Berita

sigit s/ist

PKS Senayan Minta Pemerintah Serius Urus Kereta Api

SENIN, 27 JUNI 2011 | 19:14 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Moda transportasi perkeretapian di Indonesia memiliki keuntungan dan keunggulan yang signifikan terhadap pelayanan kebutuhan masyarakat dibanding moda transportasi lainnya.

Bisa diperkirakan pemenuhan armada kereta api oleh Industri Perkeretaapian dalam negeri akan menggerakkan roda perekonomian bangsa. Karenanya, Pemerintah harus konsisten dan serius mengurusi perkeretaapian.

"Pemerintah harus konsisten melaksanakan amanat UU Tentang Perkeretaapian, khususnya mempertegas pemisahan fungsi regulator dan operator kereta api sehingga bisa terealisasi sepenuhnya tahun ini" ungkap anggota Komisi V DPR, Sigit Soesiantomo kepada Rakyat Merdeka Online (Senin, 27/6).


Lebih lanjut Sigit prihatin terhadap lambannya pembenahan Kementerian Perhubungan dalam melaksanakan perintah paket UU Transportasi yang terkait dengan penghapusan monopoli dan pemisahan fungsi regulator dan operator yang selama ini membuat industri perkeretaapian tidak berkembang maju.

"PT. KAI mengalami kesulitan melakukan pengembangan dan investasi akibat ketidakjelasan pemilikan aset," jelas politisi PKS itu.

Salah satu amanat UU Perkeretaapian adalah dibentuknya Badan Usaha Milik Swasta yang menjadi pelaku dalam pengelolaan sarana dan prasarana perkeretaapian ini, maka akan semakin banyak pula pemesanan unit kereta api yang ditujukan pada industri kereta api dalam negeri. Keberadaan Badan Usaha yang bertanggung jawab terhadap kelaikan sarana dan prasarana perkeretaapian harus segera terbentuk tahun ini.

Menurut Sigit, jika capaian ini sudah terlaksana maka bisa dipastikan kita bisa mengatasi berbagai peristiwa anjloknya kereta api. Jika kondisi tersebut masih terjadi maka harus dilakukan evaluasi kinerja Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan dalam menjalankan tugas negaranya untuk memastikan kelaikan sarana perkeretaapian di Indonesia. [dem]


Populer

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK-PPATK Diminta Pastikan Harta AHY dan Ibas dari Sumber Halal

Senin, 06 Juli 2026 | 17:38

UPDATE

Prabowo Akui Punya DNA India, Suka Bergoyang Kalau Ada Musik

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:09

Pansus DPR Desak Kemendagri Percepat Penyusunan DIM RUU Daerah Kepulauan

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:02

Kapolri Resmikan 80 Jembatan Merah Putih Presisi di Riau, Total Kini 110 Unit

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:50

KPK Harus Tegas, Pengembalian Amplop Raja Juli Tidak Hapus Dugaan Pidana

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:44

Kejagung Tetapkan Tiga Tersangka Korupsi Tambang PT PMM, Ada Pegawai Bea Cukai

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:43

Prabowo Peluk Erat Modi saat Antar Kepulangannya Menuju India

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:34

Kekuatan Jokowi cuma Uang, Bukan Ideologi

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:32

Memahami Aturan Paspor Diplomatik: Siapa Saja yang Berhak Memilikinya?

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:18

Rekor Baru Messi di Piala Dunia Lewati Maradona

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:17

Ketidakadilan Laga Argentina vs Mesir Bersifat TSM

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:00

Selengkapnya