Berita

Muhammadiyah: Pemerintah Tak Tegas Sikapi NII

KAMIS, 05 MEI 2011 | 00:40 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

Entah mengapa pemerintah masih lambat dan belum mengambil tindakan tegas dalam menyikapi fenomena Negara Islam Indonesia.

Padahal, bukti berupa pengakuan para mantan anggota, para korban, dan juga hasil penelitian sudah ada dan cukup kuat untuk dijadikan sebagai pijakan pemerintah mengambil sikap tegas. Keterlembatan dan ketigaktegasan pemerintah ini sangat mengancam salah satu pilar negara Indonesia, yaitu NKRI.

Demikian disampaikan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Saleh P. Daulay, kepada Rakyat Merdeka Online, Rabu malam (4/5).

“Fenomena NII ini seakan-akan dibiarkan jadi polemik di tengah masyarakat. Akibatnya, persepsi masyarakat menjadi terpecah antara yang menganggap NII sesat dan yang menganggap NII tidak membawa masalah apa-apa. Sementara kalau kita kaji secara sederhana, dari sisi penamaan gerakan NII saja sudah menunjukkan adanya upaya pendirian negara di atas negara RI. Tentu ini merupakan suatu ancaman yg harus segera diberantas oleh aparat keamanan kita,” katanya.

Di lain pihak, isu gerakan NII telah juga mencoreng nama Islam. Gerakan ini seolah-seolah membenarkan bahwa warga muslim belum menerima sepenuhnya konsep negara kesatuan yang berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu, atas alasan apapun, gerakan ini tidak sepantasnya dibiarkan hidup di negeri ini.

“Tentu saja umat Islam dirugikan dengan keberadaan gerakan ini. Penilaian salah terhadap Islam tidak saja berasal dari dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri. Kalau pemerintah tidak bertindak tegas, saya yakin citra Indonesia sebagai negara demokratis terbesar di dunia bisa pudar secara perlahan-lahan. Demokrasi yg sedang kita bangun, tidak sepantasnya dicemari dengan isu-isu semacam ini,” katanya Saleh.

Di Indonesia, semua orang berhak melaksanakan ajaran agama sesuai dengan keyakinannya. Tetapi, kebebasan tersebut tidak beriringan dengan kebebasan mendirikan negara agama. Ideologi negara kita sudah final yaitu Pancasila. [guh]


Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

UPDATE

Menolak Kursi Bagi Penjaga Hutan

Senin, 16 November 2026 | 22:32

BNI Perluas Pembiayaan Ekosistem Perumahan Mendukung Program 3 Juta Rumah

Senin, 16 November 2026 | 22:22

Anak Buah Anwar Sadad Bungkam saat Digiring ke Mobil Tahanan KPK

Senin, 16 November 2026 | 22:10

PTPN IV PalmCo Hadir Dukung Pembangunan Asrama Santri di Aceh Selatan

Senin, 16 November 2026 | 22:08

KPEI-BEI Integrasikan Sistem Repo, Transaksi Perdana Capai Rp179 Miliar

Senin, 16 November 2026 | 21:45

Peradi Profesional Perkuat Kerja Sama dengan Yayasan Tarumanagara

Senin, 16 November 2026 | 21:38

Mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad Terima Suap Dana Hibah, Segini Besarnya

Senin, 16 November 2026 | 21:02

Transaksi DNDF KPEI Melonjak 202 Persen, Nilainya Tembus 7,41 Miliar Dolar AS

Senin, 16 November 2026 | 20:45

KAHMI Jateng Dorong Energi Terbarukan untuk Wujudkan Kedaulatan

Senin, 16 November 2026 | 20:39

Kapal Diperiksa, Truk Dibatasi: Nasib Logistik di Musim Nataru

Senin, 16 November 2026 | 20:28

Selengkapnya