Berita

Demokrat Gagal Membentengi, Sulit Bayangkan SBY Bertahan Tiga Tahun Lagi

RABU, 30 MARET 2011 | 13:52 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL. Sulit sekali menggantungkan harapan perbaikan kesejahteraan rakyat pada pemerintahan SBY-Boediono. Bagaimana tidak? Di awal perjalanannya, duet SBY-Boediono sudah tersandung rentetan resistensi politik.

Ketegangan Istana-Senayan pertama kali awal Februari 2010 saat anggota Parlemen di Senayan "memainkan" kasus bailout Bank Centrury, yang melibatkan lingkaran dalam SBY, terutama Wapres Boediono dan Menteri Keuangan saat itu, Sri Mulyani. Sejak itu bermunculan berbagai kasus yang menggerus kepemimpinan SBY.

"Akibat jebolnya kasus Century, boleh dikata SBY menelan kekalahan 3-0. Pertama, Sri Mulyani terpental," ujar tokoh senior Partai Golkar, Zainal Bintang, kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Rabu, 30/3).


Kekalahan kedua ketika Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie, menjadi Ketua Harian Setgab Koalisi SBY-Boediono. Padahal Golkar tidak mendukung SBY-Boediono pada Pilpres 2009. "Yang ketiga, Boediono yang bercitra buruk akibat kasus Century, menjadi beban moral dan politik SBY," terangnya.

Sejak itu berbagai kasus bermunculan, baik hukum, sosial budaya dan ekonomi yang memojokkan Istana semakin kencang dimainkan Senayan. Tersebutlah kasus Cicak-Buaya, Gayus Tambunan, RUU Jogja, kekerasan kepada minoritas (Gereja dan Ahmadiyah) dan yang paling krusial adalah konflik internal Setgab akibat "pengkhianatan" Golkar dan PKS dalam kasus Pansus Anti Mafia Pajak.

"Timbunan kasus yang tidak tertangani oleh pemerintah sangat kompleks. Sulit membayangkan adakah kemampuan SBY untuk mengatasinya dalam tiga tahun ke depan", ucap Bintang.

Ditambah lagi, tudingan tokoh lintas agama yang menyatakan pemerintah melakukan kebohongan publik dan "serangan" pers Australia dengan mengutip data WikiLeaks. Menurut Bintang yang juga wartawan senior, solusi yang perlu dipertimbangkan SBY adalah segera melakukan rekonsiliasi nasional dengan semua stakeholder anak bangsa. SBY harus melepaskan diri dari citra pembela Partai Demokrat karena nilainya partisan.

"SBY perlu tegas menyatakan diri milik nasional, bukan milik Parpol tertentu yang gagal membentenginya," pungkas Bintang.[ald]

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

UPDATE

Sandy Rio Kuahaty Nakhodai GAMKI Jakut 2026-2029

Selasa, 13 Oktober 2026 | 18:26

Bawaslu Dorong Transformasi Digital dari Administrasi ke Pengawasan Berbasis Risiko

Selasa, 13 Oktober 2026 | 18:23

Kementerian HAM Perluas Akses Pendidikan Tak Hanya untuk ASN

Selasa, 13 Oktober 2026 | 18:14

Reformasi Kelistrikan Penting untuk Capai Ekonomi 8 Persen

Selasa, 13 Oktober 2026 | 18:01

Menkop Kukuhkan Yudi Azis sebagai Rektor IKOPIN Periode 2026–2031

Selasa, 13 Oktober 2026 | 17:44

Bahas Keamanan hingga Lapangan Kerja

Selasa, 13 Oktober 2026 | 17:42

Meracik Horor Komedi di Film Ghosthing, Ini Pandangan Peter Surya Wijaya

Selasa, 13 Oktober 2026 | 17:41

Tanggapi Survei Celios, Gibran Janji Kerja Lebih Baik

Selasa, 13 Oktober 2026 | 17:35

Mantan Pj Gubernur Sulsel Bantah Cawe-cawe Pengadaan Bibit Nanas

Selasa, 13 Oktober 2026 | 17:31

APBD DKI 2027 Diusulkan Rp82,89 Triliun, Naik 4,18 Persen

Selasa, 13 Oktober 2026 | 17:20

Selengkapnya