RMOL. Bukti-bukti keanehan dalam menentukan daerah yang menerima dana penyesuaian infrastruktur daerah (DPID) memang ada.
Anggota DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Wa Ode Nurhayati memastikan adanya data-data tersebut. Wa Ode pun siap menghadapi tuduhan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Melchias Marcus Mekeng, yang menyatakan bahwa dirinya sering ketemu dengan beberapa kepala daerah.
"Kalau ada oknum-oknum yang katanya melapor dan merasa saya rugikan, silakan tempuh prosedur-proseddur yang legal dan transparan. Saya siap bertanggungjawab. Ini negara hukum. Kita ini pejabat negara yang taat prosedur dan taat hukum," kata Wa Ode.
Berikut kutipan wawancara Rakyat Merdeka Online dengan Wa Ode Nurhayati.
Apakah Anda memiliki bukti ada mafia anggaran di DPR?Seperti sebelum-sebelumnya yang sudah saya sampaikan, soal mafia anggaran atau anggota DPR jadi mafia anggaran saya tidak pernah tahu. Tapi khusus kasus dana penyesuaian infrastruktur daerah (DPID) ada ketimpangan yang saya rasakan.
Apa ketimpangan yang dimaksud?Dalam rapat tanggal 6-11 Oktober 2010 oleh Badan Anggaran (Banggar) DPR dan pemerintah, kita menyepakati sistem dan rambu-rambu yang di dalamnya ada kapasitas fiskal daerah dan kriteria daerah tertinggal. Disepakati juga pengalokasian tanpa sektor. Dana DPID ini hanya boleh digunakan untuk sektor dana alokasi umum (DAK). Sampai di situ rapat terakhir menyerahkan kepada pemerintah untuk pengalokasian. Finalnya pemerintah membuat simulasi hasil yang disertai nama-nama daerah, lengkap dengan besarannya yang sangat sesuai dengan sistem yang disepakati dalam rapat banggar. Setelah itu tidak ada lagi rapat sampai terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 25/PM.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi DPID tahun anggaran 2011 yang ditandatangani Menteri Keuangan. Dari PMK ini, kurang lebih ada 120 daerah yang telah pernah ada dalam simulasi, tiba-tiba hilang.
Mekanisme yang benar memang seperti apa?Kalau memang 120 daerah ini tidak mendapat DPID, harus hilang, artinya harus digelar rapat kembali untuk merubah sistem yang sudah disepakati sebelumnya.
Apakah Anda memiliki data-data daerah yang tidak mendapat DPID?
Data-data saya lengkap menyangkut DPID.
Apakah selama ini rapat Banggar selalu tertutup?
Rapat Banggar selalu transparan dan taat azas. Khusus DPID yang mengagetkan hasilnya, sebagaimana saya sampaikan tadi.
Melkias Mekeng mengatakan Anda emosional karena daerah pemilihan Anda tidak mendapat DPID?Soal pernyataan Pak Mekeng yang lebih pada personal, saya ingin dengan santun menyampaikan bahwa bicara bangsa dan rakyat itu mencakup dari Sabang sampai Merauke sesuai dengan pengetahuan kita masing-masing tentang kondisi daerah. Dan yang tidak menerima DPID itu bukan hanya berasal dari dapil saya tapi misalnya di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur yang semestinya mendapat alokasi DPID sebesar Rp 40,607 miliar juga dihilangkan. Kemudian, Bangka Belitung yang harusnya mendapat Rp 31 miliar tiba-tiba hilang sama sekali. Begitu juga dengan di Papua.
Katan Melkias Mekeng, Anda juga sering bertemu dengan beberapa kepala daerah?
Kita bebas mengaktualisasikan dan menyampaikan pesan-pesan moral tentang aspirasi rakyat dari daerah-daerah tanpa terkecuali. Ini tidak kemudian menggiring kita menjadi mafia, kecuali benar-benar dilakukan di luar sistem. Saya dalam hal ini tidak pernah bicara personal. Kalau ada oknum-oknum yang katanya melapor dan merasa saya rugikan, silakan tempuh prosedur-proseddur yang legal dan transparan. Saya siap bertanggungjawab. Ini negara hukum. Kita ini pejabat negara yang taat prosedur dan taat hukum.
Terakhir, apa yang ingin Anda sampaikan terkait DPID ini?
Saya tidak sekedar menggugat hak-hak daerah, tapi lebih pada sistem yang dirubah. Saya juga bukan pejuang daerah-daerah. Saya wakil rakyat, pejabat negara yang di usia 29 tahun ini mencoba konsisten pada agenda pemerataan pembangunan dan agenda rakyat yang didengung-dengungkan pemerintah.
[yan]
