Berita

maket gedung dpr/ist

GEDUNG BARU DPR

Inilah Indikasi Korupsi dalam Pembangunan Gedung Baru DPR

MINGGU, 16 JANUARI 2011 | 13:46 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Rencana DPR membentuk panitia kerja (panja) untuk memantau pembangunan gedung baru DPR dinilai tidak akan menyelesaikan masalah.

"Panja DPR hanya akan mempersempit ruang partisipasi publik. Dan, sebagaimana dari pengalaman banyak keputusan panja tidak diumumkan kepada publik. Kuat dugaan saya ini untuk memuluskan korupsi," kata Direktur Indonesia Budget Center, Roy Salam, dalam diskusi Pembangunan Gedung Baru DPR, di Kantor TII, Jakarta (Minggu, 16/11).

Keyakinan Roy akan dugaan korupsi ini berdasarkan beberapa indikasi.


"Kenapa saya katakan korupsi, karena ada beberapa indikasi. Sebagaimana dilaporkan KPK, 70 persen dari korupsi yang terjadi berasal dari pengadaan barang dan jasa. Kedua, ada kengototan dari anggota DPR yang ingin rencana pembangunan ini dilaksanakan, sekalipun angkanya berkurang. Anggaran yang diajukan oleh Setjen DPR berkali-kali angkanya berubah. Kadang-kadang mereka mengatakan Rp 1,2 triliun, sekalai mereka katakan Rp 1,1.6 triliun, sekarang berubah jadi Rp 1,3 triliun. Ketiga, ada upaya mengelabui publik agar mereka dapat keuntungan dari proyek pendanaan itu," demikian Roy.[yan]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Demokrat: Tidak Benar SBY Terlibat Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 22:08

Hidayat Humaid Daftar Caketum KONI DKI Setelah Kantongi 85 Persen Dukungan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:57

Redesain Otonomi Daerah Perlu Dilakukan untuk Indonesia Maju

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:55

Zelensky Berharap Rencana Perdamaian Bisa Rampung Bulan Depan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:46

Demokrasi di Titik Nadir, Logika "Grosir" Pilkada

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:37

Demokrat: Mari Fokus Bantu Korban Bencana, Setop Pengalihan Isu!

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:35

Setoran Pajak Jeblok, Purbaya Singgung Perlambatan Ekonomi Era Sri Mulyani

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:14

Pencabutan Subsidi Mobil Listrik Dinilai Rugikan Konsumen

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:02

DPRD Pastikan Pemerintahan Kota Bogor Berjalan

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:53

Refleksi Tahun 2025, DPR: Kita Harus Jaga Lingkungan!

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:50

Selengkapnya