Berita

Adhie M Massardi

Bencana Penanggulangan Bencana

Catatan Adhie Massardi
RABU, 03 NOVEMBER 2010 | 00:00 WIB

BENCANA alam yang datang sambung-menyambung, yang merenggut korban jiwa dan harta benda yang tidak sedikit, terus menimbulkan kebingungan di masyarakat.

Beberapa tokoh, seperti budayawan Betawi Ridwan Saidi, juga Prof Dr HM Amien Rais, melihat Indonesia seperti negeri terkutuk dalam kitab suci.  “Ini seperti bentuk azab, karena bangsa kita sudah terlalu banyak melakukan pembangkangan, seperti kaum Nabi Luth," ujar mantan Ketua MPR ini.

Sedangkan di masyarakat, tak sedikit yang mengaitkan rangkaian bencana sejak tsunami Aceh pada 26 Desember 2004, dengan sosok Presiden Yudhoyono yang konon tidak diterima alam.


Kasak-kusuk mistik yang meluncur dari mulut ke mulut itu, tampaknya sampai juga ke telinga Yudhoyono. Buktinya, dalam berbagai kesempatan, seperti saat meninjau korban tsunami di Cilacap, Jawa Tengah (21/7/06), atau saat rombongan pengurus LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia) ke Istana (10/7/09), Presiden berusaha menjelaskan ihwal bencana secara ilmiah, bak ahli geologi.

“Kalau gempa bumi itu alam. Jangan dilarikan ke mistik. Sebab saya sering dikritik, setiap ada bencana dihubung-hubungkan dengan keberadaan saya sebagai Presiden. Padahal lempengan Australia dan Asia sudah mulai terjadi keretakan 5 juta tahun yang lampau. Padahal kita semua belum ada pada waktu itu,” tutur Yudhoyono pada rombongan LDII.

Tapi bukan urusan kita apakah rangkaian bencana yang membombardir bangsa ini benar-benar ada hubungan dengan keberadaan Yudhoyono sebagai presiden atau tidak. Kita hanya ingin mengingatkan pernyataan Presiden di Cilacap beberapa tahun lalu. Katanya, “negara kita ini memang rawan terhadap bencana, atau rawan terhadap gempa bumi…”

Dalam benak kita, karena Presiden paham geologi dan tahu negeri ini rawan bencana, tentu pemerintahan yang dipimpinnya telah menyiapkan manajemen bencana (disaster management atau emergency management), sehingga jadi sangat cekatan dalam menangani setiap bencana.

Tapi yang kita saksikan, dalam puluhan musibah yang datang, baik meletusnya gunung berapi, gempa bumi,  badai tsunami, tanah longsor, banjir bandang, kebakaran hutan, BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) tampak selalu gagap. Masyarakat yang jadi korban nasibnya senantiasa terkatung-katung.

Beruntung solidaritas sosial masyarakat masih layak dipuji. Para dermawan dan relawan selalu muncul di mana-mana. Sehingga bisa mengurangi penderitaan para korban bencana.

Presiden sendiri sebenarnya punya staf khusus bidang bantuan sosial dan bencana alam, Andi Arief. Tapi karena latar belakangnya aktivis politik, Andi lebih sering menangani “bencana politik” yang mengguncang Istana.

Salah satu “karya” Andi menanggulangi bencana politik Istana adalah memenjarakan Misbakhun, politisi PKS, salah satu dari sembilan inisiator Hak Angket skandal rekayasa bailout Bank Century, yang merugikan keuangan negara Rp 6,7 trilyun.

Lalu bagaimana dengan lembaga penanggulangan bencana, dan nasib rakyat yang terkena musibah? Wallahualam bi shawab.

Populer

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Dua Menteri Prabowo Saling Serang di Ruang Publik

Kamis, 12 Februari 2026 | 04:20

Cara Daftar Mudik Gratis BUMN 2026 Lengkap Beserta Syaratnya

Kamis, 12 Februari 2026 | 20:04

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

UPDATE

Tips Aman Belanja Online Ramadan 2026 Bebas Penipuan

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:40

Pasukan Elit Kuba Mulai Tinggalkan Venezuela di Tengah Desakan AS

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:29

Safari Ramadan Nasdem Perkuat Silaturahmi dan Bangun Optimisme Bangsa

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:23

Tips Mudik Mobil Jarak Jauh: Strategi Perjalanan Aman dan Nyaman

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:16

Legislator Dorong Pembatasan Mudik Pakai Motor demi Tekan Kecelakaan

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:33

Pernyataan Jokowi soal Revisi UU KPK Dinilai Problematis

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:26

Tata Kelola Konpres Harus Profesional agar Tak Timbulkan Tafsir Liar

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:11

Bukan Gibran, Parpol Berlomba Bidik Kursi Cawapres Prabowo di 2029

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:32

Koperasi Induk Tembakau Madura Didorong Perkuat Posisi Tawar Petani

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:21

Pemerintah Diminta Kaji Ulang Kesepakatan RI-AS soal Pelonggaran Sertifikasi Halal

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:04

Selengkapnya