JK Isyaratkan Gubernur Jogja Sebaiknya Dipilih

RMOL. Keistimewaan Jogjakarta harus dihormati semua pihak. Tapi syaratnya, keistimewaan pemerintahan Jogjakarta harus berdasarkan undang undang dengan persetujuan DPR.

"Tidak boleh ada daerah yang dapat menentukan sistem daerahnya sendiri. Sebab kalau setiap daerah dapat menentukanya sendiri-sendiri, maka NKRI akan hancur," ujar mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat ditemui wartawan di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta Pusat, siang ini (Jumat, 24/12).

Namun, JK tidak mau mengatakan setuju atau tidak setuju terkait polemik gubernur dan wakil gubernur apakah dipilih secara demokratis atau ditetapkan. Menurutnya, DPR harus menemukan jalan tengah di antara dua opsi tersebut.

"DPR harus memutuskan jalan tengah, bagaimana keistimewaan tetap dijaga tapi prinsip-prinsip demokratis juga bisa dijalankan. Jadi misalnya (gubernur dan wakil gubernur) dapat dipilih lewat DPRD, tapi ada keistimewaan-keistiewaan lainnya," demikian JK. [zul]