Berita

presiden SBY/ist

Demokrat: Ada Yang Bermimpi Memecah SBY-Boediono

SELASA, 05 APRIL 2011 | 19:17 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL. Pemerintahan SBY-Boediono semakin disoroti berbagai pihak baik di dalam maupun luar negeri. Tapi, selama ini terkesan hanya Presiden SBY yang terancam popularitasnya, karena sendirian menghadapi rentetan kritik pedas itu.

Isu kerenggangan antara Presiden dan Wakilnya, Boediono, pun merebak. Informasi yang diterima dari kalangan dalam mengatakan bahwa kerenggangan itu ditandai juga dengan pemberian kewenangan yang lebih untuk Menteri Koordinasi Perekonomian Hatta Rajasa, dan sebaliknya, membatasi ruang gerak Wakil Presiden Boediono.

Menurut Sekretaris Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Amir Syamsuddin, kabar itu adalah spekulasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan, ia mencium niat jahat yang ingin memecah kesatuan antara SBY dan Boediono. Hanya saja, usaha itu terus gagal dari waktu ke waktu.


"Saya bantah itu. SBY sangat menjaga koordinasi dan kekompakan dari timnya. SBY- Boediono itu masing-masing sudah punya posisi dan yang jelas," ujar Amir saat dihubungi sesaat lalu (Selasa, 5/4).

Ia mengatakan isu "belah bambu" terhadap pemerintah punya maksud tertentu dan ia menganggapnya sebagai khayalan semata.

"Kalau sampai ada hal seperti itu, khayalan seperti itu, pasti mereka yang ingin memecah SBY-Boediono sedang bermimpi. Tidak mungkin terjadi," tegasnya.
 
Mantan Sekjen Partai Demokrat ini juga membantah kalau Boediono sempat dipertimbangkan ulang oleh SBY dalam pencalonannya sebagai Wakil Presiden pada Pilpres 2009. Kabar itu berkaitan dengan kebijakan bailout Bank Century yang terjadi pada 2008 dimana Boediono sebagai Gubernur BI menjadi penanggungjawab keputusan kontroversial tersebut.

"Saya yakin benar bahwa seorang Boediono itu kredibilitasnya sangat tinggi. Kalau ada orang yang mencoba mengecilkan peran dan integritas Beliau, justru orang itu yang patut dipertanyakan," tuturnya.[ald]

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

UPDATE

Sandy Rio Kuahaty Nakhodai GAMKI Jakut 2026-2029

Selasa, 13 Oktober 2026 | 18:26

Bawaslu Dorong Transformasi Digital dari Administrasi ke Pengawasan Berbasis Risiko

Selasa, 13 Oktober 2026 | 18:23

Kementerian HAM Perluas Akses Pendidikan Tak Hanya untuk ASN

Selasa, 13 Oktober 2026 | 18:14

Reformasi Kelistrikan Penting untuk Capai Ekonomi 8 Persen

Selasa, 13 Oktober 2026 | 18:01

Menkop Kukuhkan Yudi Azis sebagai Rektor IKOPIN Periode 2026–2031

Selasa, 13 Oktober 2026 | 17:44

Bahas Keamanan hingga Lapangan Kerja

Selasa, 13 Oktober 2026 | 17:42

Meracik Horor Komedi di Film Ghosthing, Ini Pandangan Peter Surya Wijaya

Selasa, 13 Oktober 2026 | 17:41

Tanggapi Survei Celios, Gibran Janji Kerja Lebih Baik

Selasa, 13 Oktober 2026 | 17:35

Mantan Pj Gubernur Sulsel Bantah Cawe-cawe Pengadaan Bibit Nanas

Selasa, 13 Oktober 2026 | 17:31

APBD DKI 2027 Diusulkan Rp82,89 Triliun, Naik 4,18 Persen

Selasa, 13 Oktober 2026 | 17:20

Selengkapnya