Berita

ilustrasi hutan

TNI dan Kementerian Kehutanan Rehabilitasi Hutan Konservasi

SELASA, 29 MARET 2011 | 18:21 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL. Sikap serta cara umat manusia seringkali mengabaikan keseimbangan dan keselarasan ekosistem alam. Hal itu menyebabkan kerusakan hutan dan pencemaran lingkungan hidup.

Demikian disampaikan Aster Panglima TNI Mayjen TNI A.Y. Nasution usai penandatanganan Kesepakatan Kerjasama  antara Aster Panglima TNI dengan Dirjen Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Perhutanan Sosial (BPDASPS) dan Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Kementerian Kehutanan (Kemhut), di Gedung Manggala Wana Bhakti, Jakarta Selatan, Selasa (29/3).

Menurut Mayjen TNI Nasution, pemanfatan sumber daya alam yang berlebihan oleh manusia dan perilaku yang tidak bertanggung jawab telah menimbulkan dampak yang lebih luas terhadap kerusakan sumber kehidupan di bumi, sehingga mengakibatkan pemanasan global. Selain itu, ancaman seperti  kebakaran hutan dan lahan, baik yang disebabkan oleh faktor alam maupun oleh kegiatan manusia seperti pembukaan lahan perkebunan dan penggundulan hutan telah menimbulkan berbagai bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan pencemaran lingkungan.


“Kondisi tersebut  menimbulkan masalah sosial yang serius, dan bila tidak segera diatasi akan mengakibatkan kerugian besar serta berdampak negatif baik terhadap kelestarian hutan maupun pemberdayaan wilayah pertahanan. Karena itu, perlu mendapat perhatian dari semua komponen bangsa," tambah Aster Panglima TNI.  

Senada dengan Aster Panglima TNI, Dirjen BPDASPS Kemhut, Harry Santoso menilai bahwa program pembangunan sektor kehutanan khususnya di bidang rehabilitasi hutan di kawasan hutan konservasi dan perlindungan hutan yang bersinergi dengan optimalisasi peran TNI, merupakan salah satu bentuk pengabdian TNI dalam mendukung program pemerintah.

Kerjasama antara TNI dan Kementerian Kehutanan ini merupakan upaya strategis dalam memulihkan dan melestarikan sumberdaya hutan, khususnya rehabilitasi pada kawasan konservasi. Kerjasama ini dititikberatkan pada lokasi yang sulit dijangkau (remote area), sulit memperoleh tenaga kerja dan terdapat masalah keamanan dan konflik sosial.  
 
Sementara itu, Dirjen PHKA, Darori MM, mengungkapkan, upaya rehabilitasi di kawasan hutan konservasi secara berencana dan berkesinambungan merupakan solusi yang harus dilakukan, mengingat fungsi dan peran penting kawasan hutan konservasi sebagai sistem penyangga kehidupan. Kegiatan rehabilitasi di hutan koservasi diharapkan bisa menjadi solusi alternatif dalam mengatasi hancurnya keanekaragaman hayati di sejumlah kawasan.

Acara penandatangan kesepakatan kerja sama antara Dirjen BPDASPS, Dirjen PHKA Kemhut dengan Aster Panglima TNI tersebut merupakan tindak lanjut dari penandatangan Nota Kesepakatan antara Menteri Kehutanan RI dengan Panglima TNI beberapa waktu  yang lalu.[ald]

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Wall Street Keluar dari Tekanan, Nasdaq Melonjak 1,69 Persen

Jumat, 18 September 2026 | 08:14

Binar Emas Kembali Berkilau, Harga Melesat Lebih dari 2 Persen

Jumat, 18 September 2026 | 07:35

Bursa Eropa Menguat Tajam setelah Harga Minyak Turun

Jumat, 18 September 2026 | 07:02

UMKM Binaan Peratamina

Jumat, 18 September 2026 | 05:52

KPK Harus Hati-hati Buka Informasi Dugaan Korupsi Bea Cukai ke Publik

Jumat, 18 September 2026 | 05:25

PPN Kejawanan Diproyeksikan jadi Magnet Pertumbuhan Ekonomi Pesisir

Jumat, 18 September 2026 | 04:57

Momentum Memperkuat Akuntabilitas Belanja Negara

Jumat, 18 September 2026 | 04:25

Pembangunan di Papua Perlu Libatkan Kelembagaan Adat

Jumat, 18 September 2026 | 03:48

Perhutani Dorong Ekonomi Desa Lewat Penyaluran PUMK

Jumat, 18 September 2026 | 03:20

Mengawal Garibaldi

Jumat, 18 September 2026 | 02:55

Selengkapnya