Berita

Presiden SBY-Presiden Obama

AHMADIYAH

Ramadhan Pohan: Amerika Serikat Tidak Akan Bisa Dikte Presiden SBY

KAMIS, 31 MARET 2011 | 15:37 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak pernah tunduk pada kelompok fundamentalis dan ekstremis.

Hal itu ditegaskan Anggota Komisi I dari Fraksi Partai Demokrat, Ramadhan Pohan, saat diminta tanggapannya soal kritik dari luar negeri, khususnya Amerika Serikat, tentang kelemahan pemerintah menangani kasus-kasus kekerasan terhadap kebebasan berkeyakinan yang dilakukan kelompok garis keras.

Protes paling keras datang dari 27 Anggota Kongres Amerika Serikat yang menuntut pencabutan SKB 3 Menteri tentang Ahmadiyah dan Perda-Perda yang membekukan Ahmadiyah.


"Jangankan militan dan ekstremis. Amerika Serikat pun tak bisa dikte Presiden SBY," tegas Ramadhan kepada Rakyat Merdeka Online, Kamis (31/3).

Lalu mengapa bisa muncul kritik dunia internasional? Ramadhan yakin, ada agenda terselubung dari asing yang menunggangi isu HAM.

"Saya enam setengah tahun di sana (AS), jadi saya tahu kelakuan para Anggota Kongres AS itu. Suara mereka itu berdasar tekanan dari LSM-LSM," ungkapnya.

Tidak heran bila suara LSM-LSM internasional mengenai Indonesia, menurut Ramadhan, selalu menyimpan kepentingan lebih besar. Lagipula, AS sendiri memiliki kasus-kasus HAM yang lebih parah dari Indonesia. Ia menyontohkan kasus-kasus pelanggaran HAM di penjara Guantanamo milik AS. Lalu, serangan militer ke Irak dan terakhir ke Libya.

"Pernyataan saya kepada LSM-LSM dan Kongres AS, gajah di pelupuk mata tak kelihatan, kuman di seberang lautan kelihatan. Jangan sok tahu tentang HAM," ucapnya.

Dia juga menduga, para aktivis HAM internasional dan Kongres AS masih memandang Indonesia dalam kacamata era Orde Baru saat pelanggaran HAM masih jadi praktik negara.

"Lihatlah sekarang, pelanggaran HAM berat apa yang terjadi di Indonesia," gugatnya.[ald]

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Wall Street Keluar dari Tekanan, Nasdaq Melonjak 1,69 Persen

Jumat, 18 September 2026 | 08:14

Binar Emas Kembali Berkilau, Harga Melesat Lebih dari 2 Persen

Jumat, 18 September 2026 | 07:35

Bursa Eropa Menguat Tajam setelah Harga Minyak Turun

Jumat, 18 September 2026 | 07:02

UMKM Binaan Peratamina

Jumat, 18 September 2026 | 05:52

KPK Harus Hati-hati Buka Informasi Dugaan Korupsi Bea Cukai ke Publik

Jumat, 18 September 2026 | 05:25

PPN Kejawanan Diproyeksikan jadi Magnet Pertumbuhan Ekonomi Pesisir

Jumat, 18 September 2026 | 04:57

Momentum Memperkuat Akuntabilitas Belanja Negara

Jumat, 18 September 2026 | 04:25

Pembangunan di Papua Perlu Libatkan Kelembagaan Adat

Jumat, 18 September 2026 | 03:48

Perhutani Dorong Ekonomi Desa Lewat Penyaluran PUMK

Jumat, 18 September 2026 | 03:20

Mengawal Garibaldi

Jumat, 18 September 2026 | 02:55

Selengkapnya