Berita

ketua dpr marzuki alie

Kali Ini, Ruhut Sitompul Bela Marzuki Alie dan Hardik Para Penjual Nama Rakyat

SENIN, 04 APRIL 2011 | 10:06 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL. Dulu Ruhut Sitompul bersikap kritis terhadap pernyataan Ketua DPR Marzuki Alie soal bencana tsunami di Mentawai. Marzuki saat itu menyatakan, siapa pun yang takut kena ombak jangan tinggal di pinggir pantai. Ruhut mengritik pernyataan rekannya di Partai Demokrat itu, bahkan meminta partainya untuk mempertimbangkan pencopotan Marzuki dari jabatan Ketua DPR.

Belakangan ini, Marzuki Alie kembali melontarkan pernyataan kontroversial terkait pembangunan Gedung DPR. Ucapan Marzuki untuk merespons wacana penggunaan metode survei untuk mengetahui aspirasi rakyat sebenarnya tentang rencana pembangunan bernilai trilunan rupiah itu.    

"Ini cuma orang-orang yang elite yang paham dan bisa membahas ini, rakyat biasa enggak bisa dibawa. Kalau rakyat biasa dibawa memikirkan bagaimana perbaikan sistem, bagaimana perbaikan organisasi, bagaimana perbaikan infrastrukur, rakyat bisa pusing pikirannya,” ujar Marzuki Alie di gedung DPR, Jakarta, Jumat (1/4).


Kontan, pernyataan Marzuki itu ditanggapi hangat oleh publik. Ada yang mengatakan, Marzuki Alie tidak pantas menjadi ketua wakil rakyat karena sering tidak menghargai rakyat yang diwakilinya.

Bagaimana tanggapan Jurubicara Partai Demokrat sekaligus Anggota Komisi III, Ruhut Sitompul?


Dalam konteks ini, Ruhut membela Marzuki.

"Kalau soal bencana Mentawai itu lain, saya kritis karena pernyataan dia (Marzuki) itu diarahkan langsung ke rakyat. 'Siapa suruh tinggal di pinggir laut' itu kan pernyataan kepada rakyat. Tapi kalau sekarang, pernyataan dia (soal pembangunan gedung DPR) itu lain," ucap Ruhut kepada Rakyat Merdeka Online, sesaat lalu (Senin, 4/4).

Dimana letak perbedaannya? Bukankah pernyataan Marzuki terakhir ini juga mendapat protes keras dari rakyat?

"Rakyat yang mana yang disakiti? Jangan sebentar-sebentar atasnamakan rakyat," seru Ruhut.

Menurutnya, dalam konteks pembangunan Gedung DPR, pernyataan Marzuki itu lebih ditujukan kepada rekan-rekan partai politik lain yang hanya gila pencitraan.

"PAN dan fraksi lain yang sudah setuju, apalagi Gerindra disitu, ada Pius Lustrilanang di BURT. Kalau mereka tak setuju mereka katakan 'kita tanya dulu ke rakyat'. Itu tandanya dia lupa bahwa dia sebenarnya wakil rakyat," tegas eks advokat dan pemain sinteron ini.

Ruhut tambahkan, anggota DPR yang gila pencitraan itu hanya mewakili suara LSM yang selalu menjual nama rakyat.

"Saya Ruhut Sitompul, peraih suara terbanyak di Dapilnya, tidak pernah sebentar-sebentar atasnamakan rakyat. Edie Baskoro (Sekjen Partai Demokrat) peraih suara terbanyak di DPR, tidak pernah sebentar-sebentar cengeng atasnamakan rakyat," tukas Ruhut.[ald]

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Wall Street Keluar dari Tekanan, Nasdaq Melonjak 1,69 Persen

Jumat, 18 September 2026 | 08:14

Binar Emas Kembali Berkilau, Harga Melesat Lebih dari 2 Persen

Jumat, 18 September 2026 | 07:35

Bursa Eropa Menguat Tajam setelah Harga Minyak Turun

Jumat, 18 September 2026 | 07:02

UMKM Binaan Peratamina

Jumat, 18 September 2026 | 05:52

KPK Harus Hati-hati Buka Informasi Dugaan Korupsi Bea Cukai ke Publik

Jumat, 18 September 2026 | 05:25

PPN Kejawanan Diproyeksikan jadi Magnet Pertumbuhan Ekonomi Pesisir

Jumat, 18 September 2026 | 04:57

Momentum Memperkuat Akuntabilitas Belanja Negara

Jumat, 18 September 2026 | 04:25

Pembangunan di Papua Perlu Libatkan Kelembagaan Adat

Jumat, 18 September 2026 | 03:48

Perhutani Dorong Ekonomi Desa Lewat Penyaluran PUMK

Jumat, 18 September 2026 | 03:20

Mengawal Garibaldi

Jumat, 18 September 2026 | 02:55

Selengkapnya