Berita

IPO PT KS

Pemerintah Sengaja Menjual Murah Karena Memanfaatkan Sifat Pelupa Rakyat

KAMIS, 18 NOVEMBER 2010 | 11:37 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Polemik penawaran perdana saham PT Krakatau Steel disebabkan karena pemerintah kurang mensosialisasikan initial public offering perusahaan baja tersebut kepada publik.
 
"Pemerintah tidak menjelaskan arah yang mau dicapai dari IPO," ujar pengamat ekonomi politik dan komunikasi, Hendri Satrio,  kepada Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Kamis, 18/11).

Padahal semestinya, sebut dosen luar biasa Universitas Paramadina ini pemerintah harus terbuka, menjelaskan kepada publik secara gamblang dan jujur.  Dia mengatakan masalahnya bukan apakah PT KS akan di-IPO-kan atau tidak. Tapi masalahnya pemerintah eksklusif dan sengaja memanfaatkan sifat rakyat yang pelupa dan mudah memaafkan.


"(Mestinya), jelaskan misalnya IPO dilakukan karena bla bla bla, kenapa harganya Rp 850, jelaskan kenapa hanya dalam hitungan jam harganya langsung naik 50%, dan jelaskan juga jika IPO untuk kesejahteraan rakyat mengapa tidak didorong koperasi membeli sahamnya," bebernya.

Dia yakin, kalau pemerintah menjelaskan dengan terbuka, publik pasti akan menerima baik penawaran perdana saham PR KS itu. Kalau seperti sekarang, karena sudah terjadi, sebagai pembayar pajak, rakyat pasti kecewa karena tidak ada yang bisa diandalkan lagi dari PT KS. "Kita pasti kecewa karena industri baja kita dimiliki swasta," tandasnya. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya