Berita

sby/ist

RESHUFFLE KABINET

Pak SBY, Jangan Ragu Pecat Menteri Sekalipun Ketua Parpol!

JUMAT, 10 JUNI 2011 | 20:09 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Banyak kalangan menilai, pidato Presiden SBY soal Kepemimpinan di Hotel Ritz Carlton, Jakarta kemarin (Kamis, 9/6) dimotivasi oleh kebutuhan presiden sendiri untuk me-reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu jilid II.  

Pernyataan SBY bahwa suatu kepemimpinan harus memiliki tujuan dan wajib mengupayakannya dengan cara-cara yang baik, yang disampaikannya dihadapan 1.000 pemuda kemarin siang itu, disebut-sebut sebagai ancang-ancang SBY yang akan mengambil langkah mengocok ulang komposisi menterinya.

Pengamat politik Ilyas Indra Damar Jati memiliki pandangan yang sama soal kebutuhan SBY untuk mengkocok ulang kabinet. Dengan mempertimbangkan kondisi saat ini, menurutnya, SBY memang harus melakukan reshuffle.


"Ya, dalam kondisi sekarang sudah saatnya itu (reshuffle) dilakukan, khususnya untuk menteri yang kurang efektif. Lakukan reshuffle atas evaluasi kinerja berbasis riset," ujarnya kepada Rakyat Merdeka Online, sesaat lalu (Jumat, 10/6).

Ditambahkan Wakil Rektor Universitas Azzahra ini, SBY harus berani memecat menteri-menteri yang selama ini dinilai mengganggu dan menghambat tujuan kepemimpinanya, untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat, seperti yang didengung-dengungkannya selama ini.

SBY, katanya, tak boleh ragu dan pandang bulu. Dia harus berani memecat menteri, sekalipun menteri tersebut rangkap jabatan sebagai ketua umum partai dan berasal dari partai pendukung dengan pertimbangan untuk kepentingan yang lebih besar.

"Khusus untuk menteri yang merangkap menjadi ketua umum partai, atau rekomendasi partai politik, jika tidak efektif dan kinerjanya tidak maksimal, presiden harus berani mengganti walaupun ada berkaitan dengan koalisi politik," katanya.

Sebelumnya diberitakan, guru besar Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI), Prof Dr Iberamsjah, meminta SBY menerjemahkan pidato yang terkesan normatif yang disampaikannya kemarin itu ke dalam pemerintahan yang tengah dikendalikannya. "SBY harus membuat langkah-langkah yang benar-benar nyata," katanya saat dihubungi Rakyat Merdeka Online, sesaat lalu (Kamis, 9/6).

Langkah apa yang harus dilakukan SBY? Iberamsjah sendiri memberi sinyal agar tujuan kepemimpinan SBY bisa dicapai, maka SBY mesti mengocok ulang kabinetnya. Agar tujuan negara bisa tercapai maka SBY harus membuat kabinet yang benar-benar zaken cabinet (kabinet ahli), bukan kabinet campur aduk hasil dari tawar menawar politik. "Kalau memang itu (reshuffle) yang mau dilakukan langsung dikerjakan. Jangan hanya bicara. Seperti Pak Harto, langsung eksekusi," tutupnya. [dem]



Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Harga Emas Antam Hari Ini Kembali Pecah Rekor

Selasa, 13 Januari 2026 | 10:12

Kritik Pandji Tak Perlu Berujung Saling Lapor

Selasa, 13 Januari 2026 | 10:05

AHY Gaungkan Persatuan Nasional di Perayaan Natal Demokrat

Selasa, 13 Januari 2026 | 10:02

Iran Effect Terus Dongkrak Harga Minyak

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:59

IHSG Dibuka Menguat, Rupiah Melemah ke Rp16.872 per Dolar AS

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:42

KBRI Beijing Ajak WNI Pererat Solidaritas di Perayaan Nataru

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:38

Belajar dari Sejarah, Pilkada via DPRD Rawan Picu Konflik Sosial

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:31

Perlu Tindakan Tegas atas Konten Porno di Grok dan WhatsApp

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:30

Konflik Terbuka Powell dan Trump: Independensi The Fed dalam Ancaman

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:19

OTT Pegawai Pajak Momentum Perkuat Integritas Aparatur

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:16

Selengkapnya