Berita

DPR: Sudah Sepatutnya Indonesia Melarang Greenpeace

RABU, 22 JUNI 2011 | 17:32 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Pekan lalu, Direktur Eksekutif Greenpeace Internasional, Kumi Naidoo, ditangkap tentara Denmark karena masuk secara ilegal ke wilayah eksplorasi Leiv Eiriksson di perairan laut Arktik.

Bukan pertama kali ini aksi seperti ini dilakukan oleh aktivis Greenpeace yang bermarkas di Belanda. Karena sering melakukan aksi koboi itulah sejumlah negara maju seperti Kanada, Selanda Baru, Jepang, India, Cina, Amerika Serikat, menolak kehadiran Greenpeace di antara mereka. Aksi Greenpeace itu dianggap sebagai teror terhadap perekonomian nasional.

“Aktivitas Greenpeace memang sering kelewat batas. Mereka cenderung menjadi subordinasi para pemilik modal,” ujar Wakil Ketua Fraksi PAN, Viva Yoga Mauladi, di Jakarta, Rabu siang (22/6) menyikapi penangkapan Naidoo itu.

Sudah sepatutnya, sebut dia, pemerintah Indonesia meniru tindakan negara-negara yang melarang kehadiran Greenpeace itu. Belum lagi, ada kesan kampanye lingkungan hidup Greenpeace lebih sering tampak sarat pesanan kaum kapitalis internasional yang ingin menguasai perekonomian Indonesia.

Viva Yoga yakin, Greenpeace adalah kaki tangan pihak asing yang sengaja disusupkan. Dan dalam menjalankan aktivitasnya mereka menggunakan kedok penyelamatan lingkungan.

“Karena tidak objektif, kami tidak pernah menggunakan data Greenpeace untuk membedah masalah kehutanan,” kata anggota Komisi IV DPR yang membidangi masalah kehutanan ini.

Viva mengaku merasa sangat geram karena Greenpeace selalu mengobok-obok sektor kehutanan Indonesia, sementara perusahaan asing yang sangat dahsyat merusak lingkungan justru dibiarkan.

“LSM itu kan harus mandiri dan independen. Tapi mana pernah Greenpeace berani mempersoalkan limbah pertambangan Freeport dan Newmont. Mereka beraninya mengganggu kekayaan hutan kita,” sambung dia menyesalkan aksi tebang pilih Greenpeace ini. [guh]


Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Bangunan di Jakarta Bakal Diaudit Cegah Kebakaran Maut Terulang

Senin, 29 Desember 2025 | 20:13

Drama Tunggal Ika Teater Lencana Suguhkan Kisah-kisah Reflektif

Senin, 29 Desember 2025 | 19:53

Ribuan Petugas Diturunkan Jaga Kebersihan saat Malam Tahun Baru

Senin, 29 Desember 2025 | 19:43

Markus di Kejari Kabupaten Bekasi Mangkir Panggilan KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 19:35

DPP Golkar Ungkap Pertemuan Bahlil, Zulhas, Cak Imin, dan Dasco

Senin, 29 Desember 2025 | 19:25

Romo Mudji Tutup Usia, PDIP Kehilangan Pemikir Kritis

Senin, 29 Desember 2025 | 19:22

Kemenkop Perkuat Peran BA dalam Sukseskan Kopdes Merah Putih

Senin, 29 Desember 2025 | 19:15

Menu MBG untuk Ibu dan Balita Harus Utamakan Pangan Lokal

Senin, 29 Desember 2025 | 19:08

Wakapolri Groundbreaking 436 SPPG Serentak di Seluruh Indonesia

Senin, 29 Desember 2025 | 19:04

Program Sekolah Rakyat Harus Terus Dikawal Agar Tepat Sasaran

Senin, 29 Desember 2025 | 18:57

Selengkapnya