Berita

Mas Achmad Daniri/ist

IPO KS

Ketua Tim Evaluasi: IPO KS Kisruh Karena Kurang Sosialisasi dan Edukasi

RABU, 10 NOVEMBER 2010 | 12:19 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Ada dua hal kenapa rencana penawaran saham perdana PT Kratau Steel atau initial public offering menuai perdebatan pro kontra di tengah masyarakat.

Dua hal itu disampaikan Ketua Tim Evaluasi Independen Pelaksanaan Privatisasi PT Krakatau Steel (KS) Mas Achmad Daniri kepada Rakyat Merdeka Online. Yaitu, kurangnya sosialisasi dan proses edukasi mengenai proses IPO sebuah Badan Usaha Milik Negara kepada masyarakat.

"Pertama, sosialisasi kepada masyarakat, apa bukti bookbuilding itu. Apa IPO itu, apakah sama dengan menjual aset negara," jelasnya.


Dia kemudian menjelaskan mekanisme proses IPO PT KS. Katanya, PT KS menawarkan 20 persen sahamnya. 20 persen saham itu akan dibagi 65 persen untuk investor lokal dan 35 persen sisanya untuk investor asing.

"Dari sudut pengendalian, pemerintah tetap memiliki saham terbesar di PT KS. Kalau dipahami dari hitungan itu, itu sebenarnya bukan menjual aset negara. Tapi hanya sebatas mencari dana untuk digunakan ekspansi perusahaan," terang Ahmad Daniri.

Kedua, tentang pentingnya edukasi. Masih kata Daniri, masyarakat harus diberikan pemahaman tentang keseimbangan distrubusi saham kepada para pembeli. Harus dijelaskan kepada publik, bagaimana caranya agar meminimalisir peluang investor tiruan memborong saham KS.

"Lalu juga tidak mengarah pada spekulasi. Misalnya, substrike sampai dua kali membeli saham di pasar primer dan pasar sekunder," imbuh Achmad Daniri.

Sosialisiasi dan edukasi ini, katanya berkesimpulan, penting dilakukan oleh pemeirntah saat suatu BUMN, akan di-IPO-kan. "Supaya (IPO) ini tidak menyesatkan," tegasnya. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya