Berita

ilustrasi, penyandang cacat

Publika

Penyandang Cacat Didiskriminasi Naik Angkutan Umum?

RABU, 26 JANUARI 2011 | 02:57 WIB

RMOL. Hingga saat ini, para penyandang cacat di tempat-tempat publik terkesan masih diperlakukan diskriminatif. Terutama di angkutan umum seperti bus-bus, apalagi angkutan perkotaan (angkot). Jangan harap para pengguna kursi roda misalnya, menggunakan angkutan umum bisa seperti ini.

Bisa kita bayangkan, bagaimana misalnya pengguna kursi roda harus menunggu bus biasa, apalagi yang non AC. Untuk naiknya saja para penumpang normal mesti harus setengah berlari, atau bahkan benar-benar berlari untuk bisa naik bus. Belum lagi kondisi di dalam bus yang berdesak-desakan, ditambah lagi umumnya gaya sopir bus yang sering ugal-ugalan. Misalnya Koantas Bima 102 Ciputat-Tanah Abang, atau P20 Lebak Bulus-Senen.

 Padahal, hak menggunakan transportasi publik mestinya tak boleh membedakan seseorang apakah dia normal atau cacat. Yang terjadi sekarang, penyandang cacat seolah tak punya pilihan kecuali menggunakan taksi saja. Padahal tentunya, ongkos yang dikeluarkan akan jauh lebih mahal. Artinya, tak ada transortasi umum yang murah bagi penyandang cacat? Alangkah diskriminatifnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI kepada penyandang cacat.


Meski sulit membandingkan dengan kota-kota di Barat, tapi bagaimanapun kita ya harus belajar. Di Jerman misalnya, bus selalu hanya berhenti di halte yang sudah disediakan. Pintu bus dibikin rendah dan halte dibikin tinggi. Sopir bus pun tak boleh tergesa-gesa, sehingga bila ada penyandang cacat, akan bisa masuk bus dengan tenang dan aman.

Bus Transjakarta diharapkan bisa menjadi pilihan ini. Sayangnya, armada dan rutenya masih terbatas. Yang dengan demikian, pemprov seolah juga minta kepada para para penyandang cacat untuk lebih bersabar lagi menikmati hak-hak mereka yang tidak didiskriminasi. Itu pun kalau pemprov memang punya keinginan menyamakan perlakuan kepada semua warga DKI, tak peduli normal atau cacatkah mereka.

Muhammad, Kampung Utan, Ciputat, Tangsel 

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

CELIOS Ungkap Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026

Rabu, 22 April 2026 | 14:13

Penambahan Komando Teritorial Berpotensi Seret TNI ke Politik Praktis

Rabu, 22 April 2026 | 14:05

Mega Syariah Bukukan Akuisisi Dana Pihak Ketiga Rp709 Miliar

Rabu, 22 April 2026 | 14:01

Prabowo Bakal Perbanyak Konser K-Pop di Indonesia

Rabu, 22 April 2026 | 13:49

Konsumsi BBM Harus Bijak di Tengah Gejolak Harga

Rabu, 22 April 2026 | 13:48

Komisi X DPR Sesalkan Dugaan Kecurangan Peserta UTBK Undip

Rabu, 22 April 2026 | 13:48

YLKI Sebut Pajak Tol Salah Sasaran dan Memberatkan Rakyat

Rabu, 22 April 2026 | 13:38

IHSG Sesi I Terkoreksi ke Level 7.544 di Tengah Ketidakpastian Geopolitik Timur Tengah

Rabu, 22 April 2026 | 13:24

Purbaya Pastikan Nasib Utang Whoosh Sudah Rampung

Rabu, 22 April 2026 | 13:10

Prabowo Jajaki Peluang Kirim WNI Ikut Program Kosmonaut Rusia

Rabu, 22 April 2026 | 12:58

Selengkapnya