Berita

boediono/ist

Boediono yang Melenggang Bebas Pangkal Masalah Indonesia

RABU, 22 JUNI 2011 | 09:48 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Percaya atau tidak, berbagai persoalan politik yang kini terjadi di bumi pertiwi berpangkal dari Wakil Presiden Boediono.

Setidaknya, itulah pendapat Majelis Relawan Pembela Demokrasi (Repdem), Beathor Suryadi, dalam perbincangan dengan Rakyat Merdeka Online, Rabu pagi (22/6).

Menurut Beathor, berbagai kalangan, masyarakat awam hingga kaum oposisi, mempertanyakan nilai dan rasa keadilan. Karena nilai dan rasa keadilan menghilang maka tanda-tanda ke arah kebangkrutan bangsa pun menjadi semakin tampak nyata.

Lanjut Beathor, persoalan keadilan yang bermetamorfosis menjadi gerakan melawan pemerintah di periode kedua pemerintahan SBY berawal ketika Boediono yang baik oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun oleh mantan Kabareskrim Komjen Susno Duadji disebutkan sebagai salah seorang yang terlibat di balik bailout Bank Century senilai Rp 6,7 triliun, dapat melenggang bebas sedemikian rupa.

“Karena proses hukum berhenti, akhirnya berdampak pada kemunculan sejumlah kasus. Mulai dari rekening gendut perwira tinggi jenderal polisi, suap di Kejaksaan Agung, suap hakim, mafia hukum dan mafia pajak, sampai calo anggaran di DPR yang semuanya tidak pernah tuntas,” ujarnya.

Satu kasus muncul untuk menutupi kasus lainnya. Dan ini mengakibatkan Indonesia mengalami inflasi kasus yang bila dibiarkan dapat berakibat sangat buruk, amat fatal dan mematikan.

Belakangan, eksekusi mati TKW asal Bekasi, Ruyati, ikut memperpanas suhu politik dan menjadi bahan bakar bagi ketidakpuasan yang mulai merata ini.

“Kita sudah lihat ketidakpuasan itu muncul dari kalangan tokoh agama, cendekia dan rektor, mahasiswa, pemuda, rakyat. Setiap hari di semua kota ada demo yang memperlihatkan ketidakpuasan pada pemerintah,” demikian Beathor. [guh]


Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

UPDATE

Dubes Najib: Dunia Masuki Era Realisme, Indonesia Harus Bersatu

Rabu, 04 Februari 2026 | 12:10

Purbaya Jamin Tak Intervensi Data BPS

Rabu, 04 Februari 2026 | 12:06

Polisi Bantah Dugaan Rekayasa BAP di Polsek Cilandak

Rabu, 04 Februari 2026 | 11:58

Omongan dan Tindakan Jokowi Sering Tak Konsisten

Rabu, 04 Februari 2026 | 11:43

Izin Operasional SMA Siger Lampung Ditolak, Siswa Diminta Pindah Sekolah

Rabu, 04 Februari 2026 | 11:23

Emas Antam Naik Lagi, Nyaris Rp3 Jutaan per Gram

Rabu, 04 Februari 2026 | 11:14

Prabowo Janji Keluar dari Board of Peace Jika Terjadi Hal Ini

Rabu, 04 Februari 2026 | 10:50

MUI Melunak terkait Board of Peace

Rabu, 04 Februari 2026 | 10:44

Gibran hingga Rano Karno Raih Anugerah Indoposco

Rabu, 04 Februari 2026 | 10:30

Demokrasi di Tengah Perang Dingin Elite

Rabu, 04 Februari 2026 | 10:15

Selengkapnya