Berita

dewan pers/ist

GAYUS BERTEMU ICAL?

Inilah Lima Media yang Diadukan Ical ke Dewan Pers

RABU, 24 NOVEMBER 2010 | 12:58 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Ketua Umum partai Golkar Aburizal Bakrie mengadukan lima media ke Dewan Pers terkait pemberitaan, yang menurutnya tidak sesuai fakta, terkait kabar pertemuannya dengan tersangka kasus pajak Gayus Tambunan di Bali.

Ical panggilan Aburizal Bakrie, melalui kuasa hukumnya, Aji Wijaya, melaporkan siang ini Kompas, Detik.com, SCTV termasuk Liputan6.com, Media Indonesia dan Metro TV ke Dewan Pers.

"Kami sayangkan kelakuan institusi media besar yang menulis atau menayangkan berita bohong tanpa didukung upaya pencarian fakta serta check and recheck seperti yang diamanatkan UU Pers dan kode etik jurnalisme yang berlaku," ujar Aji gedung Dewan Pers Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat (Rabu, 24/11).


Ical mempermasalahkan pemberitaan Kompas edisi 12 November 2010. Secara eksplisit, jelas Aji, dalam pemberitaan itu, Kompas menyatakan, "Dari informasi yang diterima Kompas, Sabtu pagi itu Aburizal disebut-sebut bertemu Gayus di sebuah resort yang dimilikinya. Diduga Ical, sapaan akrab Aburizal, didampingi Fuad Hasan, Ketua Bidang Informasi dan Penggalangan Opini DPP Partai Golkar dalam pertemuan tersebut."

Informasi tersebut kemudian dikutip bahkan didramatisir oleh SCTV, Detik.com, Media Indonesia dan Metro TV.

"Faktanya justru berbeda. Dan walaupun Kompas sudah mengkonfirmasi dan sudah dibantah oleh Pak Fuad Hasan Mansyur. Lucunya Kompas justru tetap ngotot memberitakan kabar yang sudah dibantah dan tidak didukung fakta itu," paparnya.

Memberitakan bantahan, lanjut Aji, tidak sama dengan memberitakan informasi yang faktual. Media harus terus menggali informasi yang akurat dan faktual sebelum memberitakan, bukan sekedar memuat gosip atau pernyataan liar. Dan sayangnya, tambah Aji, media sering kali menggunakan alasan telah melakukan cover both side untuk memberitakan informasi yang sudah dibantah.

"Dengan sangat menyesal Pak Ical memutuskan melaporkan ke Dewan Pers demi mengembalikan jurnalisme Indonesia ke jalur yang profesional dan kredibel. Kali ini Kompas salah karena telah memberitakan berita bohong," tandasnya. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya