BELUM selesai publik dikejutkan dengan RUU Tipikor dan Intelijen yang banyak menuai kritik, DPR kini mulai berulah lagi dengan keinginan membangun gedung DPR yang anggarannya 1,138 T. Sebuah anggaran yang fantastis ditengah himpitan ekonomi yang dirasakan oleh rakyat dan semakin berkurangnya kepercayaan publik terhadap kinerja DPR.
Pembangunan gedung baru sebenarnya pernah diusulkan oleh DPR periode 2004-2009 dengan desain huruf U terbalik mirip dengan gedung Parlemen Chile namun usul itu ditolak tapi ternyata usul itu tidak hanya sebatas usulan yang lenyap ditelan waktu. DPR periode 2009-2014 mengusulkan kembali renovasi gedung parlemen dan hingga saat ini usulan itu sudah masuk BURT DPR dan tidak bisa diubah. Atas dasar ini alasan anggota DPR tetap ngotot untuk merealisasikannya. Ini adalah alasan konyol, jangankan hanya masuk di BURT DPR, presiden yang terpilih saja bisa di impeachment ketika rakyat menghendaki karena hukum tertinggi adalah keinginan rakyat.
Berbagai kritikan yang dilontarkan oleh publik terkait dengan keinginan DPR untuk menambah luas gedung dewan ternyata tidak mampu membuat DPR menjadi tersentuh hatinya dan mengurungkan niat mereka. Mereka tetap bersikeras untuk membangun gedung baru karena diproyek mercu suar itulah tersimpan proyek-proyek besar bagi anggota DPR yang tentunya akan semakin mempertebal pundi-pundi harta mereka.
Semestinya pimpinan parpol harus membatalkan rencana pembangunan gedung itu jika mereka masih menganggap bahwa parpol adalah representasi publik sehingga logika pembangunan gedung parlemen harusnya terjadi kesesuaian antara logika rakyat dan logika elit politik.
Berbagai alasan dikemukakan oleh anggota DPR untuk memberikan legitimasi atas keputusan yang mereka ambil mulai dari gedung yang sudah melebihi kapasitas hingga penyediaan fasilitas untuk menunjang kinerja DPR namun berbagai alasan yang dikemukakan oleh anggota DPR itu semakin memberikan kesan bahwa mereka hanya mementingkan diri sendiri dan tidak memikirkan apa yang diinginkan oleh konstituen, sehingga wajar saja jika publik menilai kinerja DPR memang buruk.
Pembangunan gedung yang mewah dengan segala fasilitas tersedia sepertinya tidak akan membantu meningkatkan kinerja DPR, terbukti dengan berbagai target yang tidak terpenuhi seperti prolegnas ditahun 2010 dari 70 RUU yang diprioritaskan hanya 11 yang menjadi UU sehingga penyediaan fasilitas yang memadai akan justru malah akan membuat anggota DPR malas dan enggan memikirkan kepentingan rakyat.
Sah-sah saja anggota DPR beralasan bahwa pembangunan gedung DPR akan meningkatkan kinerja DPR tapi apakah alasan itu cukup logis dan dapat diterima oleh semua kalangan baik rkyat maupun elit politik, sepertinya logika manapun tidak akan membenarkan alasan demikian itu sebab ditengah gegap gempita rencana pembangunan gedung DPR ada sekian ribu rumah yang tidak layak huni dan ada sekian ratus ribu anak yang tidak bisa bersekolah karena terbentur biaya. Lantas masih mereka wakil rakyat ketika kepentingan rakyat tak terwakili oleh mereka?
Pembangunan gedung DPR hanya akan semakin menyakiti hati rakyat terutama rakyat yang hidupnya dibawah garis kemiskinan sebab mereka akan dipertontonkan dengan sikap DPR yang ada di dalam gedung parlemen megah namun hanya disisi dengan sikap memalukan, sikap-sikap yang tidak patut dilakukan oleh anggota dewan yang terhormat.
Tidak dapat dibantah bahwa rakyat masih banyak yang hidup dibawah garis kemiskinan, seharusnya anggota DPR lebih memprioritaskan peningkatan taraf hidup rakyat sebab rakyat juga berhak memperoleh penghidupan yang layak dan hal ini telah dijamin oleh konstitusi. Lantas apa yang perlu dibanggakan dengan gedung parlemen yang megah namun disekelilingnya berdiri gubuk-gubuk reot milik rakyat yang sewaktu-waktu terancam digusur.
Keberadaan gubuk-gubuk liar yang berdiri disepanjang rel kereta api atau yang berdiri dipinggiran kota-kota besar seharusnya mampu memberikan gambaran mana yang harus dutamakan dan dikesampingkan. Gubuk-gubuk liar sebenarnya adalah potret nyata bahwa masih banyak orang miskin di negeri ini namun celakanya DPR tidak melihat itu sebagai pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang tepat sehingga wajar saja jika pembangunan gedung parlemen tetap akan dilanjutkan.
Pada dasarnya pembangunan gedung DPR dengan segala macam fasilitas penunjang sah saja dilakukan asal dilakukan pada saat yang tepat, saat dimana elit politik mempunyai integritas tinggi, dipercaya oleh publik serta, kinerja bagus serta benar-benar mewakili dan menanpung aspirasi rakyat.
Persoalan utama pada pembangunan gedung parlemen sebenarnya terletak pada waktu pembangunannya yang tidak pas. Jika saja pembanguan itu dilakukan pada saat yang tepat, maka berapapun anggaran yang digunakan tidak akan bermasalah namun sayangnya hingga kini semua itu hanya sebatas harapan.
Kebanggaan apa yang akan dipertontonkan oleh anggota DPR dengan gedung megah, apakah masyarakat dunia kemudian akan menilai bahwa indonesia adalah negara makmur karena memiliki gedung parlemen yang megah. Sepertinya hal itu terlalu naif, ditengah rakyat yang masih banyak dilanda busung lapar, tidak bersekolah dan akses kesehatan yang sulit.
Memang benar bahwa tidak semua anggota DPR menyetujui keputusan tersebut, masih ada setidaknya 5 orang yang tidak menyepakatinya. Dari merekalah kita berharap DPR dapat merubah keputusan itu. Semoga mereka dapat memeperjuangkan kepentingan rakyat, semoga saja penolakan mereka bukan dalam rangka memperbaiki citra yang selama ini disematkan dipundak mereka sebagai orang yang tidak amanah dan demi kepentingan partainya saja agar memperoleh massa di pemilu selanjutnya. Jika tujuan meraka dalam rangka mendongkrak suara dipemilu 2014 maka menyedihkannya rakyat yang selalu saja menjadi obyek penindasan.
Ilmal Yaqin
Magister Ilmu Hukum UGM
0856492563**
