Berita

ilustrasi/ist

Greenpeace Desak SBY Akhiri Promosi Listrik Nuklir

RABU, 22 JUNI 2011 | 00:09 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Di Swiss pekan lalu, pidato Presiden SBY di forum International Labor Organization (ILO) disambut standing applause. Di Jepang, beberapa hari kemudian, pidato SBY tentang pembangkit listrik tenaga nuklir disambut gembira Greenpeace.

Dalam kesempatan itu SBY menegaskan Indonesia tidak akan membangun PLTN.

“Bahaya PLTN tidak perlu diperdebatkan lagi, dan tidak sebanding dengan keuntungan yang didapat dari sumber energi terbarukan,” ujar Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Asia Tenggara Arif Fiyanto, dalam keterangan yang diterima Rakyat Merdeka Online, Selasa malam (21/6).


Dia mendesak SBY untuk segera mengakhiri semua promosi PLTN di Indonesia, dan segera beralih kepada pembangunan sumber-sumber energi terbarukan seperti geothermal, tenaga surya dan angin.
 
Dia juga mengingatkan bahwa sejumlah negara pengguna listrik nuklir seperti Jepang, Jerman dan Swiss telah menghentikan proyek PLTN mereka. Di Asia Tenggara, Thailand dan Filipina juga memiliki sikap serupa.
 
“SBY juga menyatakan mendapat pelajaran dari bencana nuklir Fukushima. Indonesia harus benar-benar bangkit dan belajar dari mimpi buruk nuklir Jepang ini,” demikian Arif. [guh]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya