Kwik Kian Gie Ajukan Tujuh Pertanyaan untuk SBY

RMOL. Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Kwik Kian Gie mengingatkan SBY pada grand design industri pertahanan di era Presiden Megawati Soekarnoputri.

Dalam grand design itu, PT Krakatau Steel turut memegang peranan penting. SBY yang ketika itu adalah Menko Polkam juga terlibat dan menyapakatinya.

“Ada aspek lain yang lebih mendasar mengapa swastanisasi KS harus ditunda,” ujar Kwik Kian Gie di Resto Sari Kuring Komplek SCBD Jalan Jendral Sudirman, Jakarta (Selasa, 9/11).

Di era Megawati, pemerintah telah mengambil keputusan membangun industri pertahanan lewat kerjasama dengan pemerintah China.

Saat itu, grand design industri pertahanan yang akan dibangun adalah dengan menggunakan empat BUMN industri strategis sebagai pilar, yakni PT Krakatau Steel, PT PAL, PT Dirgantara dan PT Pindad.

Perancang dan perunding kesepakatan tersebut, jelas Kwik, adalah dirinya sendiri sebagai kepala Bappenas, dilaksanakan oleh BPPT dan keputusannya disetujui oleh Menhan, Panglima TNI dan Menkopolkam.

Wujud dari kesepakatan kerjasama itu pemerintah China menghibahkan 7 juta dolar AS untuk membiayai tim ahli China, yang akan memberikan nasihat dalam bentuk konsep bagaimana pemerintah Indonesia membangun sektor industri pertahanan yang baik dengan empat BUMN tadi.

Prosesnya, katanya lagi, waktu itu sudah berjalan sampai pada tahap melakukan finishing touch dalam menyelesaikan laporan.

“Karena ada persetujuan itu, maka swastanisasi KS perlu ditunda sampai pemerintah memberikan kejelasan tentang peran KS sebagai komponen penting dari industri pertahanan yang secara resmi sudah diputuskan oleh pemerintah Megawati,” pintanya.

Terkait dengan kesepakatan Indonesia-China ini juga, karenanya bagi Kwik ada banyak pertanyaan penting yang harus dijawab pemerintah saat ini sebelum swastanisasi KS dilangsungkan.

Pertama, apakah pemerintahan SBY telah membatalkan keputusan pemerintah Megawati yang ingin menjadikan KS sebagai salah satu pilar industri pertahanan sementara ketika itu SBY juga ikut menyetujui kesepakatan tersebut karena dia Menkopolkamnya.

Kedua, bila tidak benar, apakah pemerintah saat ini sudah mempertimbangkan segi keamanan bila KS diswastakan. Apakah KS akan tetap menjadi komponen penting dari industri pertahanan.

Ketiga, apakah swastanisasi KS melalui penguasaan modal oleh investor publik, padahal juga bisa jatuh ke tangan investor asing, secara implisit mengartikan keseluruhan industri pertahanan kita tidak jadi dibangun.

“Keempat, ataukah industri pertahanan jadi dibangun tetapi KS dianggap tidak penting lagi. Jika demikian, pertanyaannya kemudian, kebutuhan baja untuk membangun infrastruktur kita akan dipasok dari mana?,” tambahnya.

Kelima, masih menurutnya, apakah ada perintah asing Barat kepada presiden SBY supaya membatalkan pembangunan industri pertahanan yang dibantu oleh China terutama yang negara Asia.

Keenam, bukankah ini berarti SBY memotong kelanjutan dari proses politik penting yang presiden SBY sendiri terlibat. Adakah pertimbangan geopolitik baru yang perlu diketahui oleh rakyat sehingga bergeser dari China.

Terakhir, ketujuh, bukankah swastanisasi KS adalah pencuatan dari sebuah pelecehan yang sangat tidak etis terhadap keputusan Presiden Megawati, di mana waktu itu, SBY adalah pembantunya. [guh]