Hatta Umumkan Daftar Enam Dosa Boediono!

RMOL. Ketika masih menjabat sebagai Menteri Keuangan di pemerintahan terakhir Soeharto, Fuad Bawazier yang kini jadi politisi pernah memecat Boediono yang terlibat dalam penyusunan skema Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Tidak tanggung-tanggung, sedemikian besar dosa yang satu ini, pemecatan Boediono dilakukan atas perintah Soeharto.

Itulah dosa pertama dari daftar enam dosa Boediono yang dikumpulkan Hatta Taliwang, aktivis prodemokrasi dari angkatan 77/78.

“Sebagai Direktur Analisis Perkreditan BI, Boediono ikut bertanggung jawab atas penyaluran BLBI tahun 1997 yang hampir membuat negara collapse dengan kerugian negara sekitar Rp 700 triliun. Fuad Bawazier menyebut Boediono sebagai residivis BLBI,” kata Hatta kepada Rakyat Merdeka Online, Minggu pagi ini (19/6).

Dengan demikian, tidak usah heran bila ketika menjadi Menteri Keuangan di masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri, Boediono merancang release and discharge untuk debitor BLBI. Negara kembali dirugikan Rp 300 triliun, dan ini adalah dosa kedua Boediono.

Nah, akibat BLBI, bank-bank yang ditutup harus diselamatkan melalui skema rekapitalisasi sampai 30 tahun yang harus ditanggung rakyat lewat APBN bernilai puluhan triliun.

“Itu dosa Boediono yang ketiga,” ujar Hatta lagi.

Setelah babak BLBI, Boediono juga melakukan kekeliruan yang begitu merugikan negara hingga hari ini. Di tahun 2003 pemerintah Amerika Serikat mengucurkan program pinjaman senilai 1,5 miliar dolar AS atau sekitar Rp 15 triliun yang semestinya digunakan untuk pengembangan koperasi dan dunia pertanian.

Tetapi, oleh Boediono bantuan itu dibelokkan untuk membantu Bank CIC yang setahun kemudian merger dengan dua bank lain menjadi Bank Century.

Selanjutnya, sambung Hatta, Boediono bertanggung jawab di balik pemberian Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP) yang dikucurkan BI dan danatalangan yang dikucurkan KSSK untuk Bank Century senilai Rp 6,7 triliun.

Dosa keenam Boediono, masih menurut daftar yang dihimpun Hatta, berkaitan dengan skandal pajak Bank Mandiri yang merugikan negara sebesar Rp 2,2 triliun. Informasi mengenai kasus ini telah berkali-kali disampaikan Sekjen Asosiasi Pembayar Pajak Indonesia (APPI) Sasmito Hadinagoro.

“Dengan sederet skandal besar ini kok bisa Boed lolos jadi wakil presiden, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak bertindak? Inikah realita bahwa negara ini benar-benar telah menjadi negara mafia?” tanya Hatta masygul. [guh]