Berita

Presiden SBY-Presiden Obama

AHMADIYAH

Ramadhan Pohan: Amerika Serikat Tidak Akan Bisa Dikte Presiden SBY

KAMIS, 31 MARET 2011 | 15:37 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak pernah tunduk pada kelompok fundamentalis dan ekstremis.

Hal itu ditegaskan Anggota Komisi I dari Fraksi Partai Demokrat, Ramadhan Pohan, saat diminta tanggapannya soal kritik dari luar negeri, khususnya Amerika Serikat, tentang kelemahan pemerintah menangani kasus-kasus kekerasan terhadap kebebasan berkeyakinan yang dilakukan kelompok garis keras.

Protes paling keras datang dari 27 Anggota Kongres Amerika Serikat yang menuntut pencabutan SKB 3 Menteri tentang Ahmadiyah dan Perda-Perda yang membekukan Ahmadiyah.


"Jangankan militan dan ekstremis. Amerika Serikat pun tak bisa dikte Presiden SBY," tegas Ramadhan kepada Rakyat Merdeka Online, Kamis (31/3).

Lalu mengapa bisa muncul kritik dunia internasional? Ramadhan yakin, ada agenda terselubung dari asing yang menunggangi isu HAM.

"Saya enam setengah tahun di sana (AS), jadi saya tahu kelakuan para Anggota Kongres AS itu. Suara mereka itu berdasar tekanan dari LSM-LSM," ungkapnya.

Tidak heran bila suara LSM-LSM internasional mengenai Indonesia, menurut Ramadhan, selalu menyimpan kepentingan lebih besar. Lagipula, AS sendiri memiliki kasus-kasus HAM yang lebih parah dari Indonesia. Ia menyontohkan kasus-kasus pelanggaran HAM di penjara Guantanamo milik AS. Lalu, serangan militer ke Irak dan terakhir ke Libya.

"Pernyataan saya kepada LSM-LSM dan Kongres AS, gajah di pelupuk mata tak kelihatan, kuman di seberang lautan kelihatan. Jangan sok tahu tentang HAM," ucapnya.

Dia juga menduga, para aktivis HAM internasional dan Kongres AS masih memandang Indonesia dalam kacamata era Orde Baru saat pelanggaran HAM masih jadi praktik negara.

"Lihatlah sekarang, pelanggaran HAM berat apa yang terjadi di Indonesia," gugatnya.[ald]

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

UPDATE

Sandy Rio Kuahaty Nakhodai GAMKI Jakut 2026-2029

Selasa, 13 Oktober 2026 | 18:26

Bawaslu Dorong Transformasi Digital dari Administrasi ke Pengawasan Berbasis Risiko

Selasa, 13 Oktober 2026 | 18:23

Kementerian HAM Perluas Akses Pendidikan Tak Hanya untuk ASN

Selasa, 13 Oktober 2026 | 18:14

Reformasi Kelistrikan Penting untuk Capai Ekonomi 8 Persen

Selasa, 13 Oktober 2026 | 18:01

Menkop Kukuhkan Yudi Azis sebagai Rektor IKOPIN Periode 2026–2031

Selasa, 13 Oktober 2026 | 17:44

Bahas Keamanan hingga Lapangan Kerja

Selasa, 13 Oktober 2026 | 17:42

Meracik Horor Komedi di Film Ghosthing, Ini Pandangan Peter Surya Wijaya

Selasa, 13 Oktober 2026 | 17:41

Tanggapi Survei Celios, Gibran Janji Kerja Lebih Baik

Selasa, 13 Oktober 2026 | 17:35

Mantan Pj Gubernur Sulsel Bantah Cawe-cawe Pengadaan Bibit Nanas

Selasa, 13 Oktober 2026 | 17:31

APBD DKI 2027 Diusulkan Rp82,89 Triliun, Naik 4,18 Persen

Selasa, 13 Oktober 2026 | 17:20

Selengkapnya