Cerita dari Jakarta, Skenario dari Kairo

BOS besar Partai Demokrat Mesir (NDP) itu, seperti diharapkan banyak orang, akhirnya memang tumbang. Setelah terjungkal, barulah topeng kebohongan Hosni Mubarak bisa sungguh-sungguh terkuak.

Semula orang hanya tahu Mubarak adalah orang yang pandai membungkus kekejiannya dengan kesantunan. Ia juga selalu menampilkan diri sebagai tokoh demokrasi. Tapi kini media massa Mesir rajin membongkar kebohongan-kebohongan Mubarak dan kroninya, yang ternyata banyak yang korup. Keluarga Mubarak sendiri diprediksi memiliki kekayaan sekurang-kurangnya USD 70 milyar!

Banyak petinggi di Jakarta semula melihat drama sosial politik di Mesir yang dimulai sejak 25 Januari itu, tidak akan sanggup meruntuhkan kekuasaan rezim kebohongan. Sebab dalam pandangan mereka, Mubarak adalah figur pemimpin (militer) Timur Tengah yang disukai Barat. Sikapnya yang keras kepada kelompok Islam radikal, dan persekutuannya dengan Israel, adalah kekuatan yang membentengi Istana.

Tapi sejarah politik Mesir akhirnya mencatat, Jumat, 11 Februrai 2011 itu, Kairo menjadi fotokopi Jakarta, 21 Mei 1998. Cuma Kairo mengubah sedikit skenarionya. Bila Pak Harto langsung menyatakan mundur dan menyerahkannya kepada Wapres BJ Habibie, Mubarak sempat mencoba bertahan. Namun akhirnya mundur juga. Pengumumannya disampaikan Wapres Omar Sulaeman.

Berbeda dengan para pejabat, kebanyakan rakyat Indonesia percaya Mubarak bakal tumbang, sambil diam-diam mengharap hal demikian terus merambat. Merambat ke mana, hati kita sudah bisa menjawabnya. Sebab meskipun cerita Jakarta 1998 sama dengan Kairo 2011 dengan skenario agak berbeda, tapi keadaan rakyat Mesir 2011 juga nyaris sama dengan kondisi rakyat Indonesia hari ini, dengan komposisi yang sedikit berbeda.

Di tengah isu “badai gurun pasir” yang tengah melanda kawasan Timur Tengah dan Afrika, Senin pekan lalu, di Bina Graha, tempat dulu Pak Harto biasa bekerja, Satgas Evakuasi WNI di Mesir Hassan Wirajuda menggelar pertemuan dengan wartawan. Bekas menlu yang juga pernah jadi dubes di Mesir itu cerita soal surat Presiden Yudhoyono untuk Mubarak.

Pada awal pekan di bulan Februari, Wirajuda mengaku diutus Presiden untuk menyampaikan surat buat Mubarak. Surat itu isinya kurang lebih menasihati Mubarak agar belajar pada Indonesia yang mengalami peristiwa sejenis pada 1998. Jalan keluarnya, Soeharto lengser, dan diteruskan wakilnya.

Dengan nada bangga, Wirajuda merasa gara-gara nasihat Presiden Yudhoyono yang ia sampaikan via Menlu Mesir Ahmed Abdul Gheit itu, Mubarak kemudian mengundurkan diri. “Faktanya [saya] sampaikan surat itu pada Menlu. Saya kembali Kamis sore, tiba [di Indonesia] Jumat, dan pada Jumat [saya] mendengar berita Presiden Mesir Hosni Mubarak mundur. Faktanya itu,” katanya.

Bagi orang yang sedikit paham soal politik, apalagi paham politik di Timur Tengah, mendengar Presiden Yudhoyono menasihati Presiden Mesir Hosni Mubarak bisa terbahak. Lebih-lebih setelah menyimak pernyataan Hassan Wirajuda yang merasa yakin penuntasan revolusi Mesir barangkat dari surat itu.

Makanya, di kalangan mahasiswa dan aktivis pergerakan beredar anekdot begini: Surat Presiden Yudhoyono yang berisi nasihat agar Presiden Mesir Hosni Mubarak mundur dari jabatannya, ternyata tak pernah sampai kepada yang bersangkutan.

Oleh salah seorang pegawai Deparlu Mesir, yang menemukan surat itu setelah Mubarak mundur, dikirimkan ke kantor pos Kairo. Lalu oleh tukang pos Mesir, surat berisi nasihat agar presiden mundur itu, dicap dengan huruf besar dan tinta merah:

“Alamat Tidak Dikenal. Kembali Kepada Si Pengirim…!” [**]