Berita

m jasin/ist

KPK Jajaki Kerja Sama Dengan Pemerintah Australia

SENIN, 10 JANUARI 2011 | 14:18 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menjajaki kerja sama dengan pemerintah Australia dalam rangka pemberantasan korupsi.

"Kerjasama khususnya dilakukan di sektor peradilan, peningkatan kapasitas di bidang investigasi, penuntutan, kemudian undercover surveillance," ujar Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan M Jasin kepada wartawan di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, sesaat lalu (10/1).

Jasin menambahkan, dalam kerjasama tidak menutup kemungkinan juga dilakukan kerjasama dalam pertukaran informasi soal pelaku korupsi.


"Pemberantasan korupsi di sana (Australia), misalnya, ada blakclist nama (koruptor) yang bisa dibuka secara online. Untuk mencegah pergi ke luar negeri di sana ada e paspor berdasarkan sidik tangan dan sidik muka. Di kita belum ada, makanya susah menangkap orang yang memalsukan nama," katanya.

Menurut Jasin, kerjasama yang disebut dengan the justice programe ini bermula dari keinginan pemerintah Australia membantu Indonesia di bidang  judicuary justice. Untuk mendukung program tersebut, rencananya untuk jangka 5 tahun, pemerintah Australia akan memberikan dana sebesar 50.00 dollar Australia. [zul]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Demokrat: Tidak Benar SBY Terlibat Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 22:08

Hidayat Humaid Daftar Caketum KONI DKI Setelah Kantongi 85 Persen Dukungan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:57

Redesain Otonomi Daerah Perlu Dilakukan untuk Indonesia Maju

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:55

Zelensky Berharap Rencana Perdamaian Bisa Rampung Bulan Depan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:46

Demokrasi di Titik Nadir, Logika "Grosir" Pilkada

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:37

Demokrat: Mari Fokus Bantu Korban Bencana, Setop Pengalihan Isu!

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:35

Setoran Pajak Jeblok, Purbaya Singgung Perlambatan Ekonomi Era Sri Mulyani

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:14

Pencabutan Subsidi Mobil Listrik Dinilai Rugikan Konsumen

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:02

DPRD Pastikan Pemerintahan Kota Bogor Berjalan

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:53

Refleksi Tahun 2025, DPR: Kita Harus Jaga Lingkungan!

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:50

Selengkapnya