UBK) itu.

Sementara di masa pemerintahan SBY yang sudah berlangsung selama tujuh tahun, Indonesia kembali ke masa kolonial pra kemerdekaan. Dimana kekayaan negara lebih banyak dinikmati orang asing yang mencari keuntungan dari Indonesia, dan orang Indonesia yang menjadi antek nekolim. Karena tidak punya visi dan karakter kebangsaan yang tegas, pemerintahan SBY masuk dalam kelompok ini. Demikian Rizal Ramli. [guh]

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Misteri Listrik Kejagung Padam di Tengah Pemeriksaan Febrie Adriansyah, Mobil Tahanan Bersiaga

Jumat, 24 Juli 2026 | 22:06

Prabowo Perlu Tiru Trik Cerdas Mahathir Hadapi Krisis

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:52

Indonesia Putar Haluan dari AS dan Bidik Pasar Ekspor Baru

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:38

Mentan Ngamuk, Minta Polisi Sikat Tujuh Perusahaan Culas Penolak Tebu Petani

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:29

100 Tahun Rarud Batur: Ketika Lava Tak Mampu Menghapus Peradaban

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:19

DPR Desak Operator Seluler Patuhi Putusan MK soal Kuota Internet Hangus

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:16

KUII VIII Jadi Momentum Bersejarah, Wantim MUI Ajak Umat Perkuat Peran Menuju Indonesia Emas 2045

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:13

Pemprov DKI Gelontorkan Rp249 Miliar untuk Rehabilitasi Empat Sekolah Rusak

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:01

PIKI Gelar Seminar Nasional di Tentena, Dorong Reformulasi Tata Kelola Dana Bagi Hasil Pertambangan

Jumat, 24 Juli 2026 | 20:52

PPP Banten Bergejolak, dari Gugatan ke Pengadilan hingga Saling Somasi

Jumat, 24 Juli 2026 | 20:51

Selengkapnya