Berita

ilustrasi/ist

Inilah Tugas Mendesak Satgas TKI Versi Andi Arief

JUMAT, 24 JUNI 2011 | 00:57 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Di lingkungan Istana, jabatan Andi Arief adalah Staf Khusus bidang Bencana dan Bantuan Sosial. Tetapi beberapa hari terakhir ini, ia seperti mendapatkan pekerjaan baru, yakni menjelaskan sejumlah hal yang berkaitan dengan persoalan WNI/TKI/TKW di luar negeri.

Andi Arief adalah salah seorang yang pertama kali mendapatkan kabar tentang eksekusi mati seorang TKW asal Bekasi, Jawa Barat, Ruyati, hari Sabtu pekan lalu (18/6). Setelah menerima informasi tersebut dari aktivis Migrant Care, Wahyu Susilo, ia meneruskan informasi itu kepada kawan-kawannya termasuk yang bekerja di media massa. Dia pun mengirimkan informasi itu kepada Presiden SBY pada Minggu dinihari sekitar pukul 01.00 WIB.

Andi Arief juga yang meluruskan nasib Siti Zaenab, yang untuk sementara dapat bernafas lega karena pelaksanaan eksekusinya masih menununggu seorang ahli waris akhil baliq.

Kini menyusul pembentukan Satgas TKI, Andi Arief menuliskan catatan singkat mengenai tujuh pekerjaan yang harus segera diselesaikan Satgas tersebut.

Kasus pertama berkaitan dengan pembunuhan warga Pakistan oleh lima WNI. Mereka berhasil dapat pemaafan. Namun perlu ketegasan kapan jatuh tempo bayar uang diyat. Kelima orang itu harus bayar Rp 12,5 miliar. Kalau nanti mereka tak mampu bayar, maka opsi seperti untuk kasus Darsem bisa saja memunculkan pro-kontra karena kelima WNI tersebut membunuh dengan sadis dan berencana

Satgas juga harus membereskan kasus sihir yang menimpa Saidah bin Misnadi, dan dua orang kawannya. Dubes RI telah mengirimkan surat pengampunan, dan itu sebaiknya diikuti langkah negosiasi yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM karena dalam kasus sihir ini pernah ada keberhasilan negosiasi.

Kasus ketiga berkaitan dengan nasib Sutinah binti Jumadi yang divonis pancung karena membunuh dan mencuri. Negosiasi permaafan sedang dilakukan.

“Mulai mulai esok diharapkan Satgas yang terbentuk cepat mengantisipasi ini. Kita belajar banyak pada kasus Ruyati. Dari enam kasus, ada kasus yang sudah hampir jatuh tempo, yakni kasus atas nama Maryanti,” ujar Andi Arief, Kamis malam (23/6).

Selain itu, di Republik Rakyat China ada enam TKI yang sudah divonis mati dari 20 kasus yang sedang diproses. Di Malaysia, ada 177 orang yang terancam mati. Yang sangat memerlukan perhatian adalah 11 orang yang sedang dalam proses menunggu pengampunan bervariasi, dari Sultan Johor, Sultan Selangor dan Yang Dipertuan Agung Malaysia. Dari 11 kasus itu, 10 di antaranya adalah kasus narkoba.

Di era Gus Dur, ada TKI Siti Zainab yang divonis hukum qisash karena membunuh. Memang Gus Dur dan juga Ibu Mega telah mengupayakan agar Siti Zainab dapat kebebasan. Siti Zaenab belum bisa dieksekusi dan masih mendekam di penjara, atau dengan kata lain belum berubah status hukumannya. Sebabnya ialah, ahli waris korban yang bernama Walid Abdullah Muhsin al Ahmadi belum akil balik sehingga belum bisa diminta untuk memaafkan.

Sejak tahun 1999 hingga 2011, Presiden Habibie, Gus Dur, Megawati dan SBY diwarisi dan manghadapi 303 kasus WNI yang terancam dihukum mati. 100 lebih berhasil dibebaskan atau dikurangi hukumannya.

"Ujung tombak dari upaya untuk membebaskan atau meringankan hukuman mereka adalah KBRI dan KJRI di negara-negara bersangkutan," demikian Andi Airef. [guh]


Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Turbulensi Kepercayaan dalam Teropong Nobel Ekonomi

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 22:16

Jadi Tersangka KPK, Bupati Klaten Didepak PDIP

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:45

Kapolri Rangkul Ulama Jatim untuk Jaga Kamtibmas

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:32

Ilham Habibie hingga Chappy Hakim Dianugerahi Golden PIN INACA

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:02

DPR: Kehadiran Kapolri di BEI Sinyal Negara Serius Menegakkan Hukum

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 20:33

Ketua Gappura Minta DPR Turun Tangan Mediasi PHK dan GHS di Krakatau Steel

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 19:35

Walhi Soroti Tanggung Jawab Lintas Sektor dalam Penanganan Karhutla

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 19:28

Kementerian UMKM Pulihkan 908 Usaha Terdampak Bencana di Sumatera

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 18:51

Komjak Diminta Turun Tangan Teliti JPU di Kasus Febrie

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 18:30

Surati Presiden Prabowo, YLKI Minta Menteri Bahlil Dicopot

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 17:49

Selengkapnya