Aburizal Bakrie: Pikirkan Efek Domino 1 Juta TKI Di Arab Saudi­

RMOL.Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie mengatakan, belum perlu dilakukan moratorium pengiriman TKI ke luar negeri.

“Ada beberapa hal strategis yang bisa dilakukan untuk me­nyelesaikan berbagai masalah TKI,’’ ujar Ical, sapaan akrab Aburizal Bakrie.

“Saya kira bukan moratorium yang harus dilakukan pemerintah tetapi para TKI diberikan pen­didikan mengenai resiko bekerja di luar negeri,’’ tambahnya.

Tapi, lanjut Ical, memberikan pemahaman mengenai perbedaan undang-undang di Indonesia dan di negara tempat tujuan TKI itu.

Menurut Ical, apabila Indo­ne­sia melakukan pencegahan pengi­riman TKI ke luar negeri, akan menimbulkan efek domino bagi ke­berlangsungan nasib TKI ter­sebut. Ical mempertanyakan, apakah Indonesia bisa menye­diakan satu juta lapangan kerja bagi TKI yang saat ini bekerja di Arab Saudi.

“Kalau kita mencegah pe­ngi­riman TKI secara langsung, ba­gai­mana dengan nasib tenaga kerja di sana. Apakah kita sudah bisa membuat satu juta lapangan kerja bagi orang-orang yang se­karang kerja di Arab Saudi,” paparnya.

Berikut kutipan selengkapnya;

Kok terkesan pasrah begitu?

Bangsa Indonesia harus ber­pikir secara dingin terkait masa­lah TKI. Esensi dari permasa­lahan TKI tersebut adalah mem­berikan proteksi bagi TKI di luar negeri. Selain itu pemerintah ha­rus memberikan proteksi lapa­ngan kerja di Indonesia. Hal itu bisa berupa perlindungan tenaga kerja dan ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia.

Apa ada langkah lain?

Pemerintah harus melakukan diplomasi, khususnya menjalan­kan diplomasi tingkat tinggi. Upaya diplomasi ini adalah se­buah bagian dalam usaha peme­rintah melindungi TKI di luar negeri.

Apa perlu dibentuk tim ter­padu?

Buat apa dibentuk tim terpadu lagi. Saat ini saja banyak lembaga yang menangani permasalah TKI di luar negeri. Menurut saya mak­simalkan saja kinerja lembaga-lembaga tersebut dengan mema­hami bahwa TKI  harus dipro­teksi dan dibela.

O ya, bagaimana dengan ka­sus yang dialami Siami?

Tentu kita sangat prihatin. Kasus tersebut meninggalkan pesan yang jelas betapa nilai-nilai kejujuran bukan saja semakin langka. Tapi seolah-olah tidak lagi dipedulikan.

Kasus ini menjadi perhatian kita semua. Sebab, manakala pen­didikan lebih berorientasi pada hasil, jangan harap nilai etika, moral, dan kejujuran akan me­nge­muka.

Bagaimana solusi?

Tentu saja pemanfaatan angga­­­ran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN. Selain itu harus di­sertai perencanaan pen­didikan yang baik dengan pe­nguatan prinsip transparansi dan akun­tabilitas. Namun yang ingin saya tekankan, di atas se­mua itu, kita membutuhkan sum­ber daya ma­nusia yang tidak saja mema­dai. Tapi memimiliki de­dikasi, inte­gritas, dan mentalitas yang ter­puji. Karena pendidik itu me­mi­liki tugas ganda, yaitu ti­dak saja mentransformasikan ilmu pe­­ngetahuan dan teknologi ke­pada peserta didik, tetapi juga etika, moralitas, dan mentalitas yang baik.

Bagaimana dengan tan­ta­ngan globalisasi?

Proses yang terjadi dalam glo­balisasi itu bukan hanya terbatas pada pertukaran barang dan jasa antar negara. Tapi terjadi pula per­­­tukaran nilai-nilai antar bangsa yang berlangsung secara massif dan eskalatif. Ada nilai-nilai yang positif seperti nilai-nilai demokrasi dan penghargaan terhadap HAM. Namun ada juga nilai-nilai yang cenderung ne­gatif, seperti individualisme, liberalisme, konsumerisme, prag­matisme dan ekses-ekses glo­balisasi lainnya.

Nilai-nilai negatif tersebut yang secara tidak sadar sangat berpengaruh terhadap mele­mah­nya karakter dan kepribadian bangsa.

Bagaimana cara untuk mela­kukan  filter terhadap globali­sasi itu?

Saya rasa sangat urgent untuk mengembalikan nilai-nilai Pan­casila dan kita mulai dari sektor pendidikan. Kita lihat bahwa nilai-nilai globalisasi ditelan men­­tah-mentah oleh kalangan anak muda kita. [rm]