RMOL. Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan berjanji akan mengkaji kembali keberadaan LSM Asing Greenpeace di Indonesia terkait kampanye kerusakan hutan di Indonesia yang kerap merilis data palsu. Jika ada kerusakan hutan di Indonesia, menurut Zulkifli, LSM sebagai lembaga kontrol sosial di luar pemerintah seharusnya memberikan masukan dan bersama-sama memperbaiki, bukan malah menjelek-jelekkan Indonesia di mata internasional.
â€Kalau memang ada hutan yang rusak seharusnya Greenpeace memberikan masukan yang valid dan kita perbaiki sama-sama. Terpenting lagi, harus didasarkan pada kepentingan nasional. Jika berani menjelek-jelekkan Indonesia berarti Greenpeace membela kepentingan lain. Itu yang patut dipertanyakan,â€ujar Zulkifli kepada wartawan usai membuka Seminar Nasional Quo Vadis Hutan Indonesia? Pembanguan Perubahan Iklim, yang digelar Himpunan Alumni Institut Pertanian Bogor (HAIPB), di Jakarta, Kamis (9/12).
Menhut juga tak menampik seringnya Greenpeace berseberangan pendapat dengan pemerintah. Ia mencontohkan, untuk memperbaiki kerusakan hutan di Indonesia tidak bisa dikerjakan dalam waktu sehari. Untuk itu, ia meminta agar dunia internasional juga turut berperan serta memelihara lingkungan.
“Kita jangan juga dianggap hanya satpam saja. Negara maju juga harus ikut serta memelihara kelestarian hutan. Kita juga harus bisa membangun dan mengembangkan wilayah kita. Negara asing juga harus ada kontribusi, jangan hanya Indonesia,†tandasnya.
Sementara itu, Greenpeace mengakui kampanye lingkungan yang mereka lakukan kekurangan data pendukung. Sebab, selain data yang dimilikinya hanya merupakan hasil investigasi, mereka juga tidak melakukan penelitian sampai ke areal konsesi.
“Kita lembaga kampanye, bukan lembaga penelitian. Data yang kita miliki merupakan hasil investigasi. Kita lembaga kampanye, bukan lembaga penelitian. Data yang kita miliki merupakan hasil investigasi. Kita memang tidak melakukan penelitian di konsesi mereka,†kata Yuyun Indradi, Political Forest Campaigner.
Di tempat yang sama, HS Dilon mempertanyakan motif Greenpeace di Indonesia. Ia menduga, Greenpeace dimanfaatkan oleh perusahaan asing guna melemahkan perekonomian nasional. Ia menilai, isu lingkungan yang diusung Greenpeace tidak ada ubahnya dengan isu kesehatan yang pernah menimpa Indonesia puluhan tahun lalu. “Sekarang mungkin mereka lebih memilih lingkungan guna melemahkan perekonomian nasional,†katanya.
Hal lain yang membuat Dilon meragukan kredibilitas Greenpeace adalah sikap Greenpeace yang selalu menyamaratakan pemerintah dan akademisi.
“Greenpeace selalu menyamaratakan segala sesuatu. Karena ada pejabat yang tidak baik, mereka pikir akademisi Indonesia juga demikian. Padahal, anggapan itu jelas keliru,†tukasnya menanggapi perbedaan hasil penelitian antara dua profesor IPB dengan Greenpeace.
Itu sebabnya, sambung dia, tuduhan Greenpeace yang mengatakan tanaman sawit menghasilkan emisi karbon dalam jumlah besar, sangat berlebihan. “Karena sawit juga mampu menyerap karbon dalam jumlah yang besar,†tambahnya.
Hal ini pula yang membuat Dilon mengaku lebih percaya pada akademisi IPB. Ia beralasan, Prof Bambang yang merupakan lulusan Jepang maupun Dr Yanto Santosa jelas lebih memiliki kredibilitas ketimbang Greenpeace. “Saya lebih percaya kepada penelitian yang dilakukan kedua profesor IPB, terutama profesor IPB yang lulusan dari Jepang, sebab lulusan dari Jepang sudah terbiasa tidak melakukan dusta,†kata Dilon.
Viva Yoga, anggota Komisi IV DPR RI yang juga hadir sebagai pembicara dalam seminar tersebut juga meragukan independensi Greenpeace. Apalagi dalam seminar tersebut, Greenpeace yang diwakili Yuyun Indriati menolak melakukan debat terbuka dengan kedua profesor IPB. “Greenpeace justru menolak melakukan klarifikasi terkait penelitian profesor IPB. Padahal, ini waktu yang tepat,†kata dia usai seminar.
Dia juga tak menyangkal Greenpeace merupakan bagian dari persaingan global. Buktinya, sambung dia, perusahaan tambang Freeport yang jelas-jelas melanggar ketentuan tidak pernah dikritisi Greenpeace. “Pesan saya, jangan sampai Greenpeace dijadikan sebagai interest group para pengusaha-pengusaha asing,†katanya. Jika ada pihak yang dirugikan oleh Greenpeace, Yoga menyarankan agar kasus tersebut diselesaikan secara hukum. “Greenpeace bisa dituntut secara perdata maupun pidana,†tegas dia. [guh]
