TNI telah cukup lama menanggung beban pencitraan negatif masa lampau terkait isu pelanggaran HAM, terutama pada era orde baru. Akibat tuduhan pelanggaran HAM dan pencitraan yang buruk tersebut, prajurit TNI terkesan gamang dalam melaksanakan tugas di wilayah rawan konflik, karena tidak ingin bersinggungan dengan permasalahan HAM. Bahkan TNI sempat menjadi bulan-bulanan LSM dan para aktivis penggiat HAM.
Akibat tuduhan pelanggaran HAM tersebut, citra TNI tercoreng. Padahal keberadaan TNI di daerah rawan konflik Papua selama ini begitu besar, khususnya dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat dari teror kelompok separatis sekaligus membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Walaupun bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh oknum prajurit tersebut sangat kecil, dibanding peran besar yang telah dilakukan TNI di Papua, tentu hal ini tidak boleh dibiarkan. Karena tugas berat yang diemban dan kontribusi TNI yang begitu besar dapat tertutup oleh tindakan tak terpuji segelintir oknum prajurit.
Disisi lain, kita patut menyampaikan apresiasi atas sikap proaktif dan responsif TNI untuk segera melakukan proses hukum terhadap anggotanya yang melakukan pelanggaran di pengadilan militer. Penegakan hukum ini sangat penting, karena tidak tuntasnya kasus pelanggaran tersebut dapat berimbas pada lemahnya posisi politik Indonesia dalam pergaulan internasional, mengingat kasus pelanggaran HAM senantiasa menjadi sorotan masyarakat internasional. Bahkan bisa jadi, Negara asing akan menuduh Indonesia tidak mendukung penegakan HAM.
Oleh sebab itu, penanganan kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM harus dituntaskan secara transparan dan akuntabel, tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Disisi lain, kita juga berharap agar isu HAM jangan sampai mengakibatkan lunturnya solidaritas dan hilangnya apresiasi terhadap kepentingan nasional. TNI harus terus berbenah, untuk menjadi institusi yang profesional dalam setiap pelaksanaan tugas. HAM bukanlah suatu momok yang harus ditakuti, tetapi untuk dilaksanakan dan ditegakkan.
Kita juga berharap pengusutan terjadinya dugaan pelanggaran HAM tidak hanya dialamatkan kepada Institusi TNI, tetapi juga kepada semua elemen termasuk kelompok separatis. Mengingat selama ini kelompok separatis Papua telah melakukan berbagai tindak kekerasan dan pembunuhan baik kepada masyarakat maupun aparat keamanan, yang luput dari perhatian Komnas HAM maupun aktivis para penggiat HAM. Komnas HAM dan LSM cenderung bungkam bila kekerasan dan pelanggaran HAM itu dilakukan oleh kelompok separatis.
Kita harus adil dan konsisten terhadap siapapun yang melanggar HAM untuk diusut dan diberikan sanksi yang tegas, tanpa pandang bulu. Kita juga perlu menyadari bahwa isu pelanggaran HAM sengaja diciptakan dan diinternasionalisasi oleh kelompok separatis Papua guna mencari simpati dan dukungan internasional bagi perjuangannya memisahkan diri dari NKRI. Oleh karena itu, semua pihak diharapkan tetap waspada terhadap upaya pihak-pihak tertentu yang ingin memperkeruh suasana di Papua dengan mengeksploitasi isu pelanggaran HAM.
Drs. Paiman
Jati Padang, Pasar Minggu
Jakarta Selatan
HP. 081343031***
