Berita

DPR: Sudah Sepatutnya Indonesia Melarang Greenpeace

RABU, 22 JUNI 2011 | 17:32 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Pekan lalu, Direktur Eksekutif Greenpeace Internasional, Kumi Naidoo, ditangkap tentara Denmark karena masuk secara ilegal ke wilayah eksplorasi Leiv Eiriksson di perairan laut Arktik.

Bukan pertama kali ini aksi seperti ini dilakukan oleh aktivis Greenpeace yang bermarkas di Belanda. Karena sering melakukan aksi koboi itulah sejumlah negara maju seperti Kanada, Selanda Baru, Jepang, India, Cina, Amerika Serikat, menolak kehadiran Greenpeace di antara mereka. Aksi Greenpeace itu dianggap sebagai teror terhadap perekonomian nasional.

“Aktivitas Greenpeace memang sering kelewat batas. Mereka cenderung menjadi subordinasi para pemilik modal,” ujar Wakil Ketua Fraksi PAN, Viva Yoga Mauladi, di Jakarta, Rabu siang (22/6) menyikapi penangkapan Naidoo itu.

Sudah sepatutnya, sebut dia, pemerintah Indonesia meniru tindakan negara-negara yang melarang kehadiran Greenpeace itu. Belum lagi, ada kesan kampanye lingkungan hidup Greenpeace lebih sering tampak sarat pesanan kaum kapitalis internasional yang ingin menguasai perekonomian Indonesia.

Viva Yoga yakin, Greenpeace adalah kaki tangan pihak asing yang sengaja disusupkan. Dan dalam menjalankan aktivitasnya mereka menggunakan kedok penyelamatan lingkungan.

“Karena tidak objektif, kami tidak pernah menggunakan data Greenpeace untuk membedah masalah kehutanan,” kata anggota Komisi IV DPR yang membidangi masalah kehutanan ini.

Viva mengaku merasa sangat geram karena Greenpeace selalu mengobok-obok sektor kehutanan Indonesia, sementara perusahaan asing yang sangat dahsyat merusak lingkungan justru dibiarkan.

“LSM itu kan harus mandiri dan independen. Tapi mana pernah Greenpeace berani mempersoalkan limbah pertambangan Freeport dan Newmont. Mereka beraninya mengganggu kekayaan hutan kita,” sambung dia menyesalkan aksi tebang pilih Greenpeace ini. [guh]


Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya