Berita

IPB: Greenpeace Akui Tidak Lakukan Penelitian

SELASA, 09 NOVEMBER 2010 | 17:30 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Peneliti dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Dr Yanto Santosa mengajak Greenpeace melakukan debat terbuka di depan publik untuk mengungkapkan kebenaran soal tudingan NGO/LSM tersebut kepada Indonesia, baik soal deforestasi, pembunuhan orangutan, Amdal, maupun soal lahan gambut.

“Saudara Bustar (Bustar Maitar, Juru Kampanye Hutan Greenpeace Asia Tenggara) meminta agar saya mau menerima dia. Lalu saya terima dia di ruang Pasca Sarjana IPB, Kamis (4/10). Kedatangannya untuk mengklarifikasi soal pernyataan saya di media massa. Saya katakan, yang ditulis wartawan itu berdasarkan data yang saya berikan. Kalau memang mau beradu argumentasi, saya ajak dia debat terbuka di depan publik. Tapi sampai saat ini dia belum mau menerima ajakan saya,” ungkap Dr Yanto kepada wartawan di Jakarta, Senin (8/11).

Menurut Yanto, seluruh data yang dimilikinya berdasarkan hasil penelitian, sehingga pihaknya berani mempertanggungjawabkannya. “Kalau memang Greenpeace punya data yang berbeda, mari kita perjelas perbedaan itu. Ternyata Bustar mengaku bahwa mereka memang tidak melakukan penelitian. Adapun data yang mereka miliki itu berdasarkan hasil investigasi,” ungkap Yanto.

Padahal, lanjut Yanto, adanya pertemuan antara dirinya sebagai peneliti dengan Greenpeace secara terbuka sangatlah diperlukan untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat. Dengan demikian, masyarakat bisa menilai, pihak mana yang bisa dipegang keakuratan datanya. “Saya berharap, Unilever menjadi fasilitator pertemuan ini. Sebab, Unilever sebagai pihak yang terpengaruh oleh kampanye Greenpeace. Karena itulah, Unilever pun harus ikut bertanggung jawab memberikan penjelasan kepada publik melalui penyelenggaraan debat terbuka,” kata Yanto.

Dalam debat terbuka itu, lanjut Yanto, diharapkan akan ada titik temu, dimana letak perbedaan dan bagaimana menyamakannya. Sebab, hasil investigasi itu baru bisa dikatakan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya jika sudah ada hasil penelitian. “Seperti pernyataan Said Didu (Ketua Ikatan Alumni IPB), bahwa setiap temuan itu harus memiliki indikator yang sama. Kalau indikatornya berbeda, maka tidak akan menemukan titik kesamaan. Dan, semua hasil penelitian itu harus dibantah juga dengan hasil penelitian lagi,” papar Yanto.

Ditanya soal tudingan Greenpeace yang menyatakan dua peneliti IPB sebagai antek-antek HPH, Yanto mengatakan dirinya tidak mau meladeni hal-hal yang bersifat pribadi. “Kapasitas saya kan sebagai peneliti dan mengungkapkan hasil penelitian saya. Kalau dia bilang saya antek-antek HPH, terserah dia. Orang kan bisa menilai, mana yang benar dan mana yang salah. Yang terpenting, saya bisa menjaga independensi saya sebagai ilmuwan,” jelasnya.

Yanto juga menilai, kedatangan Bustar ke kampus IPB untuk menemuinya merupakan keresahan dan merasa sudah sangat tersudutkan ketika media mengungkapkan hasil penelitiannya. “Saya katakan, LSM itu memang dibutuhkan sebagai penyeimbang. Tapi suara-suara LSM yang dilontarkan ke publik itu harus didukung oleh data-data hasil penelitian. Jangan hanya data hasil investigasi saja,” tandas Yanto.

Sementara itu pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Boni Hargens menilai penolakan Greenpeace terhadap ajakan debat terbuka dari DR Yanto mengindikasikan mulai terbukanya kedok dari NGO tersebut. “Sejak awal saya katakan, Greenpeace harus diaudit oleh pemerintah, karena memiliki standar ganda, yakni selain menyuarakan lingkungan juga membawa kepentingan lain,” ujar Boni.

Jadi, dengan tidak bersedianya Greenpeace berbicara bersama para peneliti dari IPB di depan publik, semakin memperjelas bahwa mereka memang membawa misi yang jauh lebih besar dibanding hanya menyuarakan lingkungan.

Padahal, lanjut Boni, penelitian kedua guru besar IPB itu jelas memiliki metode ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sedangkan investigasi, unsur obyektivitasnya tidak bisa dipertanggungjawabkan dan tidak bisa diterima secara luas oleh masyarakat. Sebab, investigasi itu tergantung dari investigatornya, kemana mau diarahkan. “Kalau penelitian, tidak bisa diarahkan, karena metodologinya jelas dan jauh lebih obyektif. Karena itu, saya lebih percaya hasil penelitian daripada investigasi,” tandasnya. [guh]


Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya