RMOL. Delegitimasi sedang berlangsung terhadap pemerintahan Presiden SBY di periode kedua pemerintahannya. Delegitimasi bukan saja datang dari dalam negeri tapi juga dari luar negeri.
"Situasinya berubah. Kalau dulunya pemerintah andalkan dukungan internasional tapi kritik dari AS dan Australia itu cerminkan perubahan konstelasi," ujar pengamat politik, Yudi Latief, kepada Rakyat Merdeka Online, tadi malam di Cipete, Jakarta Selatan (Sabtu, 9/4).
Pendapat Yudi itu melihat fakta bahwa akhir-akhir ini SBY telah menjadi target sasaran kritik pers internasional dan secara khusus Kongres Amerika Serikat. Di dalam negeri, SBY pun tak lepas dari turunnya kepercayaan rakyat yang drastis karena penuntasan kasus-kasus korupsi besar yang setengah hati dan persoalan kepemimpinan yang tidak efektif.
"Masa bulan madu SBY dengan internasional bisa dikatakan selesai, dikarenakan lebih pada pelanggaran HAM secara khusus pelarangan Ahmadiyah dan korupsi yang dipermainkan," jelasnya.
Kalau sudah begitu, SBY tinggal andalkan kekuatan dalam mendistribusikan "nutrisi" atau kue kekuasaan ke Parpol-Parpol koalisi pemerintah.
"Tapi sayangnya dukungan formal dari partai itu atas dasar pragmatisme saja. Ujungnya partai yang pragmatis pasti tinggalkan SBY kalau sudah benar-benar terjepit," katanya lagi.
Kasus pembangunan gedung baru DPR bisa menjadi ukuran dari media massa bagaimana sikap partai politik kita tidak memiliki sikap yang konsisten.
[ald]
