Berita

Publika

Kelola Wilayah Perbatasan sebagai Serambi Depan Bangsa

KAMIS, 02 JUNI 2011 | 14:31 WIB

INDONESIA adalah sebuah negara kepulauan yang terdiri dari 17.504 pulau, dengan
panjang pantai 81 ribu kilometer. Memiliki wilayah daratan seluas 1,9 juta kilometer persegi. Luas perairannya mencapai 5,8 juta kilometer persegi, dan terdapat 92 pulau-pulau kecil terluar serta memiliki penduduk sekitar 230 juta jiwa. Data itu menyadarkan kita, bahwa ternyata wilayah Indonesia itu luas sekali.
 
Dengan luas wilayah itu, tentu masih banyak persoalan perbatasan dengan negara  tetangga yang membutuhkan pemikiran lebih keras. Hal ini dikemukakan Menteri  Pertahanan RI Prof. Dr. Purnomo Yusgiantoro beberapa waktu lalu dalam sebuah seminar perbatasan. Keamanan wilayah perbatasan sendiri merupakan barometer penting bagi kemampuan suatu negara mempertahankan kedaulatan dalam wilayah teritorialnya. Dalam batas kedaulatan territorial inilah negara dapat menjamin hak atas pemanfaatan sumber daya dan kepastian hukum bagi masyarakat yang hidup di dalamnya.
 
Pengelolaan perbatasan dan pembangunan kawasan perbatasan tentunya memerlukan

Pengelolaan perbatasan dan pembangunan kawasan perbatasan tentunya memerlukan
komitmen kuat berbagai pihak, dengan didukung political will yang konkret dalam
berbagai bentuk kebijakan pemerintah, termasuk perubahan-perubahan regulasi yang
diperlukan dan kekhususan yang perlu diperhatikan.Sebaik apapun desain dan
rencana yang dibuat, akan sangat bergantung pada bagaimana kemauan dan kemampuan untuk melaksanakannya.
 
Oleh karena itu, pemerintah hendaknya menjadi pelopor dalam mengelola wilayah perbatasan, Sebab, bagaimanapun juga wilayah ini bukan menjadi serambi belakang  rumah, namun sudah merupakan serambi depan yang harus dikelola sedemikian rupa
agar terlihat baik dan asri. Sebuah rumah akan banyak dilihat orang apabila
serambi depannya tampak baik.
 
I Made Adiyaksa
Jalan Wira Bhakti VI Jatiwaringin
Jakarta Timur
antiwati2002@yahoo.com 

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Disinggung Kenaikan LPG Nonsubsidi, Bahlil Malah Berkelit soal LPG 3 Kg

Senin, 20 April 2026 | 22:11

KPK Serahkan Rampasan Puput Tantriana Rp3,52 Miliar ke Lemhannas

Senin, 20 April 2026 | 22:06

DPR Cuma Butuh Sehari Rampungkan 409 Daftar Masalah RUU PPRT

Senin, 20 April 2026 | 22:01

Berikut 12 Poin Strategis RUU PPRT yang Dibahas Baleg DPR

Senin, 20 April 2026 | 21:54

Dipimpin Dasco, RUU PPRT Segera Dibawa ke Paripurna

Senin, 20 April 2026 | 21:52

Pemkot Tangerang Jaga Transparansi Lewat Penyerahan LKPD Unaudited 2025

Senin, 20 April 2026 | 21:34

Menkes Sebut Penanganan Campak Tidak Perlu Lockdown, Ini Penjelasannya

Senin, 20 April 2026 | 21:14

Kunjungi IKN, Ketua MPR: Proses Pembangunan Begitu Cepat

Senin, 20 April 2026 | 21:05

IPB Hanya Skorsing 16 Mahasiswa Pelaku Kekerasan Seksual

Senin, 20 April 2026 | 20:41

Bisnis Tambang Sarat Risiko, Asuransi Diminta Perkuat Kompetensi

Senin, 20 April 2026 | 20:39

Selengkapnya