Sementara kalangan di Parlemen Jakarta mempersilakan masyarakat mengadukan keberadaan Greenpeace yang dianggap illegal dan liar. Bila data telah dianggap cukup, DPRD DKI Jakarta siap menggelar panitia khusus untuk mengusut kehadiran LSM asing itu.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Ida Mahmuda. Politisi PDI Perjuangan ini khawatir bila dibiarkan, Greenpeace akan semakin merajalela, dan kelakuannya bisa menular.
Mantan Sekda dan Walikota Jakarta Pusat Muhayat beberapa waktu lalu mengakui bahwa Greenpeace tidak pernah mendaftar ke Kesbangpol Pemprov DKI Jakarta. Walikota Jakarta Pusat Saefulloh saat ini pun membenarkan hal itu.
Di sisi lain, ujar Ida Mahmuda, kehadiran Greenpeace, juga akan berdampak buruk bagi kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo.
“Kalau Gubernur DKI tidak tegas terhadap Greenpeace, dampaknya akan sangat buruk. Nanti Jakarta bisa dipenuhi LSM asing. Inikan (langkah mengusut Greenpeace) untuk kebaikan Pemprov juga,†terangnya.
Kampanye hitam Greenpeace yang kerap menjelekkan nama Indonesia di luar negeri juga membuat Ida makin geram.
“Kalau yang disampaikan fitnah itu yang bahaya. DPRD makin punya alasan menekan Fauzi Bowo untuk membubarkan Greenpeace,†kecam Ida.
Secara terpisah, Kepala Satpol PP, Effendi Anas menyatakan siap menindak tegas LSM asal Belanda itu. “Kalau ada perintah dari atasan untuk menindak, ya kami akan lakukan,†kata Effendi.
Menurut Effendi, apapun namanya LSM baik asing maupun lokal harus tetap mendafarkan ke Kesbangpol sesuai peraturan yang berlaku di Jakarta.
[guh]
