Berita

Demokrat Gagal Membentengi, Sulit Bayangkan SBY Bertahan Tiga Tahun Lagi

RABU, 30 MARET 2011 | 13:52 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL. Sulit sekali menggantungkan harapan perbaikan kesejahteraan rakyat pada pemerintahan SBY-Boediono. Bagaimana tidak? Di awal perjalanannya, duet SBY-Boediono sudah tersandung rentetan resistensi politik.

Ketegangan Istana-Senayan pertama kali awal Februari 2010 saat anggota Parlemen di Senayan "memainkan" kasus bailout Bank Centrury, yang melibatkan lingkaran dalam SBY, terutama Wapres Boediono dan Menteri Keuangan saat itu, Sri Mulyani. Sejak itu bermunculan berbagai kasus yang menggerus kepemimpinan SBY.

"Akibat jebolnya kasus Century, boleh dikata SBY menelan kekalahan 3-0. Pertama, Sri Mulyani terpental," ujar tokoh senior Partai Golkar, Zainal Bintang, kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Rabu, 30/3).


Kekalahan kedua ketika Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie, menjadi Ketua Harian Setgab Koalisi SBY-Boediono. Padahal Golkar tidak mendukung SBY-Boediono pada Pilpres 2009. "Yang ketiga, Boediono yang bercitra buruk akibat kasus Century, menjadi beban moral dan politik SBY," terangnya.

Sejak itu berbagai kasus bermunculan, baik hukum, sosial budaya dan ekonomi yang memojokkan Istana semakin kencang dimainkan Senayan. Tersebutlah kasus Cicak-Buaya, Gayus Tambunan, RUU Jogja, kekerasan kepada minoritas (Gereja dan Ahmadiyah) dan yang paling krusial adalah konflik internal Setgab akibat "pengkhianatan" Golkar dan PKS dalam kasus Pansus Anti Mafia Pajak.

"Timbunan kasus yang tidak tertangani oleh pemerintah sangat kompleks. Sulit membayangkan adakah kemampuan SBY untuk mengatasinya dalam tiga tahun ke depan", ucap Bintang.

Ditambah lagi, tudingan tokoh lintas agama yang menyatakan pemerintah melakukan kebohongan publik dan "serangan" pers Australia dengan mengutip data WikiLeaks. Menurut Bintang yang juga wartawan senior, solusi yang perlu dipertimbangkan SBY adalah segera melakukan rekonsiliasi nasional dengan semua stakeholder anak bangsa. SBY harus melepaskan diri dari citra pembela Partai Demokrat karena nilainya partisan.

"SBY perlu tegas menyatakan diri milik nasional, bukan milik Parpol tertentu yang gagal membentenginya," pungkas Bintang.[ald]

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Wall Street Keluar dari Tekanan, Nasdaq Melonjak 1,69 Persen

Jumat, 18 September 2026 | 08:14

Binar Emas Kembali Berkilau, Harga Melesat Lebih dari 2 Persen

Jumat, 18 September 2026 | 07:35

Bursa Eropa Menguat Tajam setelah Harga Minyak Turun

Jumat, 18 September 2026 | 07:02

UMKM Binaan Peratamina

Jumat, 18 September 2026 | 05:52

KPK Harus Hati-hati Buka Informasi Dugaan Korupsi Bea Cukai ke Publik

Jumat, 18 September 2026 | 05:25

PPN Kejawanan Diproyeksikan jadi Magnet Pertumbuhan Ekonomi Pesisir

Jumat, 18 September 2026 | 04:57

Momentum Memperkuat Akuntabilitas Belanja Negara

Jumat, 18 September 2026 | 04:25

Pembangunan di Papua Perlu Libatkan Kelembagaan Adat

Jumat, 18 September 2026 | 03:48

Perhutani Dorong Ekonomi Desa Lewat Penyaluran PUMK

Jumat, 18 September 2026 | 03:20

Mengawal Garibaldi

Jumat, 18 September 2026 | 02:55

Selengkapnya