Berita

Dunia

Inilah Lima Jurus Sakti yang Harus Dimainkan Eropa untuk Menghentikan Revolusi Afrika Utara

MINGGU, 17 APRIL 2011 | 23:07 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Sudah hampir setengah tahun api revolusi membakar Timur Tengah, khususnya kawasan Maghribi di utara benua Afrika. Masyarakat internasional semakin hari semakin khawatir konflik di kawasan itu, atau setidaknya dampak buruk yang dihasilkan dari kegagalan pemerintahan negara-negara di kawasan itu, akan menyebar dengan cepat ke kawasan lain.

Eropa yang hanya dipisahkan oleh jarak sepelemparan batu dari Maghribi, jelas merasa paling terancam. Beberapa waktu belakangan ini berbagai laporan dari sejumlah lembaga internasional menyebutkan bahwa instabilitas di kawasan itu telah dimanfaatkan oleh berbagai kelompok petualang untuk memperluas wilayah operasi mereka. Berbagai aktivitas terlarang mulai dari perdagangan manusia, perdagangan senjata, sampai penyelundupan obat-obatan terlarang meningkat tajam mengirimi konflik yang tak tertahankan ini. Begitu juga dengan aksi terorisme.

Dari lima negara Afrika Utara, hanya Kerajaan Maroko yang terbilang stabil. Gelombang revolusi, yang menghantam Tunisia, Mesir dan Libya juga Aljazair, tak bertiup ke arah Maroko.

Berbagai penyebab mengapa Maroko berhasil menghadapi gelombang revolusi telah sering dibahas. Antara lain, karena berbeda dengan empat negara lain di kawasan itu, Maroko jauh-jauh hari telah memberikan ruang yang cukup luas bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi lewat saluran-saluran demokratis yang ada.

Menurut Association for International Affairs (AIA), sebuah NGO yang bermarkas di Praha, Republik Czech, Uni Eropa harus ikut memikirkan bagaimana caranya agar api revolusi di Maghribi dapat segera dipadamkan sehingga tak mengancam keseluruhan Eropa. Dalam kertas kerja berjudul “The Changing Security Situation in the Maghreb” yang dihasilkan empat peneliti AIA, yakni Daniel Novotný, Abdessamad Belhaj, Marek Čejka, Alice Savovová, disebutkan bahwa setidaknya ada lima hal yang dapat dilakukan Uni Eropa.

Pertama, Uni Eropa harus mendukung proses demokratisasi dan melindungi warga di negara-negara di kawasan itu yang sedang dilanda badai politik. Kedua, masyarakat Eropa juga diminta untuk memberikan perhatian ekstra pada isu keamanan manusia. Ketiga, di atas semua itu, Uni Eropa harus mempromosikan pemberdayaan masyarakat Maghribi. Bagi kalangan pemuda Maghribi, persoalan mengenai manusia dan kemanusiaan merupakan prioritas yang tidak bisa ditawar lagi. Selain itu, pemuda Maghribi juga menganggap bahwa demokrasi berasosiasi dengan kebebasan dan keadilan.

Hal keempat yang harus dilakukan masyarakat Eropa untuk menghentikan konflik di kawasan Timur Tengah dan Maghribi adalah dengan melakukan intervensi yang melibatkan pendekatan tradisional seperti intelijen dan kebijakan luar negeri, serta di sisi lain demokratisasi, pembangunan dan proses keamanan dari bawah.

Terakhir, menurut kertas kerja itu, masyarakat di kawasan Eropa Tengah dan Eropa Timur harus dilibatkan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai proses demokratisasi yang pernah terjadi sebelumnya di Eropa.

Kalangan pemerhati ekonomi dan politik Maghribi berpendapat bahwa gelombang demokrasi 1989 yang terjadi di Eropa Tengah dan Eropa Timur memiliki persamaan dengan gelombang demokrasi di Maghribi saat ini. Menurut AIF, Eropa Tengah dan Eropa Timur dapat menjadi model revolusi di negeri-negeri Arab, khususnya Maghribi. Selain itu, Maroko yang stabil pun dapat dijadikan model ideal bagi negara-negara di kawasan itu. [guh]


Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Pantura Jawa Penyumbang 23-27 Persen PDB Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:19

Dari Riau, Menteri LH Dorong Green Policing Go Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:18

Purbaya Jawab Santai Sambil 'Geal-Geol' Diisukan Ambruk dan Mau Dipecat

Senin, 04 Mei 2026 | 16:05

Maritim Indonesia di Persimpangan AI

Senin, 04 Mei 2026 | 15:34

BPJS Kesehatan Siap Bangun Kantor Layanan di IKN

Senin, 04 Mei 2026 | 15:32

Imigrasi Tangkap WNA Terlibat Prostitusi Online di Bali

Senin, 04 Mei 2026 | 15:27

Keberpihakan Prabowo ke Ojol Perkuat Keadilan Ekonomi

Senin, 04 Mei 2026 | 15:26

Ade Kunang dan Sang Ayah Didakwa Terima Suap Rp12,4 Miliar

Senin, 04 Mei 2026 | 15:17

Giant Sea Wall Pantura Digarap 20 Tahun, Libatkan Investor dan 23 Kementerian

Senin, 04 Mei 2026 | 14:50

OPEC+ Umumkan Kenaikan Produksi Setelah Ditinggal UEA

Senin, 04 Mei 2026 | 14:45

Selengkapnya