Berita

DPR: Sudah Sepatutnya Indonesia Melarang Greenpeace

RABU, 22 JUNI 2011 | 17:32 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Pekan lalu, Direktur Eksekutif Greenpeace Internasional, Kumi Naidoo, ditangkap tentara Denmark karena masuk secara ilegal ke wilayah eksplorasi Leiv Eiriksson di perairan laut Arktik.

Bukan pertama kali ini aksi seperti ini dilakukan oleh aktivis Greenpeace yang bermarkas di Belanda. Karena sering melakukan aksi koboi itulah sejumlah negara maju seperti Kanada, Selanda Baru, Jepang, India, Cina, Amerika Serikat, menolak kehadiran Greenpeace di antara mereka. Aksi Greenpeace itu dianggap sebagai teror terhadap perekonomian nasional.

“Aktivitas Greenpeace memang sering kelewat batas. Mereka cenderung menjadi subordinasi para pemilik modal,” ujar Wakil Ketua Fraksi PAN, Viva Yoga Mauladi, di Jakarta, Rabu siang (22/6) menyikapi penangkapan Naidoo itu.

Sudah sepatutnya, sebut dia, pemerintah Indonesia meniru tindakan negara-negara yang melarang kehadiran Greenpeace itu. Belum lagi, ada kesan kampanye lingkungan hidup Greenpeace lebih sering tampak sarat pesanan kaum kapitalis internasional yang ingin menguasai perekonomian Indonesia.

Viva Yoga yakin, Greenpeace adalah kaki tangan pihak asing yang sengaja disusupkan. Dan dalam menjalankan aktivitasnya mereka menggunakan kedok penyelamatan lingkungan.

“Karena tidak objektif, kami tidak pernah menggunakan data Greenpeace untuk membedah masalah kehutanan,” kata anggota Komisi IV DPR yang membidangi masalah kehutanan ini.

Viva mengaku merasa sangat geram karena Greenpeace selalu mengobok-obok sektor kehutanan Indonesia, sementara perusahaan asing yang sangat dahsyat merusak lingkungan justru dibiarkan.

“LSM itu kan harus mandiri dan independen. Tapi mana pernah Greenpeace berani mempersoalkan limbah pertambangan Freeport dan Newmont. Mereka beraninya mengganggu kekayaan hutan kita,” sambung dia menyesalkan aksi tebang pilih Greenpeace ini. [guh]


Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Dasco Ungkap Target Closing RUU Ketenagakerjaan

Minggu, 07 Juni 2026 | 19:49

Ahmad Luthfi Minta Daerah Dilibatkan dalam Evaluasi MBG

Minggu, 07 Juni 2026 | 19:23

Pameran "Aku Arek Suroboyo" Kuak Sisi Lain Bung Karno yang Jarang Diketahui

Minggu, 07 Juni 2026 | 19:11

Usulan Natalius Pigai, Ikhtiar Hadirkan Polri Lebih Modern dan Adaptif

Minggu, 07 Juni 2026 | 18:53

Pajak, Kepercayaan dan Kontrak Sosial

Minggu, 07 Juni 2026 | 18:49

Jalur Titipan SPMB Masuk Pidana Korupsi, Mau Anak Pintar Kok Nyogok...

Minggu, 07 Juni 2026 | 18:23

Jurus Seribu Langkah Gagal, Eksekutor Jambret Jakbar Digulung!

Minggu, 07 Juni 2026 | 17:36

Ditolak Daerah, Mubes V Kosgoro 1957 Dianggap Cacat Prosedur

Minggu, 07 Juni 2026 | 17:32

Hari Lingkungan Hidup, Pertamina Gaspol Inovasi Sampah dan Tanam Pohon

Minggu, 07 Juni 2026 | 17:24

Ini Instruksi Khusus Prabowo ke Seskab Teddy Soal Sekolah Rakyat

Minggu, 07 Juni 2026 | 17:07

Selengkapnya