Berita

ilustrasi/ist

HARIAN RAKYAT MERDEKA

Muka Muhaimin Ditaruh Dimana (Nggak Tau Malu Kalau Nggak Mundur)

RABU, 22 JUNI 2011 | 08:02 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Ini pertanyaan banyak orang. Muhaimin Iskandar kemana sih? Muka Menaker itu ditaruh di mana ya? Seperti disembunyikan. Ada kejadian pemancungan TKI, bukannya berhadapan dengan publik dan memberi penjelasan lengkap, malah “ngilang” ke Tegal.

Seperti diberitakan Harian Rakyat Merdeka hari ini (Rabu, 22/6) Dua hari terakhir, Imin (sapaan Muhaimin) dua kali diundang DPR, tapi tidak respon. “Ala­san­nya, sedang ada di Tegal (Jawa Tengah) untuk menghadiri Nakertrans Expo 2011. Pa­dahal, itu kan cuma kegiatan seremonial yang bisa diwakilkan,” kata Ketua Ko­misi IX DPR Ribka Tjiptaning kepada Rak­yat Merdeka, tadi malam. Informasi yang be­redar di media online, selain un­tuk aca­ra tersebut, Imin juga bertahan di Tegal karena menghadiri acara pe­lantikan Ketua DPC PKB Tegal.

Komisi yang dipimpin Ribka bahkan ber­sedia menunggu kedatangan Imin sam­pai pukul 23, tadi malam. Namun, Imin beralasan, dari Tegal meng­gu­na­kan kereta api, dan baru sampai Jakarta men­jelang tengah malam. Sehingga tidak akan sempat ke DPR.

Sehari sebelumnya, Menaker juga absen saat konferensi pers bersama di Ke­menkumham. Yang datang saat itu Menkumham Patrialis Akbar, wakil dari pihak Kemenlu (karena Menlu di­panggil DPR), dan Ketua BNP2TKI Jum­hur Hidayat.

DPR sangat geram dengan sikap Imin yang kesannya menganggap remeh per­soalan Ruyati. Mereka meminta Imin mundur dari jabatannya. Bahkan, de­sa­kan itu sangat deras bergulir di dunia ma­ya. Komunitas Tweeps di Twitter sam­pai-sampai menyebut, Imin tidak punya urat malu kalau tidak mundur jabatan.

Tadi malam, Rakyat Merdeka meng­hu­bungi Abdul Kadir Karding, orang PKB yang juga sahabat Imin. Dikontak menjelang pukul 22.00 wib, Karding mengaku sedang mendampingi Imin di Tegal. “Dia ada di samping saya, se­dang tidur,” katanya.

Kata Karding, penilaian bahwa Mu­haimin tak punya malu dan tak pu­nya muka itu terlalu berlebihan. Ka­rena tu­gas Kemenakertrans mengirim dan memberikan pelayanan yang baik ke­pada para TKI. “Kita boleh marah dengan jatuhnya hu­kuman itu, tapi jangan emosi,” kata Karding yang ikut perjalanan kereta api dengan Imin.

Ribka dan kawan-kawannya di DPR jengkel dengan sikap Imin. “Lama-la­ma, saya ikutan demo dan mogok ma­kan bersama para buruh dan masyarakat di depan kantor Cak Imin nih! Biar dia malu,” kata Ribka kesal.

Wakil ketua DPR Priyo Budi Santoso me­ngatakan, DPR memberikan waktu tiga bulan bagi menteri untuk me­na­ngani kasus Ruyati dan TKI lain. Jika da­lam waktu itu tidak ada per­kem­bangan berarti, para menteri terkait ha­rus mundur. Bukan hanya Me­na­ker­trans, tapi juga Menlu Marty Na­ta­le­gawa, Menteri Agama Suryadharma Ali, Menteri Sosial Salim Segaf Al Ju­fri, dan Kepala BNP2TK M Jumhur Hi­dayat.

“Kalau mereka abai, lebih baik mun­dur saja dari jabatan masing-masing se­bagai bentuk pertanggungjawaban ka­rena tidak mampu memenuhi perintah ne­gara melindungi warga negara kita di luar negeri,” kata Priyo usai paripurna di gedung DPR, kemarin.

Wakil Ketua Komisi IX Irgan Chairul Mahfiz mengatakan, harusnya Imin saat ini tampil aktif memberikan pen­je­la­san.“Dia heran, kenapa Imin seperti orang bisu.

Anggota Komisi IX Rieke Diyah Pi­ta­loka menyesalkan cara kerja Imin. Presiden harusnya mengevaluasi kerja Menaker.

Politisi Gerindra Permadi meng­ingat­kan agar Presiden menegur Menaker yang lebih mementingkan urusan partai ketimbang negara. “Negara sedang kalut begini kok malah ngurusin DPC,” ka­tanya saat hadir di JLC, tadi malam.

Kemarin sore, Kemenaker me­nge­luar­kan rilis tertulis soal Ruyati, se­ka­li­gus menanggapi hasil paripurna DPR yang meminta pengiriman TKI di­hen­tikan sementara.

Kemenaker menyatakan, selama ini su­dah melakukan soft moratorium deng­an cara pengetatan penempatan TKI ke Arab Saudi. Dia mengklaim, per­nah dua bulan tidak melakukan pengi­riman sama sekali. [guh]


Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

Komisi XIII DPR Soroti Perlindungan Hukum Pelaku Usaha yang Tabrak Aturan

Senin, 29 Juni 2026 | 12:22

Ketika Jalanan Pindah ke Dalam Genggaman

Senin, 29 Juni 2026 | 12:07

Gaya Komunikasi Presiden Prabowo Berisiko Menenggelamkan Kinerja Pemerintah

Senin, 29 Juni 2026 | 12:01

KPK Periksa Saksi Swasta dalam Kasus Gratifikasi Produksi Batu Bara di Kukar

Senin, 29 Juni 2026 | 11:54

Harga Bapok Kompak Anjlok, Telur Ayam Turun Jadi Rp28.850/Kg

Senin, 29 Juni 2026 | 11:32

Kasus YTR Jadi Alarm, Garnita NasDem Minta Negara Perkuat Perlindungan Perempuan

Senin, 29 Juni 2026 | 11:15

Safari Politik Jokowi Dibungkus Ritual Adat untuk Dongkrak Publisitas PSI

Senin, 29 Juni 2026 | 11:13

Petugas Haji Masih Bersiaga hingga Kepulangan Kloter Terakhir

Senin, 29 Juni 2026 | 11:07

Kenaikan Beruntun CPO Malaysia Didorong Sentimen Minyak Global

Senin, 29 Juni 2026 | 10:57

Prabowo Ingatkan Ancaman AI, Akademisi Diminta Antisipasi Dampaknya

Senin, 29 Juni 2026 | 10:52

Selengkapnya