Berita

rizal ramli/ist

Rizal Ramli: Indonesia Alami Panca-Bangkrut

KAMIS, 16 JUNI 2011 | 19:52 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

Di bawah pemerintahan SBY, Indonesia mengalami lima jenis kebangkrutan yang bisa berakibat fatal: negara yang sungguh-sungguh gagal.

Kelima panca-bangkrut itu disampaikan ekonom senior Rizal Ramli ketika berbicara dalam sarasehan tokoh politik di PP Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat, siang tadi (Kamis, 16/6). Sarasehan itu sendiri bertemakan “Apakah Indonesia Negara Bangkrut?” 

“Sering dikatakan bahwa Indonesia menjadi negara gagal atau failed state. Tetapi menurut saya, yang terjadi saat ini barulah kegagalan kepemimpinan atau failed leadership,” ujar Rizal Ramli kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu mengulangi apa yang telah disampaikannya dalam sarasehan di PP Muhammadiyah.

Kegagalan kepemimpinan inilah, sambungnya, yang membuat Indonesia mengalami lima jenis kebangkrutan. Pertama, bangkrut di bidang ideologi. Bukan karena Indonesia tidak memiliki ideologi, melainkan karena ideologi negara, yakni Pancasila, tidak dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, melainkan dijadikan propaganda semata.

Kedua adalah kebangkrutan kepemimpinan, karena pihak yang berkuasa dan menjadi pemimpin formal tidak memiliki karakter yang kuat.

“Kepemimpinan memiliki dua dimensi, yakni karakter dan visi. Bila seorang pemimpin hanya memiliki visi, tanpa karakter, maka ia akan gampang terombang-ambing, seperti pemimpin kita saat ini,” jelas mantan Menko Perekonomian yang kini dikenal sebagai tokoh oposisi itu.

Ketiga adalah kebangkrutan di bidang finansial yang tampak dari gap antara indikator makro ekonomi yang selalu diagung-agungkan pemerintah dengan realita ekonomi masyarakat.

“Memang indikator makro kita saat ini terlihat bagus. Tapi ini hanya soal waktu. Apakah resesi dunia membentuk kurva V, atau kurva W. Kalau yang terjadi seperti di Eropa , yakni kurva W, maka kita akan mengalami satu pukulan lagi. Seperti yang dialami Portugal, Italia, Yunani dan Spanyol beberapa waktu lalu,” urainya lagi.

Kesejahteraan rakyat juga mengalami kebangkrutan. Negara dan pemerintah tidak dapat memberikan perlindungan maksimal karena elite politik lebih sibuk menimbun kekayaan untuk kelompok mereka dan memperebutkan APBN. Daya belim masyarakat semakin lemah, dan terjebak pada pola ekonomi neoliberalisme yang mendorong konsumsi tinggi tanpa menciptakan lapangan pekerjaan atau pekerjaan yang bisa menopang kehidupan masyarakat.

Terakhir, adalah kebangkrutan kedaulatan dan kemandirian dimana sama sekali tidak terlihat arah kebijakan yang jelas. Kebangkrutan ini ada kaitannya dengan jenis kebangkrutan sebelumnya, yakni kebangkrutan kepemimpinan.

“Pemerintah terlalu menggembar-gemborkan visi dan mimpi, tanpa memiliki karakter dan kemampuan teknis operasional. Di semua level, pemimpin kita terlihat lebih sibuk mengurusi pencitraan, termasuk dengan mengumbar janji.”

Akibatnya, sambung Rizal Ramli lagi, rakyat seakan menjadi yatim piatu. Ketika menghadapi masalah, rakyat mesti menyelesaikannya sendiri masalah mereka. [guh]


Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Turbulensi Kepercayaan dalam Teropong Nobel Ekonomi

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 22:16

Jadi Tersangka KPK, Bupati Klaten Didepak PDIP

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:45

Kapolri Rangkul Ulama Jatim untuk Jaga Kamtibmas

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:32

Ilham Habibie hingga Chappy Hakim Dianugerahi Golden PIN INACA

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:02

DPR: Kehadiran Kapolri di BEI Sinyal Negara Serius Menegakkan Hukum

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 20:33

Ketua Gappura Minta DPR Turun Tangan Mediasi PHK dan GHS di Krakatau Steel

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 19:35

Walhi Soroti Tanggung Jawab Lintas Sektor dalam Penanganan Karhutla

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 19:28

Kementerian UMKM Pulihkan 908 Usaha Terdampak Bencana di Sumatera

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 18:51

Komjak Diminta Turun Tangan Teliti JPU di Kasus Febrie

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 18:30

Surati Presiden Prabowo, YLKI Minta Menteri Bahlil Dicopot

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 17:49

Selengkapnya