Berita

ilustrasi

PBNU: Angka Kesejahteraan BPS Tertawakan Bangsa Sendiri

JUMAT, 01 JULI 2011 | 18:14 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Data kemiskinan dan pengentasan pengangguran yang dilansir Badan Pusat Statistik mendapatkan tanggapan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Beberapa fakta ekonomi yang ditemukan BPS tampak mengesampingkan fakta sosial kebutuhan masyarakat.

"Awal Maret 2011 kami merampungkan riset tentang kesejahteraan masyarakat yang kami identifikasi dalam dua kelompok besar, yaitu buruh dan petani. Hasilnya, mereka belum beranjak dari kondisi sebelumnya. Nah, di sektor mana BPS menemukan kemiskinan berkurang hingga 1 juta?" kata Ketua Badan Kominfo dan Publikasi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Sulthan Fatoni kepada Rakyat Merdeka Online (Jumat, 1/7).
 
Menurut Sulthan, BPS juga perlu bijak dalam melansir data-data indikator risetnya agar substansi riset yang dibiayai negara benar-benar bermanfaat untuk masyarakat.
 

 
"Sangat mengusik nurani jika kemiskinan selalu dijadikan obyek riset, dan indikatornyapun dibuka ke ruang publik. Akan lebih bermanfaat jika BPS cukup
membuka kesimpulan dan rekomendasinya saja agar riset itu tertangkap manusiawi," jelas Sulthan.
 
Sulthan mengusulkan sebaiknya dalam melakukan riset BPS menempatkan masyarakat sebagai obyek yang mempunyai potensi dan harapan hidup. Perubahan paradigma ini penting mengingat BPS merupakan alat Pemerintah untuk perbaikan bangsa, bukan lembaga riset swasta yang bebas.

"PBNU bulan lalu telah menyelesaikan riset tentang kesejahteraan buruh dan petani tebu, tembakau, padi, kopi dan garam. Masukan untuk BPS, untuk meningkatkan kesejahteraannya, mereka butuh perbaikan infrastruktur, tata niaga, dan pekerjaan sampingan untuk mengisi sisa waktu. Jika BPS masih berpola lama, misalnya, sekian persen masyarakat miskin belanja beras, belanja rokok, belanja telor, dan seterusnya. Maka data itu tidak lebih sekedar menertawakan bangsa sendiri." kata Sulthan.[dem]

Populer

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK-PPATK Diminta Pastikan Harta AHY dan Ibas dari Sumber Halal

Senin, 06 Juli 2026 | 17:38

UPDATE

Prabowo Akui Punya DNA India, Suka Bergoyang Kalau Ada Musik

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:09

Pansus DPR Desak Kemendagri Percepat Penyusunan DIM RUU Daerah Kepulauan

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:02

Kapolri Resmikan 80 Jembatan Merah Putih Presisi di Riau, Total Kini 110 Unit

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:50

KPK Harus Tegas, Pengembalian Amplop Raja Juli Tidak Hapus Dugaan Pidana

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:44

Kejagung Tetapkan Tiga Tersangka Korupsi Tambang PT PMM, Ada Pegawai Bea Cukai

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:43

Prabowo Peluk Erat Modi saat Antar Kepulangannya Menuju India

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:34

Kekuatan Jokowi cuma Uang, Bukan Ideologi

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:32

Memahami Aturan Paspor Diplomatik: Siapa Saja yang Berhak Memilikinya?

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:18

Rekor Baru Messi di Piala Dunia Lewati Maradona

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:17

Ketidakadilan Laga Argentina vs Mesir Bersifat TSM

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:00

Selengkapnya