Berita

DPR: Sudah Sepatutnya Indonesia Melarang Greenpeace

RABU, 22 JUNI 2011 | 17:32 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Pekan lalu, Direktur Eksekutif Greenpeace Internasional, Kumi Naidoo, ditangkap tentara Denmark karena masuk secara ilegal ke wilayah eksplorasi Leiv Eiriksson di perairan laut Arktik.

Bukan pertama kali ini aksi seperti ini dilakukan oleh aktivis Greenpeace yang bermarkas di Belanda. Karena sering melakukan aksi koboi itulah sejumlah negara maju seperti Kanada, Selanda Baru, Jepang, India, Cina, Amerika Serikat, menolak kehadiran Greenpeace di antara mereka. Aksi Greenpeace itu dianggap sebagai teror terhadap perekonomian nasional.

“Aktivitas Greenpeace memang sering kelewat batas. Mereka cenderung menjadi subordinasi para pemilik modal,” ujar Wakil Ketua Fraksi PAN, Viva Yoga Mauladi, di Jakarta, Rabu siang (22/6) menyikapi penangkapan Naidoo itu.

Sudah sepatutnya, sebut dia, pemerintah Indonesia meniru tindakan negara-negara yang melarang kehadiran Greenpeace itu. Belum lagi, ada kesan kampanye lingkungan hidup Greenpeace lebih sering tampak sarat pesanan kaum kapitalis internasional yang ingin menguasai perekonomian Indonesia.

Viva Yoga yakin, Greenpeace adalah kaki tangan pihak asing yang sengaja disusupkan. Dan dalam menjalankan aktivitasnya mereka menggunakan kedok penyelamatan lingkungan.

“Karena tidak objektif, kami tidak pernah menggunakan data Greenpeace untuk membedah masalah kehutanan,” kata anggota Komisi IV DPR yang membidangi masalah kehutanan ini.

Viva mengaku merasa sangat geram karena Greenpeace selalu mengobok-obok sektor kehutanan Indonesia, sementara perusahaan asing yang sangat dahsyat merusak lingkungan justru dibiarkan.

“LSM itu kan harus mandiri dan independen. Tapi mana pernah Greenpeace berani mempersoalkan limbah pertambangan Freeport dan Newmont. Mereka beraninya mengganggu kekayaan hutan kita,” sambung dia menyesalkan aksi tebang pilih Greenpeace ini. [guh]


Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Turbulensi Kepercayaan dalam Teropong Nobel Ekonomi

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 22:16

Jadi Tersangka KPK, Bupati Klaten Didepak PDIP

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:45

Kapolri Rangkul Ulama Jatim untuk Jaga Kamtibmas

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:32

Ilham Habibie hingga Chappy Hakim Dianugerahi Golden PIN INACA

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:02

DPR: Kehadiran Kapolri di BEI Sinyal Negara Serius Menegakkan Hukum

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 20:33

Ketua Gappura Minta DPR Turun Tangan Mediasi PHK dan GHS di Krakatau Steel

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 19:35

Walhi Soroti Tanggung Jawab Lintas Sektor dalam Penanganan Karhutla

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 19:28

Kementerian UMKM Pulihkan 908 Usaha Terdampak Bencana di Sumatera

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 18:51

Komjak Diminta Turun Tangan Teliti JPU di Kasus Febrie

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 18:30

Surati Presiden Prabowo, YLKI Minta Menteri Bahlil Dicopot

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 17:49

Selengkapnya