Berita

ilustrasi/ist

Publika

Pernyataan SBY soal TKI Cuma Omdo

KAMIS, 14 APRIL 2011 | 21:04 WIB

PERNYATAAN Presiden Susilo Bambang Yudoyono, yang disampaikan saat membuka Temu Konsultasi LKS Tripartit Nasional, di Istana Negara, Rabu (13/4), terkesan hanya omong doang alias omdo.

Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, seperti yang dilansir dalam situs Presiden RI bahwa  “mengajak semua elemen masyarakat untuk bertekad mengurangi dan meniadakan pengiriman tenaga kerja untuk sektor rumah tangga, dan mengutamakan tenaga kerja berketerampilan serta tekad presiden untuk menyediakan lapangan pekerjaan yang layak di dalam negeri”, sangat bertentangan dengan prinsip kebijakan-kebijakan yang dibuatnya sendiri dalam usahanya memperbaiki iklim investasi di Indonesia.  

Apa persoalannya sampai kemudian pernyataan Presiden itu terkesan omdo?


Dengan Inpres No 03/2006 Tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi, Presiden sebenarnya sudah jelas meneguhkan bahwa salah satu sektor untuk menopang perbaikan iklim investasi adalah sektor pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Luar Negeri. Lalu kebijakan ini diperkuat melalui kebijakan pelaksanaannya, yakni Inpres No 06/2006 Tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan TKI.

Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudoyono yang ingin mengurangi pengiriman tenaga kerja ke luar negeri jadinya hanya sebagai pemanis belaka, karena pada hakekatnya selama kebijakan-kebijakan yang di buat tidak berpihak kepada rakyat Indonesia, meskipun mengatasnamakan perlindungan dan kesejahteraan rakyat, seperti halnya perampasan tanah pada kaum tani, pemberangusan serikat buruh dan juga penerapan sistem kerja kontrak outsourching, maka 'migrasi terpaksa' dari Indonesia ke luar negeri tidak dapat dicegah. Bahkan akan semakin meningkat jika orientasi kebijakan terus diarahkan pada Perdangangan Manusia seperti yang disebut-sebut dalam UUPPTKILN No 39/2004!

Kami dari Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia, menuntut agar Pemerintahan di bawah kepemimpinan SBY-Budiono segera memberikan perlindungan sejati yang dibutuhkan oleh buruh migran kita.

Retno Dewi
Ketua Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia (ATKI) 

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

UPDATE

Laksma TNI Salim Usul Konsep Hybrid Maritime Security dalam Forum CADTE di China

Minggu, 12 Juli 2026 | 00:01

Pengurus Dekranas Diminta Fokus Bina Kualitas Perajin buat Tembus Pasar Global

Sabtu, 11 Juli 2026 | 23:47

Kitab KH Zulfa Mustofa jadi Inspirasi Lanjutkan Tradisi Keilmuan Ulama

Sabtu, 11 Juli 2026 | 23:22

Kasus Korupsi Batu Bara Jangan Cuma Berhenti di Febrie Adriansyah!

Sabtu, 11 Juli 2026 | 22:55

Polri Bareng Jurnalis Trunojoyo Gelar Padel Bhayangkara Cup 2026

Sabtu, 11 Juli 2026 | 22:45

Universitas Bakrie Ajak Pelajar Tingkatkan Kemampuan Komunikasi Digital

Sabtu, 11 Juli 2026 | 22:31

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Purbaya Terbitkan Aturan Baru, Permudah Impor Senjata hingga Bahan Baku Industri Pertahanan

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:42

Kasus Blackout Tanggung Jawab Kementerian ESDM

Sabtu, 11 Juli 2026 | 20:51

Ini Alasan Polri Limpahkan Berkas Perkara Kasus Febrie Adriansyah ke Kejagung

Sabtu, 11 Juli 2026 | 20:20

Selengkapnya